Alur Setoran Pajak Penting untuk Diketahui Masyarakat
Sumber kebocoran pajak sering kali menjadi perhatian utama ketika muncul kasus korupsi petugas pajak yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Situasi ini tak jarang menimbulkan kekecewaan publik yang berujung pada seruan boikot pembayaran pajak. Namun, penting dipahami bahwa uang pajak tidak langsung dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melainkan melalui alur khusus yang terpisah dari pengelolaan internal DJP. Artikel ini hadir untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai alur setoran pajak, sehingga masyarakat tidak keliru menyimpulkan bahwa pajak yang mereka setorkan langsung dikorupsi.
Pentingnya Pemahaman tentang Alur Setoran Pajak
Masih ada sebagian masyarakat yang keliru memahami mekanisme pembayaran pajak. Beberapa bahkan berasumsi bahwa uang pajak yang mereka setorkan melalui Bank Persepsi dikelola secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Padahal, kenyataannya, setoran pajak tidak pernah diatur langsung oleh DJP. Mengetahui alur ini akan membantu masyarakat lebih bijak dalam merespons kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum pajak.
Tahapan Alur Setoran Pajak ke Kas Negara
Alur setoran pajak terdiri dari beberapa tahapan yang terstruktur dan diatur secara jelas dalam berbagai regulasi keuangan negara. Berikut adalah tahapan tersebut:
Baca juga: Perbandingan Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Negara-negara ASEAN
1. Wajib Pajak Menyetor Pajak Melalui Bank atau Pos Persepsi
Proses awal dimulai dengan wajib pajak menyetorkan pajaknya melalui Bank, Pos atau Lembaga Persepsi dengan menggunakan Kode Billing. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2020. Kode Billing ini bisa diperoleh secara mandiri oleh wajib pajak melalui laman pajak.go.id atau melalui kantor pajak terdekat.
Sebagai bukti setoran, wajib pajak menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Nomor ini adalah bukti autentik setoran pajak yang tercatat resmi oleh sistem perbendaharaan negara.
2. Pemindahan Setoran Pajak ke Rekening Sub RKUN di BI
Tahap berikutnya, Bank atau Pos Persepsi menempatkan dana pajak yang disetor ke dalam Rekening Penerimaan Negara Terpusat (RPNT). Sesuai ketentuan Pasal 21 PMK 225/PMK.05/2020, saldo yang terkumpul pada RPNT tersebut dipindahkan minimal dua kali sehari ke Sub Rekening Kas Umum Negara (Sub RKUN) di Bank Indonesia (BI). Pemindahan saldo ini dilakukan pada pukul 09.00 dan 16.30 WIB.
Setiap proses pemindahan saldo ini juga didokumentasikan dalam bentuk Laporan Harian Penerimaan Elektronik (LHP Elektronik), yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pihak Bank atau Pos Persepsi.
3. Transfer Saldo dari Sub RKUN ke RKUN
Saldo yang sudah terkumpul dalam Sub RKUN selanjutnya dipindahkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang juga berada di Bank Indonesia. Proses ini dilakukan setiap hari kerja oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Penerimaan Negara. RKUN merupakan rekening utama tempat dana negara dikumpulkan sebelum akhirnya disalurkan untuk pembiayaan APBN.
Baca juga: Strategi Kemenkeu Optimalisasi Penerimaan Negara 2025
Mekanisme Penyaluran Dana Pajak dalam APBN
Dana yang telah terkumpul dalam Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ini selanjutnya digunakan untuk mendanai berbagai belanja negara sesuai dengan APBN yang telah disetujui DPR. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Perbendaharaan Negara, dana dari RKUN ini akan disalurkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN), yang secara operasional diwakili oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Dengan demikian, jelas bahwa dana pajak yang terkumpul tidak pernah dikelola langsung oleh DJP, termasuk kantor-kantor pajak seperti KPP. Proses penyaluran pajak ini telah melewati mekanisme ketat yang melibatkan berbagai institusi di luar lingkup DJP.
Pentingnya Memahami Alur Setoran Pajak
Dengan memahami alur setoran pajak ini, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menanggapi berbagai isu yang muncul terkait korupsi di tubuh DJP. Pemahaman ini akan membantu masyarakat untuk tetap percaya pada pentingnya kewajiban pajak sebagai sumber utama pendanaan negara, serta menilai persoalan korupsi secara lebih objektif.
