Saat ini, salah satu permasalahan yang menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah adalah mengenai tingginya angka pengangguran di kalangan generasi Z, yaitu individu berusia 15-24 tahun. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menanggapi bahwa tingginya angka pengangguran ini dapat menurunkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan lapangan kerja, investasi, dan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi masalah ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 9,9 juta dari 44,47 juta anak muda usia 15-24 tahun di Indonesia, atau sekitar 22,25% tidak beraktivitas produktif. Kelompok ini masuk dalam kategori not in employment, education, and training (NEET). NEET adalah individu yang tidak berada dalam sistem pendidikan, tidak bekerja, dan tidak berpartisipasi dalam pelatihan. Alasan masuknya anak muda ke kelompok NEET beragam, termasuk putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial, serta kewajiban rumah tangga.
Tingginya angka pengangguran berdampak pada potensi penerimaan PPh yang masuk ke kas negara. Suahasil menekankan pentingnya seluruh elemen masyarakat untuk aktif di dunia kerja dan menghasilkan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka dan penerimaan negara.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan penyerapan tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan. Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede, menambahkan bahwa pemerintah akan fokus pada penyerapaan tenaga kerja dan penguatan sektor ekonomi digital. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang lebih banyak digunakan oleh generasi muda.
Baca juga: Tantangan Penerimaan Pajak Pekerja Sektor Informal
Pardede menjelaskan bahwa sektor-sektor tradisional yang padat karya perlu beradaptasi dengan kebutuhan generasi Z yang lebih suka bekerja menggunakan teknologi digital dan perangkat seluler. Saat ini, banyak sektor ekonomi Indonesia belum siap memberikan pekerjaan yang fleksibel atau remote. Ketergantungan pada sektor informal, berdasarkan studi yang dilakukan Pardede, menunjukkan bahwa penerimaan pajak umumnya lebih rendah di sektor ini. Hal ini juga berdampak negatif pada tabungan dan kontribusi ke BPJS Kesehatan, menciptakan masalah jangka panjang.
Dari sudut pandang akademis, hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat penerimaan pajak sangat erat. Studi menunjukkan bahwa ketika tingkat pengangguran tinggi, maka tentunya pendapatan individu menurun dan selanjutnya akan mengurangi basis atau sumber pajak, terutama pajak penghasilan. Sebaliknya, peningkatan lapangan kerja berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak melalui peningkatan pendapatan pribadi dan konsumsi. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Public Economics menemukan bahwa peningkatan pengangguran sebesar 1% akan mengurangi penerimaan pajak sekitar 2-3%, hal ini disebabkan adanya penurunan dalam pendapatan pribadi dan belanja konsumsi.
Selain itu, pengangguran yang tinggi juga berdampak pada peningkatan pengeluaran pemerintah untuk bantuan sosial dan program pengangguran yang semakin menekan anggaran negara. Dengan demikian, mengatasi pengangguran, terutama di kalangan generasi muda, menjadi prioritas penting untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan ekonomi jangka panjang.
Pemerintah Indonesia memahami pentingnya penanganan masalah pengangguran ini. Dengan fokus pada peningkatan lapangan kerja melalui investasi dan pemanfaatan teknologi, serta kebijakan yang mendukung pendidikan dan pelatihan, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, integrasi teknologi dalam sektor ekonomi diharapkan dapat menciptakan peluang kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan generasi Z, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik.
Namun, mengurangi pengangguran di kalangan generasi Z tidak hanya penting untuk meningkatkan penerimaan pajak tetapi juga untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu terus berinovasi dalam kebijakan ekonomi dan sosial untuk memastikan bahwa semua warga negara, terutama generasi muda, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi produktif dalam perekonomian.
