Bursa saham Indonesia kembali menjadi sorotan di tengah gejolak ekonomi global. Sepanjang Maret 2025, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren pelemahan yang cukup mencolok. Penurunan tajam pada saham-saham unggulan di sektor perbankan dan sektor utama lainnya turut mempertegas sinyal bahwa pasar sedang mengalami tekanan. Kondisi ini tentu bukan hanya berdampak pada para investor yang melihat nilai investasinya menyusut, tetapi juga membawa konsekuensi lebih luas terhadap ekonomi nasional—terutama pada sektor penerimaan pajak yang sebagian bergantung pada aktivitas dan performa pasar modal.
IHSG dan Indikator Kesehatan Ekonomi
Sebagai indeks komposit dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, IHSG mencerminkan persepsi pasar terhadap kondisi ekonomi nasional. Kenaikan IHSG biasanya menandakan optimisme investor, aliran modal yang masuk, dan pertumbuhan ekonomi yang solid. Sebaliknya, penurunan IHSG menjadi sinyal kekhawatiran investor terhadap situasi ekonomi, baik karena faktor domestik seperti inflasi dan kebijakan fiskal, maupun global seperti ketegangan geopolitik atau perlambatan ekonomi dunia.
Penurunan IHSG dapat menyebabkan penurunan minat investasi, baik dari investor lokal maupun asing. Ketika modal asing keluar dan volume perdagangan menurun, dampaknya tidak hanya terasa di pasar modal, tapi juga dalam potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Dampak Langsung ke Pajak Pasar Modal
Salah satu kontribusi signifikan dari pasar modal terhadap penerimaan pajak negara berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) final atas transaksi saham dan PPh atas dividen. Saat investor melakukan jual beli saham, setiap transaksi dikenakan PPh final. Demikian pula, saat perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham, penerimaan tersebut dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, ketika IHSG melemah dan investor enggan bertransaksi karena potensi kerugian, volume perdagangan otomatis menyusut. Akibatnya, jumlah PPh final yang dikumpulkan dari transaksi saham pun ikut menurun. Jika tren ini berlanjut dalam waktu yang lama, maka sektor pasar modal yang biasanya menjadi salah satu penyumbang penerimaan pajak akan mengalami pelemahan kontribusi.
Baca juga: Peran Insentif Pajak dalam Mendukung IPO di Indonesia
Penurunan Capital Gain dan Pajak Perusahaan
IHSG yang tertekan juga mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa kemungkinan besar mengalami tekanan kinerja keuangan. Ketika laba perusahaan menyusut, PPh badan yang dibayarkan pun cenderung turun. Terlebih lagi, jika kondisi pasar membuat perusahaan merugi atau tidak membagikan dividen, maka pajak atas dividen dan capital gain dari investor juga ikut berkurang.
Selain itu, ketika investor menjual saham dengan kerugian, tidak ada keuntungan modal yang bisa dikenai pajak. Artinya, pendapatan negara dari capital gain juga menurun. Situasi ini menunjukkan bahwa penurunan IHSG membawa dampak berlapis, bukan hanya pada transaksi saham tetapi juga pada struktur laba dan pajak yang bisa dikenakan di berbagai titik rantai ekonomi.
Efek Domino pada PPh Karyawan dan Konsumsi
Pelemahan pasar saham bisa merembet ke sektor ketenagakerjaan. Jika emiten mengalami penurunan pendapatan, maka efisiensi biaya termasuk pemutusan hubungan kerja atau pembekuan rekrutmen bisa terjadi. PPh Pasal 21 yang dikenakan pada gaji karyawan akan menurun jika jumlah pekerja berkurang atau upah dipangkas.
Tak hanya itu, efek psikologis dari pasar yang melemah juga berdampak pada perilaku konsumsi masyarakat. Investor yang mengalami penurunan nilai portofolio cenderung menahan belanja. Jika konsumsi turun, maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak konsumsi lainnya, seperti pajak restoran atau pajak hiburan, ikut terdampak. Penurunan konsumsi skala besar bisa menggerus basis pajak negara secara keseluruhan.
Terhambatnya Pendanaan dan Perlambatan Ekonomi
IHSG yang lesu juga mempersulit perusahaan untuk menggalang dana dari publik. Penerbitan saham baru (rights issue) atau obligasi menjadi kurang menarik saat nilai saham turun. Akibatnya, sektor-sektor yang sangat bergantung pada pendanaan pasar modal, seperti properti, infrastruktur, dan manufaktur, berpotensi mengalami perlambatan pertumbuhan. Penurunan aktivitas sektor-sektor ini berujung pada turunnya basis penerimaan pajak dari sektor riil.
Dengan minimnya investasi baru, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Ini berarti penciptaan lapangan kerja terganggu, pendapatan masyarakat stagnan, dan pada akhirnya semua indikator ekonomi yang menjadi basis pengenaan pajak mengalami penurunan.
Baca juga: Bagaimana Cara Agar Dividen Saham Bebas Pajak?
Strategi Pemerintah Menghadapi Fluktuasi Pasar
Di tengah fluktuasi IHSG, peran pemerintah dan otoritas pasar menjadi krusial. Kebijakan fiskal dan moneter yang responsif, stabilitas hukum, dan insentif pasar sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan investor. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendorong aktivitas pasar modal namun tetap menjaga transparansi dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi distorsi.
Langkah seperti pemberian insentif pajak bagi emiten, relaksasi aturan bagi investor, atau optimalisasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak digital dapat menjadi strategi jangka pendek hingga menengah. Tujuannya adalah menjaga volume perdagangan tetap tinggi dan menarik lebih banyak partisipasi dari masyarakat luas.
IHSG Bukan Sekadar Angka
Pergerakan IHSG bukan sekadar indikator teknikal yang hanya menarik bagi investor. Ia adalah cermin dari dinamika ekonomi dan potensi penerimaan negara. Ketika IHSG melemah, risiko terhadap penurunan pajak meningkat, baik dari sisi transaksi saham, dividen, keuntungan modal, hingga pajak perusahaan dan konsumsi masyarakat.
Oleh karena itu, stabilitas IHSG menjadi kepentingan bersama. Baik otoritas fiskal, otoritas pasar modal, maupun pelaku ekonomi, perlu bahu-membahu memastikan bahwa pasar modal Indonesia tetap sehat dan atraktif. Dengan demikian, penerimaan negara dari sektor pajak bisa tetap optimal untuk mendanai pembangunan nasional.
Referensi: Tulisan Hepi Cahyadi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak
