Ketentuan Insentif PPh 21 DTP untuk Sektor Padat Karya dan Pariwisata Menurut PMK 72/2025

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan PMK No. 72 Tahun 2025 sebagai perubahan atas PMK No. 10 Tahun 2025. Aturan yang diundangkan sejak 28 Oktober 2025 ini memperluas pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, tak terbatas pada sektor padat karya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari kebijakan fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas lapangan kerja, terutama di sektor pariwisata yang memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. 

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan perluasan pemberian fasilitas fiskal PPh Pasal 21 DTP untuk sektor pariwisata,” tertulis dalam pertimbangan PMK 72/2025. 

Apa Itu PPh Pasal 21 DTP? 

PPh Pasal 21 DTP adalah pajak penghasilan atas gaji atau upah yang seharusnya dibayar oleh pegawai, namun untuk sementara ditanggung oleh pemerintah. Skema ini bertujuan meringankan beban pajak bagi pekerja dan membantu pemberi kerja mempertahankan tenaga kerja di tengah kondisi ekonomi yang menantang. 

Insentif ini diberikan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Dengan kebijakan ini, pegawai di sektor yang ditetapkan tidak perlu membayar PPh 21 karena pajaknya sudah ditanggung pemerintah selama tahun 2025. 

Cakupan dan Bidang Usaha yang Mendapat Insentif 

Melalui Pasal 3 ayat (1) PMK 72/2025, pemerintah menetapkan bahwa insentif PPh Pasal 21 DTP kini berlaku untuk kegiatan usaha di bidang: 

• industri alas kaki, 
• tekstil dan pakaian jadi, 
• furnitur, 
• kulit dan barang dari kulit, serta 
• pariwisata. 

Perusahaan yang bergerak di bidang-bidang tersebut berhak memperoleh insentif selama memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang tercantum dalam Lampiran A PMK 72/2025. KLU ini merupakan kode utama yang tercatat pada basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Baca Juga: Ketentuan Pengembalian dan Kompensasi Lebih Bayar PPh 21 DTP Menurut PMK 72/2025

Daftar Lengkap Industri Penerima Insentif PPh 21 DTP Berdasarkan PMK 72/2025 

I. Industri Alas Kaki, Tekstil, dan Pakaian Jadi, Furnitur, dan Kulit dan Barang dari Kulit 

Keterangan: Kategori C adalah kategori Industri Pengolahan 

II. Kegiatan Usaha pada Bidang Industri Pariwisata 

Keterangan:  

• Kategori H = Kategori Transportasi dan Pergudangan 
• Kategori I = Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 
• Kategori L = Kategori Real Estate 
• Kategori M = Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis 
• Kategori N = Kategori Jasa Persewaan Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya 
• Kategori R = Kategori Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi 
• Kategori S = Kategori Kegiatan Jasa Lainnya 

Masa Berlaku Insentif 

PMK 72/2025 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 28 Oktober 2025. Meski begitu, insentif PPh 21 DTP ini berlaku untuk dua periode waktu berbeda: 

• Januari–Desember 2025 bagi pegawai di sektor alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit. 
• Oktober–Desember 2025 khusus untuk pegawai di sektor pariwisata. 

Baca Juga: Dapat Insentif PPh 21 DTP, Pekerja Sektor Pariwisata Bisa Kantongi Gaji Segini

Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan Insentif Ini? 

Berdasarkan Pasal 4 PMK 10/2025, terdapat dua jenis pegawai yang berhak memperoleh insentif PPh 21 DTP, yaitu pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu. 

1. Pegawai Tetap Tertentu 

Pegawai tetap tertentu adalah karyawan yang memenuhi tiga kriteria berikut: 

• Memiliki NPWP dan/atau NIK yang sudah terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta terintegrasi dengan sistem administrasi DJP. 
• Menerima penghasilan bruto tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10 juta per bulan. 
• Tidak menerima insentif PPh 21 DTP lain berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. 

2. Pegawai Tidak Tetap Tertentu 

Pegawai tidak tetap tertentu juga harus memenuhi tiga kriteria, yaitu: 

• Memiliki NPWP dan/atau NIK yang sudah terintegrasi dengan sistem administrasi DJP. 
• Menerima upah dengan jumlah: 
  • rata-rata per hari tidak lebih dari Rp500.000, jika upah dibayarkan harian, mingguan, satuan, atau borongan; atau 
  • tidak lebih dari Rp10 juta jika upah dibayarkan secara bulanan. 
• Tidak menerima insentif PPh 21 DTP lainnya sesuai ketentuan peraturan perpajakan. 

Dengan kriteria tersebut, kebijakan ini dipastikan menyasar pekerja berpenghasilan menengah ke bawah yang paling membutuhkan dukungan dalam menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi keluarga. 

Kriteria Pemberi Kerja yang Berhak 

Tidak hanya pegawai, pemberi kerja juga harus memenuhi sejumlah ketentuan agar bisa mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP. Berdasarkan Pasal 3 PMK 10/2025 s.t.d.d PMK 72/2025, pemberi kerja yang berhak harus: 

• Melakukan kegiatan usaha pada bidang industri tertentu, yakni alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, atau pariwisata; dan 
• Memiliki Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A PMK 10/2025 s.t.d.d PMK 72/2025. 

Kode KLU yang dimaksud merupakan KLU utama yang tercatat dalam basis data administrasi perpajakan DJP, sehingga hanya perusahaan dengan data yang valid dan terdaftar yang bisa menikmati insentif ini. 

Dukungan Berkelanjutan untuk Pariwisata 

Perluasan insentif ini melengkapi serangkaian langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata, termasuk diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas tiket pesawat dan insentif PPh Pasal 21 DTP bagi karyawan hotel, restoran, dan kafe. 

Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban fiskal pelaku industri, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia, menarik lebih banyak wisatawan, serta memperkuat ekosistem ekonomi daerah. 

Baca Juga: Panduan Mengisi Bukti Potong BP21 Tambahan untuk PPh 21 DTP Menurut PMK 72/2025

FAQ Seputar PPh Pasal 21 DTP

1. Apa itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)? 

PPh Pasal 21 DTP adalah pajak penghasilan atas gaji atau upah pegawai yang seharusnya dipotong oleh pemberi kerja, tetapi untuk sementara ditanggung pemerintah. Tujuannya adalah membantu menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

2. Siapa saja yang bisa mendapatkan PPh 21 DTP? 

Pegawai tetap atau tidak tetap yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki NPWP/NIK terintegrasi dengan DJP, penghasilan tidak lebih dari Rp10 juta, dan tidak menerima insentif PPh 21 lainnya. 

3. Apakah semua perusahaan pariwisata otomatis mendapat insentif ini? 

Tidak. Hanya perusahaan dengan kode KLU yang tercantum dalam Lampiran A PMK 72/2025 dan terdaftar dalam sistem administrasi DJP yang bisa memanfaatkan fasilitas ini. 

4. Sampai kapan insentif PPh 21 DTP sektor pariwisata berlaku? 

Insentif untuk sektor pariwisata berlaku selama masa pajak Oktober hingga Desember 2025. 

5. Apa manfaat utama kebijakan ini bagi sektor pariwisata? 

Kebijakan ini membantu meringankan beban pajak tenaga kerja, meningkatkan kemampuan finansial perusahaan pariwisata, serta memperkuat daya saing industri untuk menciptakan lapangan kerja baru. 

Baca Juga Berita dan Artikel Pajkku Lainnya di Google News