Ayo, Simak Perubahan UU KUP dalam UU HPP

Kamis (7/10), DPR RI mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian negara karena dampak Covid-19 melalui optimalisasi penerimaan negara di bidang pajak.

Pemerintah telah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 29 Oktober 2021. Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang tertuang dalam UU HPP juga resmi berlaku.

Beberapa perubahan UU KUP yang tertuang dalam UU HPP adalah sebagai berikut:

• Pemberian kesempatan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT meski telah dikakukan pemeriksaan

UU HPP telah mengubah Pasal 8 ayat (4) UU KUP. Perubahan ini mengatur Wajib Pajak kini hanya punya kesempatan untuk mengungkatkan ketidakbenaran pengisian SPT sepanjang dirjen pajak belum menyampaikan SPHP.

• Pengaturan asistensi penagihan pajak global

UU HPP telah mengubah Pasal 20A UU KUP. Dimana pemerintah mengatur ketentuan pelaksanaan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra.

• Ketentuan Kompetensi Tertentu Bagi Kuasa Wajib Pajak

UU HPP telah mengubah Pasal 32 ayat (3a) UU KUP. Dimana pemerintah mengahurska Wajib Pajak untuk mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kompetensi tersebut antara lain jenjang Pendidikan, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan.

• Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemotong/Pemungut Pajak

UU HPP telah mengubah Pasal 32A UU KUP. Dimana Menteri Keuangan berwenang untuk menunjuk pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak.

• Penambahan Kewenangan Penyidik untuk Blokir/Sita Harta Kekayaan Tersangka Tindak Pidana Pajak

Penambahan wewenang tersebut tertuang dalam Pasal 44 ayat (2j), dimana memberikan wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) DJP sebagai penyidik untuk melakukan penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaaan tersangka tindak pidana pajak.

Secara umum, UU HPP mengubah dan menambah beberapa regulasi perpajakan berikut:

• Mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
• Mengubah UU Pajak Penghasilan (UU PPh)
• Mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN)
• Menambah program pengungkapan sukarela Wajib Pajak
• Menambah pajak karbon
• Mengubah UU Cukai.

Implementasi UU HPP ini pun tidak serentak, terdapat beberapa penyesuaian dari masing-masing peraturan, berikut rincian lengkapnya.

• Pengaturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) berlaku tahun pajak 2022.
• Pengaturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku mulai April 2022.
• Pengaturan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) meliputi sanksi pajak dan integrasi NIK-NPWP berlaku sejak diundangkan. 
• Program pengungkapan sukarela berlaku mulai 1 Januari – 30 Juni 2022.
• Pengenaan pajak karbon berlaku 1 april 2022 piloting PLTU Batu Bara. 
• Pengaturan UU Cukai berlaku sejak diundangkan.

Baca juga Efektivitas Penerbitan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Untuk membantu wajib pajak memahami perubahan dalam UU HPP, berikut kami paparkan tabel komparasi UU HPP dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya di setiap peraturan. 

Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 

Dalam konteks PPh, UU HPP merubah UU PPh yaitu UU No. 36 tahun 2008. PPh orang pribadi sendiri diatur dalam pasal 17 terkait perubahan tarif PPh dan penambahan lapisan (bracket) baru. Berikut komparasinya. 

Berdasarkan press conference yang diadakan oleh Kementerian Keuangan, berikut gambaran simulasi perhitungan tarif PPh dari UU KUP dan UU HPP. 

Simulasi 1 

Wajib pajak (lapisan I) berpenghasilan per bulan Rp 9 juta atau Rp 108 juta dalam satu tahun dengan PTKP senilai Rp 54 juta. Memiliki komparasi perhitungan sebagai berikut, 

Simulasi 2 

wajib pajak (lapisan II) berpengasilan per bulan 15 juta atau Rp 180 juta per tahun dengan PTKP senilai Rp 54 juta. Memiliki komparasi perhitungan sebagai berikut, 

Pajak Penghasilan (PPh) Natura

Dalam UU HPP, terdapat penambahan ayat mengenai pemberian natura oleh pemberi kerja sebagai penghasilan pegawai yang tidak termasuk sebagai objek pajak. Sesuai pasal 4 ayat 1 (d) yang termasuk kedalam natura bukan objek pajak adalah, 

1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai 
2. natura dan/atau kenikmatan karena penugasan di suatu daerah 
3. natura dan/atau kenikmatan karena keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan, seperti seragam
4. natura dan/atau kenikmatan yang dibiayai APBN/APBN
5. natura dan/atau dengan jenis dan batasan tertentu. 

Baca juga UU HPP Memanas, Ini Dia Daftar Barang dan Jasa Yang Tidak Kena PPN

Pajak Penghasilan (PPh) Pengusaha Perorangan dan Badan

UU HPP juga merubah peraturan PPh badan (diatur dalam pasal 17 ayat 1) dan menambah penguatan peraturan mengenai PPh UMKM (diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2a). 

Penghapusan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU HPP merubah UU No. 42 tahun 2009. Penghapusan pembebasan PPN sendiri diatur dalam pasal 4A. Berikut komparasi komoditas yang dibebaskan PPN di UU KUP dan UU HPP.

Tarif PPN 

UU HPP juga menaikan tarif PPN yang diatur dalam pasal 7 ayat 1. 

Sanksi Pajak 

Dalam UU HPP terdapat perubahan 2 skema ketentuan sanksi dari UU KUP yaitu, 

• sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT 
• sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan mengusulkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tidak hanya itu, UU ini juga merubah besaran sanksi untuk kerugian negara. 

Hal ini diatur dalam Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merubah UU No. 16 tahun 2009. Berikut komparasi masing-masing jenis sanksi pelanggaran pajak. 

Baca juga Update Aturan Turunan UU HPP, DJP Akan Rilis 4 PP Baru

Sanksi Pemeriksaan Wajib Pajak Tidak Menyampaikan SPT (Pasal 13) 

Sanksi Setelah Upaya Hukum dengan Keputusan Menguatkan Ketetapan Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 25)

Besaran Sanksi untuk Kerugian Negara 

Pengungkapan Sukarela 

Pengungkapan sukarela atau yang sebelumnya memiliki istilah tax amnesty ditambahkan dalam satu klausul di Bab V UU HPP. 

Sasaran pengungkapan sukarela ini adalah, 

1. wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty 2016. Basis aset per 31 desember 2015 yang belum diungkap dalam tax amnesty.
2. wajib pajak orang pribadi. Basisnya aset dari 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT 2020. 

Baca juga artikel Tax Amnesty Jilid II Jalan di Januari 2022, Ayo Lapor Pajak! untuk memahami ketentuan lebih lanjut. 

Pajak Karbon 

Pajak karbon ini juga merupakan klausul baru di UU HPP diatur dalam Bab VI pasal 13. Subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Masa terutang pajak ditentukan dalam 3 hal, 

1. pada saat pembelian barang yang mengandung karbon
2. pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu
3. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Terkait tarif pajak karbon yang berlaku adalah Rp 30 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida. 

Perubahan UU Cukai 

UU HPP mengubah UU No. 39 tahun 2007 pasal 4 tentang Cukai. Peraturan cukai ini diatur dalam Bab VII pasal 14 UU HPP. 

Pada dasarnya, UU ini menambahkan ketentuan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai. Menggunakan prinsip ultimum remedium, berikut perubahan peraturan yang berlaku. 

Integrasi NIK dan NPWP 

UU HPP Bab II Pasal 2 ayat 1 dan 2 mengatur mengenai implementasi integrasi NIK dan NPWP. Secara lebih spesifik, terkait teknis dan mekanisme implementasi diatur lebih dalam di Perpres 83/2021. Wajib pajak sendiri adalah mereka yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga, meskipun telah memiliki NIK, tidak semua masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak. 

Simak artikel Integrasi NIK & NPWP, Apakah Semua Penduduk Jadi Wajib Pajak? untuk mengetahui ketentuannya lebih lanjut.