Dalam laporan terbaru OECD Economic Survey: Indonesia 2024, Indonesia kembali menunjukkan daya tahan ekonominya dan potensi besar sebagai salah satu ekonomi yang terus berkembang di tengah tantangan global. Laporan ini menjadi bagian dari dialog kebijakan strategis antara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dengan berbagai pembuat kebijakan di negara-negara maju dan berkembang.
Fokus utama dalam survei ekonomi OECD Indonesia 2024 menyoroti 2 tema besar, yaitu transisi hijau dan digitalisasi. Kedua tema ini menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global dan perjalanan Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi yang inklusif. Dalam artikel Pajakku ini, akan dibahas isi dari laporan survei ekonomi OECD Indonesia 2024 beserta temuan dan rekomendasi utama dari masing-masing pembahasan.
Kondisi Makroekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi
OECD mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia telah pulih pascapandemi, dengan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 5,2% pada tahun 2025. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati, seperti yang ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, hasil survei ini menegaskan bahwa Indonesia mampu mempertahankan daya tahan ekonominya meski di tengah ketidakpastian global.
Selain itu, tingkat inflasi yang pada September 2022 mencapai 6,0%, berhasil ditekan hingga 1,7% pada Oktober 2024. Di tahun 2025, tingkat inflasi di Indonesia diproyeksikan mencapai 2,2% atau di bawah target sasaran inflasi yang telah ditetapkan pemerintah pada PMK 31/2024. Capaian ini menunjukkan efektivitas strategi kebijakan ekonomi Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
|
Temuan Utama |
Rekomendasi Utama |
|
Menjaga Stabilitas Kebijakan Makroekonomi |
|
| Risiko inflasi tetap ada meskipun mengalami penurunan secara bertahap. | Terapkan kebijakan moneter yang cermat, berbasis data, dan bersifat antisipatif untuk memastikan penyesuaian suku bunga sejalan dengan tren inflasi. |
| Kebijakan fiskal yang hati-hati telah berlangsung selama dua dekade terakhir, tetapi biaya utang masih tinggi. | Pastikan pengelolaan anggaran yang efisien dan sesuai aturan, serta cegah penyimpangan untuk menjaga defisit tetap dalam batas aman terhadap PDB. |
| Kebutuhan layanan publik terus meningkat akibat perkembangan ekonomi dan tuntutan masyarakat. | Siapkan strategi fiskal jangka menengah yang mendukung peningkatan penerimaan negara guna membiayai prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan formalitas ekonomi. |
| Pendapatan negara dari pajak masih rendah dibandingkan negara lain di kawasan. | Perluas basis pajak dengan mengurangi ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), memperluas kategori PPN, dan menurunkan batas registrasi wajib pajak. |
Baca Juga: Penguatan Tata Kelola Pajak Jadi Kunci Indonesia Gabung OECD
Peningkatan dan Kesenjangan Pendapatan
OECD mencatat bahwa pendapatan per kapita Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 25 tahun terakhir. Pada saat yang sama, angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan signifikan. Namun, pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir masih belum mengurangi kesenjangan (gap) pendapatan antar daerah yang dikenal dengan istilah konvergensi ekonomi.
Beberapa faktor kunci menghadapi tantangan ini adalah kebijakan yang memperluas akses pendidikan dasar yang merata dan berkualitas, penguatan pelatihan keterampilan, menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik, serta upaya memerangi korupsi. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi era industri modern, tetapi juga membuat ekosistem usaha di Indonesia menjadi lebih produktif dan kompetitif.
|
Temuan Utama |
Rekomendasi Utama |
|
Mendukung Konvergensi Ekonomi Jangka Panjang |
|
| Rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan cuti melahirkan memengaruhi partisipasi perempuan dalam tenaga kerja formal. | Alihkan tanggung jawab pemberian cuti melahirkan kepada skema jaminan sosial atau pajak untuk memberikan perlindungan bagi pekerja berupah rendah. |
| Mutu pendidikan di Indonesia, berdasarkan PISA 2022, masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju. | Tingkatkan standar pendidikan dengan menyeragamkan kurikulum secara nasional sehingga setiap siswa mendapatkan akses yang merata pada pengetahuan dasar. |
| Pengaruh BUMN terhadap perekonomian lebih besar dibandingkan negara-negara lain di kawasan. | Buat kebijakan yang mengatur sektor-sektor penting di mana kepemilikan negara masih diperlukan. |
| Perubahan undang-undang pada 2019 melemahkan independensi KPK. | Lindungi kembali kewenangan dan independensi KPK untuk memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi secara efektif. |
| Regulasi perdagangan yang ketat menghambat keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global. | Sederhanakan regulasi ekspor dan impor, termasuk evaluasi kembali penerapan mekanisme neraca komoditas. |
| Kebijakan hilirisasi memberikan hasil positif, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala besar. | Pastikan kebijakan industri berfokus pada analisis untung-rugi yang sesuai dengan tujuan spesifik. |
Digitalisasi sebagai Penggerak Ekonomi
Digitalisasi menjadi salah satu sorotan utama dalam laporan ini. E-commerce di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan pesat, dengan dukungan ekosistem digital yang semakin kuat melalui peningkatan jumlah startup unicorn teknologi digital. E-government juga berkembang secara signifikan, membantu meningkatkan efisiensi layanan publik sekaligus menurunkan biaya operasional.
Namun, OECD juga mengingatkan tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia, seperti pengembangan infrastruktur fisik, akses dan pendidikan berbasis teknologi digital, serta konektivitas jaringan broadband berkecepatan tinggi. Menteri Keuangan menegaskan bahwa investasi pada bidang infrastruktur digital dan konektivitas ini menjadi prioritas utama untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan besar.
|
Temuan Utama |
Rekomendasi Utama |
|
Mempercepat Digitalisasi |
|
| Infrastruktur 5G membutuhkan biaya besar karena tantangan geografis Indonesia. | Lakukan evaluasi mendalam terkait biaya dan manfaat investasi infrastruktur digital untuk memastikan efisiensi. |
| Percepatan peluncuran infrastruktur internet berkecepatan tinggi | Menyederhanaan prosedur perizinan instalasi infrastruktur, membentuk regulator bidang komunikasi independen, dan sumber daya yang memadai. |
| UKM belum sepenuhnya memanfaatkan peluang dari transformasi digital. | Perluas program dukungan terhadap UKM melalui kerja sama dengan sektor swasta untuk membantu adaptasi teknologi digital. |
| Keterampilan digital di kalangan pendidik dan tenaga kerja masih kurang memadai. | Jadikan pendidikan literasi digital sebagai prioritas dalam kurikulum, tingkatkan pelatihan guru, dan dorong partisipasi perempuan di bidang STEM. |
Baca Juga: Strategi Penanganan Pajak di Sektor Digital: Bagaimana Indonesia Beradaptasi dengan OECD’s BEPS 2.0?
Transisi Hijau Menuju Net Zero Emission
Indonesia juga memprioritaskan upaya transisi hijau dengan komitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 dalam mendukung aksi pengendalian perubahan iklim global. Beberapa langkah strategis yang perlu ditingkatkan, antara lain percepatan penonaktifan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), peningkatan investasi dalam energi terbarukan (tenaga surya, bayu/angin, dan panas bumi), penerapan pajak karbon, modernisasi jaringan listrik, dan berinvestasi pada transportasi massal.
“Dalam transisi hijau, kami menempatkannya sebagai salah satu prioritas, sebagaimana disebutkan dalam KTT Pemimpin G20. Kami tetap berkomitmen pada transisi hijau di Indonesia, khususnya dalam memilih lebih banyak energi terbarukan,” ujar Sri Mulyani.
|
Temuan Utama |
Rekomendasi Utama |
|
Mengatasi Tantangan Perubahan Iklim dan Transisi Hijau |
|
| Subsidi bahan bakar sering tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh kelompok yang tidak membutuhkan. | Kurangi subsidi secara bertahap dan alokasikan bantuan yang lebih terfokus untuk masyarakat yang membutuhkan. |
| PLTU masih menjadi penyumbang utama pasokan listrik nasional. | Dorong percepatan penghentian operasional PLTU dengan memperhatikan keberlanjutan pendanaan dan ketahanan energi. |
| Memperbaiki struktur pasokan listrik | Memberikan tanggung jawab regulasi kepada otoritas independen baru yang memadai dengan penetapan tarif listrik yang kompetitif dan transparan. |
| Sistem transportasi massal perkotaan dan antarkota masih belum berkembang. | Tingkatkan investasi di sektor transportasi publik dan kurangi penggunaan kendaraan pribadi melalui kebijakan seperti tarif jalan atau retribusi. |
| Infrastruktur belum sepenuhnya disesuaikan untuk mengantisipasi risiko perubahan iklim. | Integrasikan aspek ketahanan iklim dalam perencanaan infrastruktur, tata ruang, dan pengadaan untuk memitigasi dampak negatif perubahan iklim. |
Visi Indonesia Menjadi Negara Berpendapatan Tinggi
Sebagai penutup dalam peluncuran hasil survei ekonomi OECD Indonesia 2024, Menteri Keuangan menegaskan bahwa Indonesia memiliki visi besar untuk menjadi negara berpendapatan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi ini, pemerintah berfokus pada beberapa strategi utama, termasuk:
- Hilirisasi industri, terutama pada sektor mineral strategis seperti tembaga dan nikel.
- Diversifikasi sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian yang menjadi prioritas pemerintah.
Dengan berbagai kebijakan dan pencapaian yang diulas dalam OECD Economic Survey: Indonesia 2024, Indonesia menunjukkan tekad yang kuat untuk terus bergerak maju, menghadapi tantangan, dan memanfaatkan peluang. Laporan ini tidak hanya menjadi evaluasi kinerja ekonomi Indonesia, tetapi juga peta jalan untuk mewujudkan visi besar negara dalam beberapa dekade mendatang.
