Pemerintah Indonesia telah mengajukan program pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) ke dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Program ini merupakan inisiatif yang diusung oleh Calon Presiden Prabowo Subianto selama kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. BPN nantinya akan menjadi badan yang memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan, dengan pemberian nama Badan Otorita Penerimaan Negara. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan menjadi sebesar 10-12% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2025.
Langkah ini dianggap penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Indonesia, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Dokumen RKP 2025 juga menekankan perlunya percepatan implementasi core tax system dan penguatan pengawasan terhadap wajib pajak High Wealth Individual untuk mencapai target ini. Selain itu, akan dilakukan penajaman pada insentif pajak untuk mendukung sektor-sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, pariwisata, dan usaha mikro kecil dan menengah.
Prabowo Subianto dalam masa kampanye Pilpres lalu beberapa kali menyampaikan niatnya untuk melakukan pemisahan instansi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan jika terpilih sebagai presiden. Program Badan Penerimaan Negara juga masuk ke dalam 8 Program Hasil Cepat Terbaik Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengemukakan bahwa pemisahan ini sesuai dengan praktek di negara-negara maju yang telah berhasil memisahkan antara pengambil kebijakan dan pengumpul pendapatan. Dengan program ini, diharapkan rasio penerimaan negara terhadap PDB dapat meningkat menjadi 23%, sesuai dengan visi yang tertuang dalam dokumen 8 Program Hasil Cepat Terbaik Prabowo-Gibran.
Baca juga: Prabowo-Gibran Resmi Menang Pemilu, Kebijakan Perpajakan Dinanti
Potensi Tantangan dan Hambatan Pembentukan BPN
Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) menghadapi beragam tantangan dan hambatan yang perlu diatasi agar pembentukan badan nantinya dapat berfungsi secara efektif. Berikut Pajakku merangkum beberapa tantangan tersebut.
1. Resistensi dari Pihak-Pihak yang Terdampak
Pembentukan BPN mungkin akan mengubah dinamika kelembagaan dan kewenangan di dalam pemerintahan, sehingga dapat menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang terdampak langsung, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Upaya untuk mengatasi resistensi ini memerlukan diplomasi politik yang cermat dan pembicaraan terbuka untuk mencapai konsensus.
2. Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi
BPN akan memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang canggih dan terintegrasi untuk mendukung operasionalnya. Tantangan utama adalah memastikan kesiapan sistem yang dapat mengelola dan menganalisis data dengan cepat dan akurat. Selain itu, perlunya perlindungan data yang kuat untuk menjaga keamanan informasi yang sensitif.
3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Pembentukan BPN membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih dalam bidang perpajakan dan pengelolaan keuangan negara. Tantangan ini termasuk dalam pengembangan keahlian pegawai yang ada serta rekrutmen dan pelatihan staf baru yang diperlukan. Penyediaan sumber daya manusia yang memadai membutuhkan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan.
4. Koordinasi Antarinstansi
BPN akan bekerja secara terintegrasi dengan berbagai lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koordinasi yang efektif antar-instansi merupakan kunci kesuksesan dalam menjalankan tugasnya. Tantangan ini mencakup harmonisasi kebijakan, pembagian tugas, dan pertukaran informasi yang efisien di antara lembaga-lembaga tersebut.
Baca juga: Pemisahan Badan Penerimaan Negara, Apa Dampaknya?
5. Penerimaan dan Dukungan Masyarakat
BPN perlu mendapatkan penerimaan dan dukungan masyarakat untuk berhasil dalam tugasnya. Tantangan ini mencakup memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat tentang peran dan manfaat BPN dalam meningkatkan penerimaan negara, serta membangun kepercayaan bahwa BPN akan menjalankan tugasnya secara transparan dan adil.
Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dengan cermat, pembentukan BPN dapat menjadi langkah yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan negara di Indonesia.
