Badan Penerimaan Negara merupakan sebuah lembaga yang bertugas secara resmi untuk menerima pendapatan negara. Bentuk penerimaan negara adalah uang yang yang disetorkan oleh orang pribadi maupun badan yang masuk ke dalam kas negara.
Selama ini yang memiliki tugas sebagai badan penerimaan negara di Indonesia adalah Direktorat Jendreal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berada dalam naungan Kementerian Keuangan. Usulan pemisahan badan penerimaan negara sebetulnya sudah berlangsung sejak lama.
Pada tahun 2004, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sempat mengusulkan kepada Presiden untuk memisahkan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan pendapatan negara ke badan baru yang berbentuk lembaga pemerintah non-departemen.
Lalu, di tahun 2018, isu ini juga mengemuka saat revisi proposal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat itu, wacana pemisahan diperlukan agar otoritas pajak dapat lebih leluasa dalam menetapkan kebijakan pengumpulan pajak.
Kemudian, di Tahun 2019, calon presiden Prabowo Subianto juga telah menyatakan dalam debat calon presiden bahwa dirinya akan membuat badan yang bertugas khusus untuk mengatur dan mengelola penerimana negara. Bahkan, untuk pemilu tahun 2024 medatang, Prabowo yang kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden, mengemukakan kembali usul untuk memisahkan badan penerimaan negara dari kementerian.
Gagasan tersebut disampaikan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) November lalu. Menurut Prabowo, sudah banyak negara yang menerapkan pemisahan instansi perpajakan dari kementerian atau departemen keuangan memiliki dampak yang positif.
Baca juga: Ini Gagasan Asta Cita Oleh Prabowo di Sarasehan 100 Ekonom!
Prabowo menambahkan, Indonesia perlu keberanian untuk belajar dari pengalaman negara lain yang memisahkan tax and revenue collection dari Kementerian Keuangan. Akan tetapi, Prabowo juga menyatakan bahwa kebijakan pemisahan ini perlu dikaji secara mendalam.
Pihaknya berharap nantinya akan ada tim yang membantu untuk melakukan kajian akan hal ini sehingga jika dirinya terpilih dapat segera diimplementasikan. Senada dengan Prabowo, calon presiden Anies Baswedan juga mengemukakan gagasan yang sama. Menurut Anies, di level negara perlu ada realisasi badan penerimaan negara yang berdiri sendiri.
Badan ini nantinya akan melakukan integrasi dan koordinasi yang terkait dengan revenue negara. Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad juga terus menyuarakan pemisahan badan penerimaan negara. Menurut Fadel, upaya pemisahan ini datang dari munculnya fenomena di dunia perpajakan nasional yang mendapat sorotan beberapa waktu ke belakang, seperti terungkapnya kasus sejumlah aparatur perpajakan negara yang memiliki dan menimbuk harta kekayaan tidak wajar, hingga kecurigaan adanya penyelewengan dalam sistem perpajakan.
Peryataan Fadel bukan tanpa alasan. Jika melihat histori dunia perpajakan 10 tahun ke belakang, cukup banyak kasus penyelewengan yang menyeret institusi perpajakan yang menimbulkan perhatian di masyarakat, mulai dari kasus Gayus Tambunan, Angin Prayitno, Dhana Widyatmika hingga yang terbaru, Rafael Alun Trisambodo. Tentunya dengan adanya kasus-kasus besar tersebut turut mencoreng wajah pemerintah khususnya Kementerian Keuangan.
Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny Sasmita menyatakan, dengan adanya badan khusus yang mengurusi penerimaan pajak, ini dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan rasio penerimaan pajak negara. Menurutnya, beberapa negara seperti Pakistan, Amerika Serikat, Bangladesh, Malaysia, Singapura, China, Selandia Baru hingga Australia juga memiliki badan khusus penerimaan pajak.
Ronny menambahkan, badan khusus tersebut di Bangladesh memiliki nama National Board of Revenue (NBR), di Pakistan Federal Board of Revenue, di Amerika Serikat Internal Revenue Service (IRS), di Singapura Inland Revenue Authority of Singapore, di Malaysia Lembaga Hasil Dalam Negeri dan di Australia Australian Taxation Office (ATO).
Siapapun presiden yang terpilih nanti menurut Ronny bisa mempelajari sisi positif serta negatif dalam pembentukannya. Contohnya, Bangladesh dengan NBR yang dibentuk memiliki sisi positif dapat penjaga penerimaan, namun sisi negatifnya tax ratio (rasio pajak) yang masih rendah terhadap PDB di negara tersebut.
Baca juga: Rencana Strategi Ekonomi Anies Hingga Instansi Penerimaan Baru di Sarasehan 100 Ekonom
Ada beberapa dampak positif yang mungkin timbul jika pemisahan badan penerimaan benar terealisasi. Beberapa di antaranya seperti.
- Meningkatkan Efisiensi Operasional
Dengan memiliki lembaga yang berfokus khusus pada penerimaan negara, sumber daya dan personil dapat dialokasikan dengan lebih efisien. Lembaga tersebut dapat dikembangkan dengan struktur organisasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap tugas-tugasnya. Selain itu, pemisahan ini juga dapat mengurangi birokrasi dan biaya administratif yang terkait dengan integrasi fungsi penerimaan ke dalam struktur yang lebih besar.
- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Lembaga penerimaan negara yang berdiri sendiri akan lebih mudah diawasi oleh publik dan lembaga pengawas independen. Hal ini dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan negara. Lembaga yang mandiri memiliki kebebasan untuk menyusun kebijakan dan prosedur tanpa adanya tekanan langsung dari Kementerian Keuangan, yang mungkin memiliki kepentingan lain yang perlu diakomodasi.
- Inovasi dalam Pengelolaan Penerimaan Negara
Lembaga yang memiliki fokus khusus dapat lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis. Mereka dapat merancang sistem informasi dan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses penerimaan. Kemampuan untuk berinovasi dan mengambil keputusan yang cepat dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam mencapai target penerimaan negara.
- Meningkatkan Profesionalisme Pegawai
Dengan fokus yang lebih tajam pada tugas-tugas penerimaan, lembaga ini dapat merekrut dan melatih pegawai yang memiliki keahlian khusus dalam bidang perpajakan dan penerimaan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dan memastikan bahwa kebijakan penerimaan yang diterapkan sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik.
Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa dampak positif dari pemisahan badan penerimaan negara ini tidak dapat dijamin sepenuhnya tanpa implementasi yang tepat dan manajemen yang baik. Perubahan struktural harus disertai dengan pemantauan yang cermat, evaluasi berkala, dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa lembaga penerimaan negara benar-benar mencapai potensinya dalam meningkatkan efisiensi dan penerimaan negara.
