Tanggal 9 Desember diperingati sebagai International Day of Veterinary Medicine atau Hari Kesehatan Hewan Sedunia. Momentum ini menjadi pengingat bahwa peran dokter hewan tak hanya sebatas merawat hewan peliharaan, tetapi juga berkontribusi langsung pada kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit zoonosis, dan ketahanan pangan nasional.
Atas peran strategis tersebut, pemerintah memberikan dukungan fiskal bagi sektor kesehatan, termasuk kesehatan hewan, melalui kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa dokter hewan.
Kesehatan Hewan sebagai Bagian dari Kesehatan Publik
Kesehatan hewan memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan manusia dan lingkungan. Dokter hewan berada di posisi penting dalam menjaga keseimbangan tersebut melalui:
- Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis
- Pengawasan kesehatan hewan ternak untuk menjamin keamanan pangan
- Perawatan hewan peliharaan dan satwa liar
- Peningkatan kesejahteraan hewan sebagai bagian dari kesehatan publik
Karena sifatnya yang berdampak luas, jasa dokter hewan dikategorikan sebagai jasa strategis dalam kebijakan perpajakan.
Baca Juga: Pajak Profesi: Penghasilan Dokter Hewan, Berapa Pajak yang Dikenakan?
Jasa Dokter Hewan Dibebaskan dari PPN
Pada prinsipnya, transaksi barang dan/atau jasa kena pajak dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang terakhir kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Namun, terdapat pengecualian untuk jasa tertentu. Jasa dokter hewan termasuk jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak dikenakan PPN. Ketentuan ini diatur dalam:
- Pasal 4A ayat (3) huruf a angka 6 UU PPN
Dalam ketentuan tersebut, jasa pelayanan kesehatan medis dikecualikan dari pengenaan PPN karena bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Pembebasan PPN Dipertegas Melalui PP 49/2022
Selain diatur dalam UU PPN, pembebasan PPN atas jasa dokter hewan juga ditegaskan dalam PP No. 49 Tahun 2022. Dalam aturan ini, jasa pelayanan kesehatan medis ditetapkan sebagai jenis jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan dibebaskan dari PPN.
Jasa pelayanan kesehatan medis yang dimaksud meliputi:
- Pelayanan kesehatan perorangan
- Pelayanan kesehatan masyarakat
- Pelayanan kesehatan hewan atau veteriner
Untuk kategori pelayanan kesehatan hewan atau veteriner, pembebasan PPN diberikan atas jasa dokter hewan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang veteriner.
Jasa Pelayanan Kesehatan Lain yang Tidak Dikenakan PPN
Selain jasa dokter hewan, UU PPN dan PP 49/2022 juga mengecualikan sejumlah jasa pelayanan kesehatan medis lainnya dari pengenaan PPN, antara lain:
- Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
- Jasa ahli kesehatan seperti ahli gizi, ahli fisioterapi, ahli akupunktur, dan ahli gigi
- Jasa kebidanan dan dukun bayi
- Jasa paramedis dan perawat
- Jasa psikolog dan psikiater
- Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal
- Jasa fasilitas pelayanan kesehatan, seperti:
- Rumah sakit
- Rumah bersalin
- Klinik kesehatan
- Laboratorium kesehatan
- Sanatorium
Baca Juga: Yuk, Peringati Hari Dokter Nasional dengan Pahami Aturan Pajak Terbaru untuk Tenaga Medis!
Lalu, Apakah Rumah Sakit Sama Sekali Tidak Dikenakan PPN?
Meski jasa rumah sakit tidak dikenakan PPN, istilah “PPN rumah sakit” kerap muncul dalam praktik. Hal ini sebenarnya mengacu pada penjualan obat-obatan kepada pasien rawat jalan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000 tentang PPN atas penggantian obat di rumah sakit, dengan penjelasan sebagai berikut:
- Penggantian obat untuk pasien rawat jalan dikenakan PPN, karena dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
- Penggantian obat untuk pasien rawat inap tidak dikenakan PPN, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jasa pelayanan kesehatan
Dengan demikian, yang dikenakan PPN bukanlah jasa rumah sakitnya, melainkan penyerahan obat tertentu di luar paket pelayanan kesehatan.
Praktik Insentif Pajak Veteriner di Negara Lain
Insentif pajak bagi jasa dokter hewan tidak hanya diberlakukan di Tanah Air, tapi juga menjadi perhatian global. Di Portugal, Organisasi Dokter Hewan Portugal mendesak pemerintah untuk memangkas tarif PPN atas layanan veteriner.
Organisasi tersebut menilai bahwa directive Uni Eropa tahun 2006 telah memberi ruang bagi negara anggota untuk menurunkan tarif PPN jasa dokter hewan. Namun, hingga kini Portugal masih menerapkan kebijakan yang membedakan:
- Jasa medis hewan produksi dikenakan tarif PPN 6%
- Jasa medis hewan peliharaan lainnya dikenakan tarif PPN normal
Perbedaan ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip netralitas pajak dan pengakuan hukum bahwa hewan adalah makhluk hidup yang sensitif dan membutuhkan perawatan kesehatan.
Sebagai pembanding, Spanyol tengah mempersiapkan penurunan tarif PPN layanan veteriner dari 21% menjadi 10%. Kebijakan ini diperkirakan dapat membuka lebih dari 500.000 konsultasi dokter hewan tambahan dan memperkuat kesehatan masyarakat.
Pembebasan PPN sebagai Dukungan Konsep One Health
Kebijakan pembebasan PPN atas jasa dokter hewan di Indonesia sejalan dengan pendekatan One Health yang didorong oleh:
- World Health Organization (WHO)
- Food and Agriculture Organization (FAO)
- World Organization for Animal Health (WOAH)
Pendekatan ini menegaskan bahwa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan.
Momentum International Day of Veterinary Medicine menjadi pengingat bahwa dukungan fiskal, termasuk insentif pajak, merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan hewan dan melindungi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
