Sejak diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat beberapa perubahan penting terkait mekanisme pengkreditan Pajak Masukan (PM) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perubahan ini penting dipahami oleh PKP agar tidak salah langkah dalam mengelola kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN). UU HPP memberikan panduan yang lebih terperinci mengenai kapan dan bagaimana Pajak Masukan dapat dikreditkan, serta kapan tidak diperbolehkan. Artikel ini akan membahas ketentuan tersebut secara rinci dan memberikan gambaran lengkap tentang aturan pengkreditan Pajak Masukan setelah UU HPP.
Kapan Pajak Masukan Tidak Bisa Dikreditkan?
Ada beberapa situasi di mana Pajak Masukan yang dibayarkan oleh PKP tidak dapat dikreditkan. Ini adalah aturan yang penting dipahami, karena kesalahan dalam mengklaim pengkreditan Pajak Masukan dapat menyebabkan sanksi pajak yang tidak diinginkan. Berikut adalah beberapa kondisi di mana PKP tidak bisa mengkreditkan Pajak Masukan:
Baca juga: Pembaruan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP, Ini Dia Aturannya
1. Pengusaha yang Belum Dikukuhkan sebagai PKP
Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan. Hal ini karena hanya pengusaha yang sudah resmi menjadi PKP yang memiliki hak untuk memungut PPN dari konsumennya dan mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayarkan kepada supplier atau pemasok. Jika seorang pengusaha belum memiliki status PKP, Pajak Masukan yang telah dibayarkan tidak dapat diklaim sebagai kredit pajak.
2. Pengusaha yang Terlambat Dikukuhkan sebagai PKP
Dalam beberapa kasus, pengusaha terlambat melaporkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai PKP, padahal telah memenuhi kriteria untuk menjadi PKP. Dalam kondisi ini, pengusaha tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang diperoleh sebelum resmi dikukuhkan, tetapi dengan batasan tertentu. Pengkreditan Pajak Masukan dibatasi hingga sebesar 80% dari Pajak Keluaran (PK) yang seharusnya dipungut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha yang terlambat, namun tetap dengan kontrol yang ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan.
3. Pajak Masukan yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dan Material
Agar Pajak Masukan dapat dikreditkan, harus memenuhi syarat formal dan material. Syarat formal meliputi kelengkapan dokumen seperti faktur pajak, sementara syarat material berhubungan dengan substansi transaksi itu sendiri. Jika salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi, maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Sebagai contoh, jika faktur pajak tidak sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau transaksi yang tercantum di faktur pajak tidak sesuai dengan kenyataan, maka Pajak Masukan tersebut tidak sah untuk dikreditkan.
Pengaruh Kode Faktur Pajak Keluaran terhadap Pengkreditan Pajak Masukan
Selain kondisi yang terkait dengan status PKP, kode faktur Pajak Keluaran juga memainkan peran penting dalam menentukan apakah Pajak Masukan dapat dikreditkan atau tidak. Beberapa kode faktur Pajak Keluaran yang secara tegas tidak memungkinkan pengkreditan Pajak Masukan, antara lain:
Kode PK 07 dan 08
Kedua kode ini digunakan untuk penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. Pengusaha yang melakukan penyerahan dengan kode PK 07 (penyerahan yang tidak dipungut PPN) atau PK 08 (penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan) tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan tersebut. Dengan kata lain, jika suatu penyerahan tidak dikenakan PPN atau mendapat fasilitas PPN dibebaskan, Pajak Masukan yang terkait tidak bisa dikreditkan.
Kode PK 05
Kode ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak yang mendapat fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP). Seperti halnya dengan kode PK 07 dan 08, Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN DTP tidak bisa dikreditkan.
Aturan-aturan ini berlaku untuk semua PKP dan harus dipatuhi untuk memastikan pengelolaan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dokumen Tertentu yang Memenuhi Syarat
Walaupun ada banyak pembatasan terhadap pengkreditan Pajak Masukan, ada pengecualian tertentu untuk dokumen yang memenuhi syarat formal dan material. Dokumen-dokumen yang sah dan lengkap serta transaksi yang dilakukan secara benar tetap memungkinkan PKP untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Ini termasuk faktur pajak yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan didukung dengan dokumen pendukung lain yang relevan.
Baca juga: Ambisi Indonesia Tingkatkan Rasio Pajak untuk Dapatkan Peringkat Kredit Single A
Kesimpulan
Pengkreditan Pajak Masukan setelah diberlakukannya UU HPP membutuhkan perhatian yang lebih ketat dari PKP. Selain memastikan bahwa para pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tepat waktu, PKP juga harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi syarat formal dan material. Penggunaan kode faktur Pajak Keluaran yang tepat juga menjadi kunci penting untuk memastikan pengkreditan Pajak Masukan berjalan sesuai dengan ketentuan.
Dengan memahami peraturan ini, PKP dapat menghindari potensi kesalahan yang dapat berujung pada sanksi pajak atau hilangnya hak atas pengkreditan Pajak Masukan. Pengelolaan yang tepat atas kewajiban pajak ini akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan bisnis dan hubungan yang baik dengan otoritas pajak.
