Hingga akhir April 2025, realisasi penerimaan pajak dari kelompok Wajib Pajak Besar yang dikelola oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar atau Large Taxpayer Office (LTO) tercatat sebesar Rp169,6 triliun. Jumlah ini hanya 23,08% dari target APBN 2025 sebesar Rp734,7 triliun, menunjukkan bahwa kinerja penerimaan masih jauh dari proyeksi yang diharapkan.
Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Yunirwansyah, mengakui bahwa mayoritas jenis pajak utama mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Beberapa faktor penyebab lemahnya penerimaan tersebut meliputi:
- Penurunan Tax Effective Rate (TER) yang mengindikasikan berkurangnya proporsi penerimaan terhadap basis pajak;
- Meningkatnya restitusi melalui Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- Fluktuasi harga komoditas, terutama dari sektor unggulan;
- Relaksasi pelaporan dan penyetoran SPT Masa PPN yang berdampak pada timing setoran pajak.
“Sejumlah faktor administratif dan eksternal memang menjadi tantangan. Tapi fokus kami adalah memastikan tidak ada potensi penerimaan yang terlewat,” kata Yunirwansyah, Selasa (27/5).
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Target Penerimaan Pajak Tahun 2025, Ini Rinciannya!
Sektor Strategis Masih Tumbuh, Tapi Belum Mampu Genjot Penerimaan
Meskipun secara agregat penerimaan melemah, beberapa sektor tetap menunjukkan pertumbuhan positif:
- Sektor Konstruksi tumbuh signifikan 141,54% YoY;
- Pengangkutan dan Pergudangan naik 23,15% YoY;
- Pengadaan Listrik, Gas, dan Uap tumbuh 20,98% YoY;
- Pertambangan dan Penggalian naik 6,77% YoY.
Namun, kinerja sektor-sektor tersebut belum cukup untuk menutupi perlambatan dari sektor utama lainnya. DJP pun menyadari bahwa pertumbuhan sektor bukanlah jaminan otomatis bagi peningkatan setoran, mengingat kompleksitas restitusi, tarif efektif, dan relaksasi pelaporan yang turut berperan.
Langkah DJP: Optimalisasi dan Penegakan Komite Kepatuhan
Di tengah tantangan tersebut, Yunirwansyah menegaskan pentingnya memaksimalkan fungsi Komite Kepatuhan di masing-masing KPP LTO sebagai garda terdepan dalam menjaga target penerimaan.
Kanwil LTO akan melakukan pemetaan potensi yang belum tergali dan memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak strategis, sambil tetap mendorong pendekatan edukatif.
Siapa Saja Wajib Pajak yang Ditangani LTO?
Sebagai informasi, Kanwil LTO hanya mengelola dua jenis pajak utama: PPh dan PPN, namun nilai dan kontribusinya sangat besar bagi APBN. LTO terdiri dari empat KPP khusus:
- KPP Wajib Pajak Besar Satu: sektor pertambangan, perbankan, dan jasa keuangan.
- KPP Wajib Pajak Besar Dua: sektor industri, perdagangan, dan jasa swasta.
- KPP Wajib Pajak Besar Tiga: BUMN sektor industri dan perdagangan.
- KPP Wajib Pajak Besar Empat: BUMN sektor jasa dan WP besar orang pribadi.
Dengan menangani perusahaan-perusahaan berskala raksasa dan BUMN strategis, posisi LTO sangat krusial bagi kesinambungan pendapatan negara.
Baca juga: Target Tax Ratio di Indonesia 2026 dan Strategi Peningkatannya
Kesimpulan: Alarm Awal untuk Semester Kedua
Capaian 23,08% hingga April menjadi alarm awal bagi DJP menjelang paruh kedua tahun fiskal. Jika tren ini berlanjut tanpa intervensi yang signifikan, potensi shortfall penerimaan di akhir tahun bisa membayangi postur APBN.
Langkah strategis seperti penguatan pengawasan, pemanfaatan sistem Coretax, serta komunikasi aktif dengan wajib pajak besar menjadi keharusan. Pemerintah juga perlu meninjau efektivitas insentif dan mengevaluasi pengaruh restitusi terhadap cashflow fiskal.
