Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) merupakan fasilitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menghitung penghasilan neto. Melalui skema ini, Wajib Pajak:
- tidak diwajibkan menyusun pembukuan lengkap,
- cukup melakukan pencatatan peredaran bruto atau omzet setiap bulan.
Bagi pelaku usaha kecil, pekerja bebas, hingga profesional independen, NPPN sering dijadikan pilihan karena lebih praktis dan sederhana. Namun, penggunaannya tetap memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.
Apa Itu NPPN?
NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto. Persentase ini telah ditetapkan oleh DJP sesuai dengan:
- Jenis usaha
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Wilayah tempat usaha atau pekerjaan bebas dijalankan
Dengan NPPN, Wajib Pajak tidak perlu menghitung seluruh biaya satu per satu. Cukup mencatat omzet, lalu mengalikan dengan tarif norma yang berlaku.
Siapa yang Berhak Menggunakan NPPN?
Tidak semua Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas ini. NPPN hanya berlaku bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria berikut:
- Wajib Pajak Orang Pribadi (bukan Wajib Pajak Badan)
- Menjalankan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas
- Memiliki peredaran bruto setahun kurang dari Rp4,8 miliar
Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan umum perpajakan.
Kewajiban Administratif bagi Pengguna NPPN
Wajib Pajak yang menggunakan NPPN memiliki kewajiban administrasi yang lebih sederhana dibandingkan Wajib Pajak yang melakukan pembukuan. Kewajiban tersebut meliputi:
- Mencatat peredaran bruto (omzet) setiap bulan
- Tidak wajib menyusun laporan keuangan lengkap
- Menggunakan tarif norma sesuai ketentuan DJP
Namun, meskipun lebih sederhana, Wajib Pajak tetap wajib melaporkan penggunaan NPPN kepada DJP melalui sistem Coretax.
Baca Juga: Panduan Mengajukan Pemberitahuan NPPN bagi Freelancer dan Usahawan Non-Final
Kewajiban Pemberitahuan Penggunaan NPPN
Penggunaan NPPN tidak berlaku secara otomatis. Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada DJP melalui Coretax dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan, maka secara otomatis dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan mulai tahun pajak bersangkutan .
Batas Waktu Pemberitahuan NPPN
Ketentuan batas waktu pemberitahuan NPPN dibedakan menjadi dua kategori:
1. Wajib Pajak Lama
Wajib Pajak lama wajib menyampaikan pemberitahuan dalam:
- Tiga bulan pertama tahun pajak berjalan
- Umumnya paling lambat 31 Maret
Contoh:
Untuk Tahun Pajak 2025 yang SPT Tahunannya dilaporkan pada Januari–Maret 2026, maka pemberitahuan penggunaan NPPN harus sudah disampaikan paling lambat Maret 2025.
2. Wajib Pajak Baru
Wajib Pajak baru wajib menyampaikan pemberitahuan:
- Paling lambat 3 bulan sejak terdaftar, atau
- Pada akhir tahun pajak
Ketentuan yang berlaku adalah yang lebih dahulu terjadi.
Jika batas waktu ini terlewat, Wajib Pajak otomatis dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan mulai tahun pajak tersebut.
Ketentuan NPPN untuk Suami Istri
Dalam konteks keluarga, penggunaan NPPN memiliki aturan khusus, terutama bagi pasangan yang:
- Memiliki perjanjian pisah harta (PH), atau
- Memilih menjalankan kewajiban pajak secara terpisah (MT)
Besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan omzet suami dan istri.
Jika total omzet gabungan mencapai atau melebihi Rp4,8 miliar setahun, maka:
- Keduanya tidak boleh menggunakan NPPN
- Wajib menyelenggarakan pembukuan mulai tahun pajak berikutnya.
Ketentuan NPPN bagi Istri dengan NPWP Terpisah
Jika istri memiliki NPWP terpisah dan memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, terdapat ketentuan khusus.
Apabila istri:
- Menggabungkan kewajiban pajaknya dengan suami, dan
- Melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan suami
Maka suami tetap harus mengajukan pemberitahuan penggunaan NPPN melalui Coretax. Hal ini bertujuan agar fasilitas NPPN tetap dapat digunakan atas penghasilan istri tersebut.
Baca Juga: NPPN Expired di Coretax, Masih Bisa Dipakai Lapor SPT Tahunan?
FAQ Seputar Penggunaan NPPN bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
1. Apa itu NPPN?
NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) adalah pedoman untuk menghitung penghasilan neto berdasarkan persentase tertentu dari omzet, tanpa perlu menyusun pembukuan lengkap.
2. Siapa yang boleh menggunakan NPPN?
NPPN hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun.
3. Apakah pengguna NPPN tetap wajib melapor ke DJP?
Ya. Penggunaan NPPN harus diberitahukan kepada DJP melalui Coretax dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, Wajib Pajak dianggap memilih pembukuan.
4. Kapan batas waktu pemberitahuan penggunaan NPPN?
Bagi Wajib Pajak lama, pemberitahuan wajib dilakukan dalam tiga bulan pertama tahun pajak. Sementara, Wajib Pajak baru wajib melapor paling lambat tiga bulan sejak terdaftar atau akhir tahun pajak.
5. Apakah suami istri bisa menggunakan NPPN?
Bisa, selama omzet gabungan suami dan istri tidak mencapai Rp4,8 miliar setahun. Jika melebihi batas tersebut, keduanya wajib menyelenggarakan pembukuan.
