Perkembangan teknologi digital telah mendorong kemunculan model bisnis baru, salah satunya adalah gig economy. Istilah ini mengacu pada ekonomi yang didominasi oleh pekerjaan sementara atau kontrak jangka pendek, sering kali difasilitasi melalui platform digital. Para pekerja di gig economy, seperti pengemudi layanan ride-hailing, freelancer, dan pekerja lepas di platform digital, menikmati fleksibilitas dalam menentukan jam kerja dan lokasi, namun juga menghadapi tantangan besar terkait aspek perpajakan.
Karakteristik Gig Economy dan Tantangannya dalam Perpajakan
Gig economy memberikan fleksibilitas bagi para pekerja untuk bekerja sesuai dengan jadwal yang mereka inginkan. Mereka dapat mengambil pekerjaan sesuai kebutuhan atau keinginan tanpa terikat kontrak kerja jangka panjang. Namun, tantangan muncul ketika pemerintah mencoba mengenakan pajak terhadap pendapatan dari sektor ini. Berbeda dengan pekerjaan konvensional, di mana pajak penghasilan dipotong langsung oleh pemberi kerja, pekerja di gig economy sering kali harus mengurus pajak mereka sendiri.
Dalam sistem perpajakan tradisional, perusahaan berperan sebagai pemotong pajak dan pengelola dokumen terkait. Namun, pekerja gig economy yang berstatus independen tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan dalam konteks ketenagakerjaan, sehingga mereka harus melaporkan dan membayar pajak secara mandiri. Ketiadaan sistem yang otomatis ini menyebabkan adanya potensi penghindaran pajak baik disengaja maupun tidak disengaja, mengingat banyaknya pekerja yang kurang memahami kewajiban pajak mereka.
Baca juga: Kenali Gig Economy, Istilah Bagi Pekerja Tak Tetap
Kebijakan Pajak untuk Pekerja Gig Economy
Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pemerintah berupaya memperkuat sistem perpajakan dalam menghadapi gig economy. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain memperjelas status pekerja dalam gig economy sebagai wajib pajak. Di Indonesia, pekerja yang memperoleh penghasilan dari platform digital tetap diwajibkan melaporkan penghasilan mereka dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Pemerintah juga telah memperkenalkan pajak final yang lebih sederhana bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sebagian besar pekerja gig economy dapat masuk ke dalam kategori ini. Tarif pajak final sebesar 0,5% dari omzet diharapkan dapat mempermudah pekerja lepas dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka tanpa harus menghitung dan melaporkan pendapatan secara rinci.
Selain itu, di negara-negara maju, beberapa kebijakan telah diterapkan untuk mempermudah pekerja gig economy dalam melaporkan pajak. Di Amerika Serikat, misalnya, platform digital seperti Uber dan Lyft wajib memberikan formulir pajak 1099 kepada para pengemudi mereka, yang merinci total pendapatan selama setahun. Beberapa negara Eropa, seperti Inggris, juga mengadopsi pendekatan serupa di mana platform digital berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan pajak pekerja gig economy tercatat dengan baik.
Baca juga: Subjek dan Objek Pajak: Bagaimana Ketentuan Pajak Bagi Freelancer?
Peran Digitalisasi dalam Pengelolaan Pajak Gig Economy
Digitalisasi pajak menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan ini. Sistem perpajakan yang terintegrasi dengan platform digital dapat memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak bagi pekerja lepas. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah mulai mengembangkan sistem pelaporan elektronik melalui aplikasi e-filing dan e-billing, yang mempermudah wajib pajak individu dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
Selain itu, pengembangan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (AI) diprediksi akan membantu memantau dan melacak transaksi pekerja lepas di platform digital, sehingga pendapatan mereka dapat dicatat dengan lebih akurat dan transparan. Hal ini tidak hanya membantu pemerintah dalam memungut pajak, tetapi juga memberikan kepastian bagi pekerja gig economy bahwa mereka menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar.
Gig economy telah membawa perubahan signifikan dalam dunia kerja, memberikan fleksibilitas bagi pekerja untuk menentukan jam kerja mereka sendiri. Namun, di sisi lain, sistem perpajakan tradisional menghadapi tantangan dalam mengelola pajak dari para pekerja lepas ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, harus terus memperbaiki sistem perpajakan agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Digitalisasi perpajakan dan kerja sama antara platform digital dan otoritas pajak menjadi kunci utama dalam memastikan kepatuhan pajak di era kerja fleksibel.
Dengan semakin berkembangnya gig economy, penting bagi pekerja lepas untuk memahami dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Pajak yang transparan dan mudah dikelola akan memastikan bahwa gig economy berkembang dengan sehat dan berkelanjutan di masa depan.
