Dalam sistem perpajakan modern, prinsip Ability to Pay atau kemampuan membayar merupakan salah satu dasar filosofis yang mendasari perumusan tarif pajak yang adil. Prinsip ini menekankan bahwa individu yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar seharusnya menanggung beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki pendapatan lebih rendah. Dengan demikian, sistem perpajakan dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kesejahteraan yang mendukung keadilan sosial.
Definisi Prinsip Ability to Pay
Prinsip Ability to Pay menyatakan bahwa besaran pajak harus disesuaikan dengan kapasitas finansial wajib pajak, bukan sekadar berdasarkan manfaat yang diperoleh dari belanja negara seperti yang dianut dalam benefit principle. Konsep ini merefleksikan keadilan dalam memikul beban fiskal, di mana pajak dikenakan secara proporsional terhadap daya beli dan penghasilan masing-masing individu atau entitas.
Umumnya, prinsip ini diimplementasikan dalam bentuk sistem tarif pajak progresif, yakni tarif pajak yang meningkat seiring bertambahnya penghasilan atau kekayaan. Hal ini telah diterapkan secara luas, termasuk di Indonesia.
Implikasi Prinsip Ability to Pay dalam Sistem Tarif Pajak
1. Keadilan Vertikal
Prinsip ini mendukung keadilan vertikal, yaitu ide bahwa wajib pajak yang lebih mampu secara ekonomi harus membayar pajak lebih banyak. Penelitian oleh Akbar & Hamida (2024) menunjukkan bahwa sistem tarif progresif lebih adil dibandingkan sistem proporsional dalam menyeimbangkan kontribusi fiskal antar kelompok pendapatan.
2. Redistribusi Pendapatan
Sistem tarif berbasis Ability to Pay memungkinkan pemerintah untuk melakukan redistribusi pendapatan, di mana pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi digunakan untuk membiayai program-program publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
3. Efek terhadap Insentif Ekonomi
Kritik terhadap prinsip ini sering mengarah pada potensi disinsentif kerja. Namun, studi empiris menunjukkan bahwa jika dirancang dengan struktur tarif yang progresif namun wajar, sistem ini tetap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sambil meminimalkan ketimpangan sosial.
Baca juga: Tingkatkan Transparansi, DJP Hadirkan Menu Buku Besar Wajib Pajak Melalui e-TPA
Penerapan Sistem Tarif Progresif
Dalam sistem tarif progresif, penghasilan dibagi ke dalam beberapa bracket (lapisan tarif), dan setiap lapisan dikenai tarif yang berbeda. Sebagai contoh:
- Penghasilan di bawah ambang tertentu dapat dibebaskan dari pajak.
- Penghasilan menengah dikenai tarif sedang.
- Penghasilan tinggi dikenai tarif lebih besar.
Model ini telah terbukti berhasil diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan oleh Internal Revenue Service (IRS).
Tantangan dalam Implementasi
Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam implementasi prinsip Ability to Pay antara lain:
- Tarif tinggi dapat menurunkan motivasi kerja atau investasi.
- Ketimpangan dalam beban pengeluaran (misalnya tanggungan keluarga) tidak selalu terefleksikan dalam struktur pajak.
- Ketepatan dalam pengukuran kemampuan membayar masih bergantung pada data yang valid dan sistem administrasi perpajakan yang kuat.
Baca juga: Mengenal Presumtive Tax
Kesimpulan
Prinsip Ability to Pay merupakan fondasi moral dan ekonomi dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan inklusif. Dengan menyesuaikan pajak berdasarkan kemampuan wajib pajak, prinsip ini berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat stabilitas fiskal, dan mendorong kepercayaan publik terhadap sistem pajak.
Meskipun terdapat tantangan implementasi, banyak penelitian dan praktik internasional menyimpulkan bahwa penerapan sistem tarif progresif berbasis Ability to Pay adalah pendekatan paling rasional untuk mencapai keadilan fiskal yang berkelanjutan di era ekonomi modern.
*) Penulis merupakan penerima beasiswa dari Pajakku. Seluruh isi tulisan ini disusun secara mandiri oleh penulis dan sepenuhnya merupakan opini pribadi.
