Mengapa Kenaikan PTKP bagi Buruh & Pekerja itu Penting?

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendorong kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta/bulan menjadi Rp7,5 juta/bulan selain tuntutan kenaikan upah minimum 10,5%. Gagasannya: uang yang semula terpotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bisa berpindah menjadi konsumsi rumah tangga sehingga daya beli menguat dan ekonomi bergerak. Artikel ini membedah dampak kenaikan PTKP bagi buruh/pekerja, perusahaan, dan APBN, lengkap dengan simulasi dan panduan implementasi.

Ringkasnya

• Apa itu PTKP? Batas penghasilan yang tidak dikenai PPh 21; angka yang lazim digunakan saat ini untuk lajang (TK/0) setara Rp4,5 juta/bulan (Rp54 juta/tahun).
• Usulan buruh: PTKP Rp7,5 juta/bulan (Rp90 juta/tahun) agar pajak berkurang pada kelompok pekerja berpenghasilan rendah‑menengah.
• Dampak langsung: naikkan take‑home pay (THP), terutama bagi pekerja formal bergaji Rp5–8 juta/bulan.
• Dampak makro: potensi penurunan PPh 21 jangka pendek; sebagian terkompensasi oleh kenaikan konsumsi (PPN) bila daya beli menguat.
• Kebijakan pendukung: indeksasi PTKP pada inflasi, transisi bertahap, dan sinkronisasi dengan struktur upah minimum.

Mengapa Kenaikan PTKP Diusulkan?

PTKP lebih tinggi dapat mengubah penerimaan gaji ke pekerja, ruang konsumsi, dan kesejahteraan. Said Iqbal dari KSPI dan Partai Buruh menyatakan ruang Rp3 juta/bulan yang tidak lagi dipotong pajak (jika dinaikkan ke Rp7,5 juta/bulan) akan berputar dalam konsumsi rakyat. Narasi ini muncul di tengah keluhan soal beban pajak daerah (mis. lonjakan PBB) dan melemahnya daya beli. Dari sisi keadilan pajak, kenaikan PTKP dianggap menargetkan kelompok berpendapatan rendah‑menengah di sektor formal yang paling terdampak tekanan biaya hidup.

Baca Juga: Memahami Penghasilan Bruto dan Pengurangannya dalam Pelaporan PPh

Siapa yang Paling Diuntungkan?

Agar dampaknya terasa konkret, berikut kelompok pekerja yang paling merasakan manfaat:

• Pekerja formal bergaji Rp5 – 8 juta/bulan 
  Saat ini, kelompok pekerja formal bergaji Rp5 – 8 juta/bulan mulai terkena PPh 21. Dengan PTKP Rp7,5 juta/bulan, pajak mereka turun signifikan.
• Rumah tangga muda/menengah di kota
  Kenaikan PTKP memperluas ruang konsumsi rutin (pangan, transport, sewa, pendidikan, kesehatan).
• Perusahaan yang menanggung PPh 21
  Pada beberapa skema kompensasi, pemberi kerja menanggung PPh 21 karyawan; biaya gaji efektif turun ketika pajak karyawan turun.

Simulasi: Efek ke PPh 21 Bulanan & Take‑Home Pay (THP)

Sebelum melihat tabel, pahami bahwa simulasi ini bersifat ilustratif untuk menonjolkan arah perubahan pajak dan kenaikan THP di berbagai level gaji.

Simulasi dengan metode sederhana: 

PPh 21 dihitung dari PKP = gaji tahunan − PTKP tahunan, dengan tarif progresif 5% s.d. 35% (UU HPP) dengan tidak memasukkan komponen lain (biaya jabatan, iuran pensiun, dll.) agar fokus pada dampak PTKP..

Pekerja dengan gaji ≤7,5 juta/bulan menjadi tidak kena PPh 21 dalam simulasi sederhana ini. Di atas 7,5 juta, pajak turun sehingga THP naik.

Dampak Ekonomi: Mikro hingga Makro

Di luar penerimaan gaji pekerja, negara secara tidak langsung ikut terdampak melalui kanal pajak (PPh 21 hingga PPN), konsumsi, pasar tenaga kerja, dan harga, seperti:

• Daya beli rumah tangga: THP yang lebih besar meningkatkan konsumsi, terutama kebutuhan dasar yang memiliki efek multiplier tinggi.
• Kemiskinan & ketimpangan: beban pajak pada kelompok bawah menurun sehingga net benefit lebih besar pada pekerja dengan beberapa tanggungan jika PTKP keluarga diikutkan.
• Penerimaan negara (APBN): PPh 21 berpotensi menurun di awal. Namun sebagian bisa kembali melalui PPN akibat konsumsi. Efek bersih bergantung struktur konsumsi, kepatuhan, dan elastisitas permintaan.
• Pasar tenaga kerja: kenaikan PTKP dapat meredam tekanan upah nominal jangka pendek karena pekerja menerima peningkatan neto tanpa mengubah gaji bruto.
• Inflasi: dampak langsung terbatas; efek tak langsung melalui konsumsi mungkin menambah tekanan kecil bila pasokan rigid.

Risiko & Hal yang Perlu Diantisipasi

Di balik manfaat kenaikan PTKP, beberapa risiko berikut perlu diatur agar basis pajak dan keadilan antarsektor tetap terjaga.

1. Penyempitan basis pajak formal. Terlalu tinggi menaikkan PTKP dapat mengurangi basis pembayar pajak, sehingga menekan tax ratio bila konsumsi pekerja tidak menggeliat.
2. Ketimpangan formal‑informal. Manfaat utama dinikmati pekerja formal; pekerja informal tetap bergantung pada kebijakan lain (bansos, PBI, subsidi).
3. Cliff effect di dekat ambang. Pekerja sedikit di atas threshold mengalami perubahan pajak yang tajam; perlu desain tapering atau tarif bertingkat halus.

Baca Juga: Kriteria WPOP yang Tidak Wajib Lapor SPT Tahunan dan PPh 25

Opsi Desain Kebijakan 

Supaya dampak positif bagi pekerja selaras dengan keberlanjutan fiskal negara, opsi-opsi berikut dapat menjadi panduan implementasi, antara lain:

• Indeksasi PTKP ke inflasi (cost‑of‑living adjustment) agar daya beli terjaga tanpa harus menunggu revisi berkala.
• Kenaikan bertahap untuk menjaga kestabilan APBN dan memberi waktu penyesuaian sistem payroll.
• Koordinasi dengan upah minimum agar kebijakan fiskal dan ketenagakerjaan selaras.
• Komunikasi transparan dan masifnya sosialisasi dari negara terhadap pekerja supaya pekerja memahami perubahan take‑home pay dan hak/kewajiban perpajakan.

Perspektif Buruh & Publik

Said Iqbal menekankan bahwa PTKP lebih tinggi membuat uang “tidak habis di pajak” dan berputar di konsumsi rakyat. Narasi ini relevan di tengah keluhan atas kenaikan pajak lokal (mis. PBB di beberapa daerah) serta melemahnya pertumbuhan industri. Dari sisi keadilan, peningkatan PTKP adalah instrumen yang relatif tepat sasaran ke pekerja berpendapatan rendah‑menengah di sektor formal.

FAQ

• Apa bedanya PTKP bulanan dan tahunan?
  PTKP ditetapkan tahunan, namun praktis sering diacu bulanan (mis. Rp4,5 juta/bulan = Rp54 juta/tahun).
• Apakah semua pekerja akan diuntungkan?
  Pekerja formal paling merasakan. Pekerja informal tidak dipotong PPh 21, sehingga dampak langsung terbatas.
• Apakah perusahaan diuntungkan?
  Bila perusahaan menanggung PPh 21 (gross‑up/gross), kenaikan PTKP bisa menurunkan biaya kompensasi.
• Apakah penerimaan negara pasti turun?
  Jangka pendek ya untuk PPh 21. Tetapi sebagian dapat tergantikan dari PPN lewat konsumsi yang meningkat—tergantung pola belanja.

Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di Google News