Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah bakal membuka layanan aduan khusus bagi pengusaha yang tengah menghadapi gangguan bisnis mulai Desember 2025, namun belum diketahui tanggal pasti peluncurannya.
“Mulai minggu depan kita akan buka pengaduan khusus untuk para pelaku bisnis yang mengalami gangguan di seluruh Indonesia. Mereka sudah bisa mulai mengadu,” kata Purbaya pada Kamis, 27 November 2025
Tak perlu menunggu lama, pemerintah akan langsung menindaklanjuti setiap laporan. Sidang pengaduan dijadwalkan dimulai pada minggu berikutnya setelah kanal resmi dirilis, dengan mekanisme penanganan kasus satu per satu.
“Minggu depannya lagi akan kita mulai sidangkan case by case,” jelas Purbaya
Sang Bendahara Negara pun berharap proses sidang ini benar-benar mampu mengurai hambatan yang dialami pengusaha, terutama persoalan teknis dan birokrasi yang kerap muncul di lapangan.
Untuk mempercepat perbaikan iklim usaha, Purbaya juga menargetkan sidang aduan dilakukan rutin setiap Senin atau Selasa, dengan kapasitas penyelesaian 7–8 kasus per hari.
Ia optimistis langkah ini akan membawa perubahan signifikan dalam setahun. Dengan membaiknya iklim usaha, ia memperkirakan ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga 6% pada 2026.
Baca Juga: Purbaya Siapkan Nomor WhatsApp untuk Aduan Layanan Pajak dan Bea Cukai
Sinergi Pokja untuk Percepat Pembenahan Regulasi
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa koordinasi antara Kelompok Kerja (Pokja) 2 pada Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program-program Strategis Pemerintah (P2SP) dengan Pokja 3 segera diluncurkan. Kedua Pokja ini akan memastikan persoalan usaha yang terkait regulasi dapat diselesaikan lebih cepat.
Menurutnya, banyak peraturan tampak ideal dalam dokumen, termasuk sistem perizinan Online Single Submission (OSS), tetapi praktik di lapangan sering kali tidak sejalan dan berpotensi menghambat masuknya investasi.
Layanan Aduan Juga Dibuka untuk Masalah Biaya Pelabuhan
Selain gangguan bisnis, Purbaya juga sempat menegaskan bahwa layanan aduan bagi para pengusaha akan mencakup biaya-biaya pelayanan pelabuhan. Penegasan ini disampaikannya saat meninjau TPFT Graha Segara di kawasan Tanjung Priok pada Senin (13/10/2025) lalu.
Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan bahwa kanal pengaduan ini akan terhubung langsung ke dirinya, sehingga pelaku usaha dapat memberikan laporan aktual terkait layanan logistik di pelabuhan.
“Laporan itu susah. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi saya akan buka channel langsung ke Menteri. Jadi mereka bisa ngadu ke situ,” ujarnya.
Dengan adanya jalur pengaduan langsung dan mekanisme sidang yang terjadwal, pemerintah berharap hambatan logistik maupun operasional yang dihadapi dunia usaha dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat sasaran.
Baca Juga: Menkeu Akui Ada Kendala dalam Penanganan Aduan Lapor Pak Purbaya
Legacy Purbaya sejak Awal Dilantik
Layanan pengaduan ini bukanlah kanal pertama yang dibuka oleh Purbaya. Sejak awal dilantik sebagai Menteri Keuangan, ia berjanji akan membuka bilik khusus pelaporan agar masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan terkait dugaan pemerasan maupun praktik menyimpang lainnya.
Untuk menunaikan janjinya itu, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut meluncurkan Lapor Pak Purbaya pada 15 Oktober 2025 lalu. Kanal ini menampung aduan masyarakat terkait layanan perpajakan dan bea cukai.
