Konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran berpotensi memberi tekanan terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah pun terus memantau perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah karena dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor ekonomi domestik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa dampak konflik tersebut dapat ditransmisikan melalui sejumlah jalur ekonomi, mulai dari perdagangan internasional, pasar keuangan global, hingga kondisi fiskal negara.
“Bagi Indonesia, dampaknya ditransmisikan dari beberapa jalur yang harus kita waspadai,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (11/3/2026).
Berikut beberapa jalur yang berpotensi menekan perekonomian Indonesia akibat konflik di Timur Tengah.
Jalur Perdagangan: Risiko Kenaikan Harga Energi
Salah satu jalur yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia adalah sektor perdagangan, terutama melalui potensi kenaikan harga energi global. Ini dikarenakan konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia, khususnya di wilayah strategis seperti Selat Hormuz.
Gangguan distribusi itulah yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia. Dengan demikian, dampak yang dapat dirasakan Indonesia, antara lain:
- Meningkatnya beban impor migas, karena Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri.
- Tertekannya surplus neraca perdagangan, akibat nilai impor energi yang meningkat.
- Melemahnya neraca pembayaran, jika kenaikan harga minyak berlangsung dalam jangka waktu panjang.
Menurut Purbaya, kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Baca Juga: Konflik AS–Iran Memanas, Bagaimana Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia?
Jalur Pasar Keuangan: Potensi Capital Outflow
Selain sektor perdagangan, konflik geopolitik juga dapat memengaruhi pasar keuangan global. Ketegangan yang meningkat biasanya memicu ketidakpastian di pasar internasional. Dalam situasi tersebut, investor global cenderung mengambil sikap risk off, yaitu memindahkan dana dari negara berkembang ke instrumen yang dianggap lebih aman.
Beberapa potensi dampak yang dapat terjadi di pasar keuangan Indonesia meliputi:
- Terjadinya arus keluar modal (capital outflow) dari pasar domestik.
- Tekanan pada pasar saham, akibat aksi jual investor.
- Tekanan pada pasar obligasi, terutama jika investor global menarik investasinya.
- Pelemahan nilai tukar rupiah, seiring meningkatnya ketidakpastian global.
- Meningkatnya biaya pendanaan (cost of fund) bagi pemerintah dan pelaku usaha.
Purbaya menegaskan bahwa kondisi ketidakpastian global dapat memengaruhi stabilitas berbagai instrumen keuangan domestik.
Jalur Fiskal: APBN Berperan sebagai Shock Absorber
Dari sisi fiskal, pemerintah mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meredam gejolak ekonomi yang dipicu oleh ketidakpastian global.
Dalam situasi seperti ini, APBN berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, konflik geopolitik juga berpotensi meningkatkan beban fiskal pemerintah.
Beberapa risiko fiskal yang perlu diantisipasi, antara lain:
- Meningkatnya subsidi energi, jika harga energi global melonjak.
- Bertambahnya beban bunga utang, akibat meningkatnya biaya pendanaan di pasar global.
Meski demikian, terdapat pula potensi tambahan penerimaan negara dari kenaikan harga komoditas tertentu. Pemerintah berpeluang memperoleh windfall profit dari komoditas ekspor utama Indonesia, seperti:
- batu bara,
- crude palm oil (CPO),
- nikel.
Menurut Purbaya, peluang tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan fiskal di tengah meningkatnya tekanan global.
Pemerintah Tetap Optimistis Ekonomi Nasional Tumbuh
Meski dihadapkan pada sederet potensi tekanan akibat konflik geopolitik, pemerintah tetap optimistis perekonomian Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui pengelolaan belanja negara yang lebih merata sepanjang tahun.
Beberapa langkah yang disiapkan pemerintah, antara lain:
- Menyebarkan realisasi belanja negara secara merata di setiap kuartal, sehingga aktivitas ekonomi dapat terus bergerak sepanjang tahun.
- Mempercepat realisasi belanja pemerintah, agar stimulus ekonomi lebih cepat dirasakan masyarakat dan dunia usaha.
- Menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional, yang diproyeksikan mencapai sekitar 5,4% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada 2026.
“Kami ingin pertumbuhan ekonominya juga lebih merata di sepanjang tahun, di mana belanja negaranya juga kami buat lebih merata,” ujar Febrio.
Data Kementerian Keuangan sendiri menunjukkan bahwa hingga 28 Februari 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau 12,8% dari target, meningkat 41,9% secara tahunan (yoy). Sementara itu, dari sisi penerimaan negara, penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,4% yoy menjadi Rp245,1 triliun, atau sekitar 10,4% dari target.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Storage Baru untuk Perkuat Cadangan Minyak Nasional
Pemerintah Nilai APBN 2026 Masih Memiliki Ruang Fiskal
Optimisme pemerintah juga didukung oleh kondisi fiskal yang dinilai masih cukup kuat untuk menghadapi gejolak harga energi global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum berencana merevisi APBN 2026, meskipun harga minyak mentah dunia sempat melonjak akibat konflik di Timur Tengah.
Beberapa pertimbangan pemerintah, antara lain:
- Harga rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) secara year to date masih sekitar US$68,4 per barel.
- Angka tersebut masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026, yaitu US$70 per barel.
- Kondisi ini menunjukkan masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga energi.
“Ini masih di bawah asumsi yang ditetapkan senilai US$70 per barel. Oleh karena itu, sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026,” ujar Purbaya.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka kemungkinan melakukan penyesuaian kebijakan apabila harga minyak dunia bertahan pada level tinggi dan memberikan tekanan yang lebih besar terhadap APBN.
Dampak Harga Minyak terhadap APBN
Sebagai informasi, perubahan harga minyak mentah memang punya dampak langsung terhadap pendapatan dan belanja negara. Merujuk pada Nota Keuangan APBN 2026, setiap kenaikan harga Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$1 per barel dapat menimbulkan:
- Tambahan pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun.
- Tambahan belanja negara sekitar Rp10,3 triliun, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi.
Artinya, kenaikan harga minyak memang dapat meningkatkan penerimaan negara, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi menambah beban belanja pemerintah.
