Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran pada 28 Februari 2026 kembali memicu ketidakpastian global. Ketegangan di kawasan Timur Tengah bukan hanya persoalan politik dan keamanan, tapi juga berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian dunia.
Bagi Indonesia, dampaknya dapat dirasakan melalui berbagai jalur, mulai dari harga minyak, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Harga Minyak Melonjak, Inflasi Berisiko Meningkat
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Mohammad Nur Rianto Al Arif, menilai konflik di Timur Tengah memiliki dampak sistemik terhadap ekonomi global karena kawasan tersebut merupakan pusat pasokan energi dunia.
Menurutnya, Iran bukan negara pinggiran dalam peta energi dunia. Selain memiliki cadangan minyak dan gas besar, posisinya juga strategis dalam jalur distribusi energi global.
“Pasar minyak bereaksi cepat terhadap risiko, bukan hanya terhadap realitas. Bahkan tanpa gangguan fisik terhadap pasokan, ekspektasi potensi gangguan sudah cukup untuk mendorong harga naik,” dikutip dari uinjkt.ac.id, Senin (2/3/2026).
Kenaikan harga minyak akan menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Dampak yang berpotensi muncul, antara lain:
- Lonjakan harga energi global, dipicu premi risiko geopolitik.
- Kenaikan biaya produksi dan distribusi, terutama di sektor transportasi dan manufaktur.
- Tekanan inflasi domestik, karena harga barang dan jasa ikut terdorong naik.
- Penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.
- Melebarnya defisit neraca perdagangan, bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia.
Ia menegaskan bahwa inflasi energi cenderung lebih membebani kelompok rentan karena proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok lebih besar.
Baca Juga: Perjanjian RI–AS Batasi Pajak Digital, Bagaimana Dampaknya bagi Penerimaan Negara?
Gangguan Pasokan dan Logistik Jadi Ancaman Nyata
Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, turut mengingatkan bahwa dampak konflik tidak hanya berhenti pada kenaikan harga minyak, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi energi dan arus perdagangan.
“Pertama, tentu harga minyak naik. Pasti itu yang pertama. Logistik di antara Timur Tengah dan kita seluruhnya terputus,” ujar sosok yang akrab disapa JK itu kepada wartawan saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026).
Mengingat, kata dia, Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak dari kawasan Timur Tengah. Jika jalur distribusi terganggu, risiko kelangkaan pasokan dapat muncul. Ia bahkan memperkirakan cadangan bahan bakar nasional relatif terbatas.
“Persediaan bahan bakar mungkin hanya cukup lebih kurang tiga minggu. Jadi hati-hati akan sulitnya bahan bakar dalam waktu mungkin sebulan,” imbuhnya.
Selain energi, potensi gangguan logistik juga mencakup:
- Kenaikan biaya asuransi pengiriman akibat meningkatnya risiko keamanan.
- Perubahan rute pelayaran dan penerbangan, yang menambah waktu tempuh dan biaya.
- Tertundanya aktivitas impor-ekspor, terutama yang melintasi kawasan konflik.
- Gangguan rantai pasok industri, jika bahan baku terlambat tiba.
Menurut JK, dampaknya mungkin tidak langsung terasa dalam hitungan hari, tetapi bisa mulai dirasakan dalam waktu satu minggu.
Defisit APBN 2026 Berpotensi Melebar
Dari sisi fiskal, ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, memperkirakan konflik dapat memberikan tekanan signifikan terhadap APBN 2026. Ia menyebut dua kanal utama yang perlu diwaspadai:
- Kenaikan harga minyak, yang meningkatkan subsidi dan kompensasi energi.
- Pelemahan nilai tukar rupiah, akibat penguatan dolar AS di tengah ketidakpastian global.
Yusuf menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel memang meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun. Namun, belanja negara meningkat lebih besar, sekitar Rp10,3 triliun.
“Artinya, secara bersih, defisit dapat melebar sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan 1 dolar AS per barel,” ujar Yusuf kepada Antara.com, Senin (2/3/2026).
Dalam skenario moderat, kenaikan harga minyak sekitar 15 dolar AS per barel dapat mendorong defisit melebar lebih dari Rp100 triliun. Dalam skenario berat, pelebarannya bisa melampaui Rp200 triliun.
“Setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS dapat meningkatkan belanja negara sekitar Rp6,1 triliun, sementara tambahan pendapatan hanya sekitar Rp5,3 triliun,” tambah Yusuf.
Pasar Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Tertekan
Ketidakpastian geopolitik biasanya membuat investor beralih ke aset aman. Dampaknya terhadap Indonesia dapat berupa:
- Volatilitas pasar saham meningkat.
- Arus modal keluar dari pasar keuangan domestik.
- Tekanan lanjutan terhadap nilai tukar rupiah.
- Kenaikan biaya pembiayaan, jika suku bunga global kembali mengetat.
- Penundaan investasi dan ekspansi usaha, akibat ketidakpastian.
Jika harga energi tinggi bertahan lama, konsumsi rumah tangga dan investasi swasta berpotensi melambat. Dalam jangka menengah, kondisi tersebut bisa menekan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah Optimistis Fundamental Tetap Terjaga
Di tengah tekanan global, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat.
Dalam keterangan resmi, ia menyebut ada beberapa indikator yang menjadi penopang, antara lain:
- PMI manufaktur yang tetap ekspansif, mencerminkan aktivitas industri yang tumbuh.
- Surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan, sebagai bantalan eksternal.
- Komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB, sesuai ketentuan fiskal.
- Upaya stabilisasi harga pangan dan energi, untuk menjaga daya beli masyarakat.
Baca Juga: Risiko Pasar di Balik Kebijakan Debt Switching BI dan Pemerintah
FAQ Seputar Dampak Konflik AS–Iran terhadap Ekonomi Indonesia
1. Apa dampak langsung konflik AS–Iran terhadap Indonesia?
Dampak paling langsung adalah kenaikan harga minyak global. Sebagai negara pengimpor bersih minyak, Indonesia berisiko menghadapi tekanan pada inflasi, nilai tukar rupiah, serta beban subsidi energi dalam APBN.
2. Mengapa harga minyak langsung naik saat konflik memanas?
Pasar energi bereaksi tidak hanya terhadap gangguan nyata, tetapi juga terhadap risiko dan ketidakpastian geopolitik. Potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah membuat pelaku pasar menaikkan harga sebagai bentuk premi risiko.
3. Apakah konflik ini bisa menyebabkan kelangkaan BBM di Indonesia?
Jika konflik berlangsung lama dan jalur distribusi terganggu, risiko gangguan pasokan energi memang ada. Namun, dampaknya sangat bergantung pada durasi konflik serta kemampuan pemerintah mencari sumber pasokan alternatif.
4. Bagaimana pengaruh konflik terhadap APBN 2026?
Kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah dapat meningkatkan belanja subsidi dan kompensasi energi, sehingga berpotensi memperlebar defisit APBN. Setiap kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah menambah tekanan fiskal secara bertahap.
5. Apakah ekonomi Indonesia cukup kuat menghadapi dampak konflik?
Pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif solid, ditopang oleh kinerja manufaktur dan neraca perdagangan yang surplus. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena tekanan global bisa memengaruhi stabilitas harga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi.
