Seiring transformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia melalui implementasi Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan kebijakan peralihan terkait klaster pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT). Perubahan ini mencakup pembagian waktu pelaporan, sistem yang digunakan, serta konsekuensi pelaporan SPT berdasarkan masa atau tahun pajak. Kebijakan ini terbagi menjadi 2 klaster waktu:
- Masa/Tahun Pajak Sebelum Coretax
- Masa/Tahun Pajak Setelah Coretax
Klaster Masa/Tahun Pajak Sebelum Coretax
Untuk periode berikut, terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sistem administrasi yang digunakan untuk pengelolaan SPT:
Kategori SPT
- SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya
- SPT Bagian Tahun untuk bagian tahun pajak yang berakhir pada Desember 2024 atau sebelumnya
- SPT Masa untuk masa pajak yang berakhir pada Desember 2024 dan sebelumnya (selain SPT Masa Bea Meterai)
Untuk kategori SPT di atas, maka harus disampaikan melalui Legacy System (Sistem Administrasi Lama). Jika disampaikan melalui Legacy System, maka SPT dinyatakan diterima.
Konsekuensi Pelaporan dengan Coretax
Jika SPT periode lama (2024 ke bawah) dilaporkan melalui Coretax, maka SPT akan dianggap dan dinyatakan tidak disampaikan. Akibatnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan kepada Wajib Pajak.
Baca Juga: Panduan Lengkap Deposit Pajak di Coretax DJP
Klaster Masa/Tahun Pajak Setelah Coretax
Mulai tahun pajak 2025, seluruh pelaporan SPT hanya dapat dilakukan melalui sistem Coretax.
Kategori SPT yang Wajib Menggunakan Coretax:
- SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2025 dan setelahnya
- SPT Bagian Tahun yang berakhir pada Januari 2025 dan setelahnya
- SPT Masa untuk masa pajak Januari 2025 dan setelahnya (kecuali SPT Masa Bea Meterai)
Semua pelaporan SPT yang sesuai ketentuan waktu dan dilakukan melalui Coretax akan dianggap sah dan diterima.
Apa Implikasinya bagi Wajib Pajak?
Perubahan ini sangat penting untuk dipahami oleh para Wajib Pajak agar:
- Menghindari status SPT tidak disampaikan, yang dapat menimbulkan konsekuensi administrasi dan penalti.
- Memastikan sistem pelaporan yang digunakan sesuai dengan masa/tahun pajak yang dilaporkan.
- Menghindari kebingungan teknis, khususnya bagi Wajib Pajak yang mengelola banyak periode pelaporan sekaligus.
Tips Aman Pengelolaan SPT Selama Masa Transisi Coretax
- Cek ulang masa/tahun pajak sebelum melaporkan.
- Gunakan Legacy System untuk masa sebelum 2025.
- Gunakan Coretax hanya untuk masa atau tahun pajak mulai Januari 2025.
- Simpan bukti pelaporan dari sistem yang benar.
- Konsultasikan ke KPP apabila ragu memilih sistem.
Baca Juga: Solusi Lengkap Error Permissions 96, 99, 225 di Coretax
Kesimpulan
Dengan diberlakukannya Coretax, DJP membagi pengelolaan SPT berdasarkan waktu pelaporan. Penting bagi Wajib Pajak untuk menyesuaikan sistem pelaporan sesuai dengan klaster waktu yang telah ditentukan. Kegagalan mengikuti ketentuan ini dapat menyebabkan SPT dianggap tidak disampaikan meskipun sudah dikirim secara elektronik.
Transisi ini merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan nasional untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, akurat, dan efisien. Dengan pemahaman yang tepat, Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban pajaknya dengan lancar tanpa risiko administratif.
