Indonesia yang kaya akan keindahan alam yang memukau membuat banyak orang dari seluruh dunia tertarik untuk datang ke Indonesia untuk bekerja atau bahkan hanya sekedar berlibur. Dengan perekonomian yang terus berkembang, berbagai sektor industri di Indonesia menawarkan peluang besar bagi tenaga kerja asing.
Meningkatnya jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia menjadikan tantangan perpajakan sebagai isu penting dan relevan bagi ekspatriat untuk memahami sistem perpajakan yang berlaku serta memastikan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Berikut tantangan perpajakan bagi ekspatriat, khususnya di Indonesia, sebagai berikut:
1. Memahami Status Pajak
Salah satu tantangan utama bagi ekspatriat adalah memahami status pajak mereka. Dalam UU PPh, individu dapat dianggap sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) apa bila tinggal lebih dari 183 hari dalam satu tahun pajak di Indonesia dan dikenakan atas penghasilan baik dari Indonesia maupun luar Indonesia. Namun, individu yang tinggal kurang dari 183 hari dianggap sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dan hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari sumber di Indonesia saja. Hal inilah yang sering tidak disadari oleh banyak ekspatriat. Menentukan status pajak dengan benar merupakan hal penting karena kesalahan penentuan dapat mengakibatkan kewajiban pajak yang lebih tinggi atau sanksi administrasi.
Baca juga: Orang Asing Miliki Penghasilan di Indonesia, Wajib Punya NPWP?
2. Tarif Pajak Penghasilan (PPh)
Di Indonesia sering mengalami perubahan perhitungan tarif beberapa kali. Hingga yang terakhir penetapan tarif pemotongan PPh 21 sehubungan dengan pekerjaan dengan PP 58/2023. Hal inilah yang menyebabkan ekspatriat kesulitan memahami struktur tarif yang kompleks dan penerapannya pada penghasilan mereka. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak dan potensi denda.
3. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan
Setiap WPDN di Indonesia wajib menyampaikan SPT Tahunan atau dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian dengen e-PSPT. Ekspatriat yang memenuhi syarat sebagai WPDN juga harus melaporkan penghasilan mereka dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban ini bisa menjadi rumit bagi mereka dalam proses pelaporan SPT, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan sistem perpajakan Indonesia. Hal ini diperparah dengan adanya batas waktu pelaporan yang ketat serta kemungkinan sanksi administrasi jika terlambat.
Baca juga: DJP Perketat Pengawasan Pungutan Pajak OTA Asing
4. Penghindaran Pajak Berganda
Salah satu kekhawatiran bagi ekspatriat adalah kemungkinan pajak berganda. Indonesia memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan banyak negara, yang bertujuan untuk menghindari pajak ganda atas penghasilan yang sama. Namun, tidak semua negara memiliki perjanjian ini dan tidak semua ekspatriat mengetahui mengenai P3B ini, sehingga ekspatriat tidak memanfaatkan P3B secara optimal yang mengakibatkan pembayaran pajak ganda.
5. Sanksi Administratif
Ada peraturan, pasti ada sanksi jika tidak taat. Sanksi administrasi dapat dikenakan pada ekspatriat yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ketidakpahaman mengenai kewajiban perpajakan dapat menyebabkan risiko sanksi yang signifikan, baik sanksi bunga, denda, bahkan kenaikan pembayaran dari pajak yang seharusnya dibayar.
Tantangan perpajakan bagi ekspatriat di Indonesia memang memerlukan perhatian khusus. Dengan memahami sistem perpajakan, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan berbagi informasi dengan komunitas, Anda dapat mengurangi kebingungan dan fokus pada pengalaman baru di tanah air yang menawan ini. Agar petualangan para ekspatriat di Indonesia lancar, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional mengenai perpajakan jika diperlukan dan memenuhi kewajiban secara benar, lengkap, dan jelas.
