Pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan delapan agenda prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Agenda-agenda tersebut disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR RI, 15 Agustus 2025. Delapan agenda ini merupakan strategi besar untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
1. Ketahanan Pangan: Fondasi Kemandirian Bangsa
Ketahanan pangan menjadi agenda pertama dan utama. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk mendukung swasembada beras dan jagung. Strateginya meliputi pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, dukungan bibit unggul, alat pertanian modern, dan pembiayaan murah.
Pemangkasan 145 regulasi penyaluran pupuk sejak 2025 telah membuahkan hasil berupa peningkatan produksi beras, stabilitas harga, dan stok beras di gudang pemerintah yang kini di atas 4 juta ton. Pemerintah bertekad melanjutkan pencapaian ini demi kesejahteraan petani dan nelayan.
2. Ketahanan Energi untuk Kedaulatan Nasional
Agenda kedua berfokus pada penguatan ketahanan energi melalui produksi minyak dan gas yang ditingkatkan, subsidi energi yang adil dan tepat sasaran, serta transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT).
Pembangunan pembangkit energi surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi akan dipercepat. Pemerintah juga mengalokasikan Rp402,4 triliun untuk mendukung ketahanan energi nasional, termasuk penyediaan listrik desa dan insentif pajak energi bersih.
Baca Juga: Strategi Pemerintah Hadapi Target Pendapatan Negara 2026
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Untuk membentuk generasi unggul, pemerintah menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta penerima manfaat, meliputi siswa, ibu hamil, dan balita. Alokasi anggarannya sebesar Rp335 triliun.
MBG tidak hanya memperbaiki gizi anak-anak, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, peternak, dan nelayan. Program ini diproyeksikan membuka ratusan ribu lapangan kerja baru.
4. Pendidikan Bermutu untuk SDM Berdaya Saing
Dengan anggaran sebesar Rp757,8 triliun (20% dari total APBN), pemerintah mencetak rekor alokasi pendidikan terbesar dalam sejarah RI. Fokus utama adalah peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, beasiswa PIP dan KIP Kuliah, serta penguatan sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda.
Pendidikan dianggap sebagai alat paling ampuh untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan daya saing SDM Indonesia di kancah global.
5. Kesehatan Berkualitas yang Adil dan Merata
Agenda kesehatan mendapat alokasi Rp244 triliun untuk memperluas akses layanan kesehatan, memperkuat efektivitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), revitalisasi rumah sakit, dan pengendalian penyakit menular.
Fasilitas seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), penurunan angka stunting, dan pemberian bantuan gizi untuk balita serta ibu hamil juga menjadi prioritas utama dalam sektor kesehatan.
6. Penguatan Ekonomi Rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih
Pemerintah membentuk 80 ribu Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Koperasi ini mempermudah akses sembako, pupuk, logistik, serta layanan keuangan dengan bunga rendah melalui pendanaan murah dari Bank Himbara.
Model ini akan memotong rantai distribusi, memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian desa.
Baca Juga: Mengenal Istilah Serakahnomics dari Presiden Prabowo Subianto
7. Pertahanan Rakyat Semesta
Pemerintah menetapkan pertahanan sebagai prioritas ketujuh dengan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), penguatan komponen cadangan, pemberdayaan industri pertahanan strategis, dan peningkatan kesejahteraan prajurit.
Selain itu, penguasaan sumber daya strategis seperti rare earth akan didorong untuk mendukung teknologi tinggi dan pertahanan modern.
8. Percepatan Investasi dan Perdagangan Global
Melalui proyek Danantara Indonesia senilai USD38 miliar dan pembangunan 3 juta rumah rakyat, pemerintah ingin memperkuat daya saing Indonesia dalam rantai pasok global.
Danantara akan menjadi katalis investasi produktif. Pemerintah juga mengalokasikan dukungan APBN untuk pembangunan 770.000 rumah layak huni melalui berbagai skema, termasuk PPN DTP, FLPP, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
RAPBN 2026 dirancang untuk menjawab tantangan masa depan dan mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Dengan delapan agenda prioritas ini, pemerintah menegaskan peran APBN sebagai katalisator pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden RI dan Kementerian Keuangan
