Apa Itu Serakahnomics?
Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD, Presiden Prabowo Subianto kembali menyebutkan istilah baru bernama Serakahnomics. Istilah Serakahnomics diciptakan untuk menggambarkan fenomena distorsi ekonomi yang disebabkan oleh keserakahan sejumlah pihak yang menguasai sumber daya penting nasional demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Latar Belakang Munculnya Istilah
Presiden Prabowo mencontohkan ironi yang terjadi di sektor minyak sawit. Indonesia merupakan produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, namun pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Keanehan ini, menurutnya, tidak bisa dianggap sebagai kegagalan produksi, melainkan hasil dari manipulasi pasar oleh pelaku usaha yang mengedepankan keuntungan semata tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat.
“Ternyata memang permainan manipulasi… Saya beri nama Serakahnomics,” tegas Presiden.
Dampak Serakahnomics
Model ekonomi serakah ini, menurut Presiden, menimbulkan distorsi besar dalam sistem distribusi dan subsidi nasional. Contohnya adalah:
- Subsidi pupuk dan alat pertanian yang tidak berdampak langsung kepada petani karena rantai distribusinya dikuasai pihak-pihak tertentu.
- Harga pangan yang tetap tinggi meskipun ada intervensi dan subsidi dari negara.
- Dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha yang memanfaatkan kelemahan regulasi.
Baca Juga: 7 Program Strategis Nasional (PSN) Baru dari Presiden Prabowo
Kembali ke Semangat Konstitusi
Presiden Prabowo menegaskan bahwa arah ekonomi nasional seharusnya kembali ke Pasal 33 UUD 1945, yang menyebut bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Apakah beras itu penting bagi negara? Apakah penggilingan padi itu penting?” tanya Presiden, sembari menyoroti bagaimana sektor-sektor strategis justru dimonopoli oleh pihak-pihak yang tidak memikirkan kepentingan rakyat.
Komitmen Pemerintah terhadap Rakyat
Prabowo menyatakan bahwa negara tidak akan gentar untuk menindak tegas pelaku usaha yang menyalahgunakan kekuasaan pasar. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan kewenangan konstitusional untuk:
- Memproses hukum perusahaan atau individu yang terbukti memanipulasi pasar.
- Menyita aset dari pelaku usaha yang merugikan rakyat.
- Melindungi kepentingan rakyat kecil dalam akses terhadap kebutuhan pokok.
“Jangan pernah menganggap yang besar dan kaya bisa bersikap seenaknya,” tegas Prabowo.
Kesimpulan
Serakahnomics adalah sebuah kritik tajam terhadap praktek ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan keadilan sosial. Istilah ini menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh meninggalkan amanat konstitusi, dan harus memastikan bahwa kekayaan negara dikelola demi kesejahteraan seluruh rakyat, bukan segelintir elite ekonomi.
Dengan istilah ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan bersama.
Sumber: Sekretariat Presiden dan Bloomberg Technoz
