Bambang Susantono, Kepala Badan Otorita IKN Nusantara mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan regulasi tentang berbagai insentif pajak bagi investor. Insentif termasuk pembebasan pajak (penghapusan pajak) dan pengurangan pajak super (pengurangan pajak).
Dalam Acara Pre-Market Sounding Proyek IKN, Bambang mengatakan, akan menjadi contoh bagi investor infrastruktur dan layanan publik yang berinvestasi minimal Rp 10 miliar di tahap awal, dan mereka akan mendapatkan pembebasan pajak selama 30 tahun.
Menurut Bambang, insentif IKN lebih lama dibandingkan daerah lain. Di sisi lain, pembebasan pajak 20 tahun berlaku untuk investor yang membangun fasilitas ekonomi seperti pusat perbelanjaan, fasilitas wisata, fasilitas mouse (rapat, insentif, konvensi, pameran).
Baca juga Simak Bedanya Tarif Pajak Untuk Wilayah IKN dan Non IKN
Selain itu, Bambang mengatakan investor akan dapat membangun fasilitas penelitian dan pengembangan dan menerima pengurangan pajak hingga 350% di daerah tertentu lainnya. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan badan usaha untuk memfasilitasi transaksi dan pertukaran antara otoritas IKN dan investor. Hal ini memastikan bahwa semua transaksi investasi dijalankan dengan lebih lancar.
Menurut Bambang, transaksi yang berbasis business-to-business (b2b) atau private-to-private (p2p), lebih mudah daripada business-to-government (b2g) atau sebaliknya. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan badan usaha untuk memfasilitasi transaksi dan pertukaran antara otoritas IKN dan investor. Hal ini memastikan bahwa semua transaksi investasi dijalankan dengan lebih lancar.
Baca juga Siapkan Kawasan Ekonomi Bebas Pajak di IKN, Menko Luhut Pelajari Zero Tax
Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh investor untuk tidak ragu-ragu menanamkan modalnya di IKN. Pasalnya, kerangka hukum IKN, yakni UU Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022, sudah jelas.
Presiden Jokowi mengatakan, investor bisa menghubungi Bahlil Lahadalia, Kepala Menteri Penanaman Modal/BKPM jika belum ada insentif.
Sementara itu, Bambang mengatakan akses logistik dan konektivitas di IKN Nusantara, seperti jalur sepak bola, sedang disiapkan. Selain itu, beberapa gedung pemerintahan yakni Plaza Nasional akan digunakan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Bambang menambahkan, pembangunan perumahan pekerja akan dimulai tahun depan.
