Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto, merencanakan alokasi insentif pajak yang besar sebagai bagian dari belanja rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pada tahun tersebut, pemerintah berencana mengalokasikan Rp445,5 triliun untuk belanja perpajakan, sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian nasional.
Belanja perpajakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk merangsang sektor-sektor ekonomi strategis yang dianggap memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Sektor-sektor yang akan menerima insentif ini telah dipilih berdasarkan dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan, serta potensinya untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya dalam ekosistem ekonomi nasional.
Pertumbuhan Belanja Perpajakan
Jika dilihat dari tren sebelumnya, nilai belanja perpajakan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mendorong pertumbuhan ini antara lain adalah pemulihan ekonomi dan pemutakhiran data SPT wajib pajak. Salah satu contoh kebijakan yang mendorong peningkatan belanja perpajakan adalah pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi individu dengan pendapatan bruto di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini terbukti meningkatkan pemanfaatan insentif pajak secara signifikan, mencerminkan keberhasilan kebijakan tersebut.
Tahun 2025 akan menjadi tahun penting, karena setidaknya ada 16 sektor spesifik yang akan mendapatkan insentif pajak. Dari semua sektor tersebut, lima sektor utama yang akan menerima porsi terbesar dari insentif ini adalah industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa pendidikan. Simak uraian sektor-sektor tersebut selengkapnya.
Baca juga: Menelisik Strategi Prabowo Meningkatkan Penerimaan Pajak Tanpa Menaikkan Tarif
Industri Pengolahan Mendapatkan Insentif Terbesar
Di antara semua sektor, industri pengolahan tetap menjadi penerima terbesar dari belanja perpajakan, dengan alokasi sebesar Rp122,3 triliun. Jumlah ini meningkat dari realisasi belanja perpajakan tahun 2023 yang sebesar Rp91,7 triliun, dan juga dari proyeksi belanja untuk sektor ini di tahun 2024 yang mencapai Rp107,7 triliun.
Sebagian besar insentif ini dimanfaatkan oleh para pengusaha industri pengolahan yang memiliki omset di bawah Rp4,8 miliar. Industri pengolahan juga mendapatkan manfaat dari pembebasan bea masuk di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta untuk barang modal. Insentif-insentif ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri pengolahan yang berperan penting dalam perekonomian nasional.
Insentif untuk Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
Sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan akan menjadi sektor kedua terbesar yang menerima insentif pajak dengan total Rp56,5 triliun. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor ini, yang juga merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Dengan adanya insentif ini, sektor-sektor ini diharapkan dapat terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dukungan untuk Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi
Sektor jasa keuangan dan asuransi juga akan mendapatkan porsi besar dari insentif pajak dengan alokasi sebesar Rp54,1 triliun. Sektor ini memainkan peran penting dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal manajemen risiko dan mobilisasi dana. Insentif pajak ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang lebih kuat, yang pada gilirannya akan mendukung pengembangan sektor-sektor lain dalam perekonomian.
Baca juga: RAPBN 2025 Disepakati, Prabowo-Gibran Fokus Stabilisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi
Peningkatan untuk Sektor Transportasi dan Pergudangan
Sektor transportasi dan pergudangan juga akan menerima dukungan signifikan melalui insentif pajak dengan alokasi sebesar Rp35,8 triliun. Sektor ini merupakan tulang punggung dari sistem logistik nasional dan sangat penting untuk efisiensi dan efektivitas distribusi barang dan jasa di seluruh negeri. Dengan adanya insentif ini, diharapkan akan ada peningkatan dalam infrastruktur transportasi dan sistem pergudangan, yang akan membantu mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global.
Dukungan untuk Jasa Pendidikan
Terakhir, sektor jasa pendidikan akan mendapatkan alokasi insentif pajak sebesar Rp28,3 triliun. Investasi dalam pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan dapat tercipta lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja.
