Industri Sawit Dinilai Bermasalah Pada Penerimaan Negara

Ni Putu Deva Srinadi

Diterbitkan pada 24 May 2023 Diperbaharui pada 24 May 2023

Industri Sawit Dinilai Bermasalah Pada Penerimaan Negara

Presiden Indonesia, Jokowi sebut industri yang berbasis pada komoditas kelapa sawit kini tengah mengalami kenaikan produktivitas. Meskipun demikian, berdasarkan hasil audit menunjukkan bahwa industri tersebut bermasalah dalam tata kelolanya, sehingga dapat berdampak pada hilangnya pendapatan negara, baik melalui pajak maupun bukan pajak.

Adapun, pernyataan Jokowi tersebut disampaikan pada pertimbangan Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit serta Optimalisasi Penerimaan Negara pada 14 April lalu.

Jokowi memutuskan berdasarkan dari permasalah dalam industri komoditas kelapa sawit tersebut untuk membentuk satuan tugas yang disebut dengan Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Baca juga: Pemerintah Terbitkan 3 Aturan Baru di Awal Mei 2023, Apa Saja?

Tujuan dari pembentukan satuan tugas tersebut yaitu untuk menangani sekaligus meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia, serta Jokowi juga mengungkapkan langkah ini guna memulihkan penerimaan negara yang dari pajak maupun bukan pajak pada industri kelapa sawit.

Secara garis besar, satgas tersebut terdiri atas 2 bagian yaitu pengarah dan pelaksana. Lebih rinci lagi mengenai susunan organisasi satgas tersebut adalah sebagai berikut:

Pengarah

Ketua	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Wakil Ketua I	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua II	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Anggota	Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan Menteri Pertanian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Jaksa Agung Panglima Tentara Nasional Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kepala Badan Informasi Geospasial Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Baca juga: Pelaporan SPT Tahunan OP 2023 Meningkat, Tumbuh Hingga 3,31%

Pelaksana

Ketua	Wakil Menteri Keuangan
Wakil Ketua I	Wakil Menteri Agraria Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional
Wakil Ketua II	Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sekretaris I	Deputi Bidang Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan lnvestasi
Sekretaris II	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Anggota	Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet Deputi Bidang Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional Indonesia Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Staf Ahli Bidang Regulasi Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.