Indonesia terus memperkuat posisinya dalam sistem perpajakan global melalui langkah terbaru yang diambil oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Menkeu Sri Mulyani baru saja menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) yang juga diikuti oleh perwakilan dari 42 negara dan yurisdiksi lainnya. Instrumen ini merupakan bagian dari kesepakatan global yang bertujuan untuk mengatasi praktik persaingan tarif pajak yang tidak sehat, sekaligus memastikan bahwa pajak dibayarkan secara adil di seluruh dunia. Melalui instrumen ini, Indonesia berupaya melindungi basis pajaknya dari erosi yang disebabkan oleh perpindahan keuntungan lintas negara oleh perusahaan multinasional.
Apa itu MLI STTR?
MLI STTR adalah instrumen perpajakan yang memungkinkan suatu negara untuk mengenakan pajak tambahan hingga 9% atas penghasilan tertentu. Beberapa jenis penghasilan yang dimaksud antara lain royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa yang dibayarkan ke negara mitra dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan ini berlaku jika negara mitra memberlakukan tarif pajak di bawah 9%.
Namun, aturan ini hanya berlaku pada penghasilan intragrup yang melebihi ambang batas 1 juta euro dalam satu tahun pajak, atau yang disebut materiality threshold. Selain itu, untuk jenis penghasilan lain seperti pembayaran jasa, nilai pembayaran harus melampaui biaya pokok ditambah margin sebesar 8,5%, yang disebut mark-up threshold. Hal ini bertujuan untuk mencegah perusahaan-perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk menghindari kewajiban perpajakan yang seharusnya.
Baca juga: Penguatan Tata Kelola Pajak Jadi Kunci Indonesia Gabung OECD
Peran Indonesia dalam MLI STTR
Keikutsertaan Indonesia dalam MLI STTR menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan internasional. Instrumen ini diharapkan dapat menciptakan level playing field atau kesetaraan kondisi antara perusahaan lokal dan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan lokal diharapkan mampu bersaing secara sehat di pasar yang semakin kompetitif.
Selain itu, MLI STTR juga akan membantu memperkuat ketentuan anti-penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal negara dan menciptakan ruang yang lebih luas bagi pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi makro, seperti defisit anggaran atau kebutuhan pembiayaan pembangunan. Dalam konteks ini, MLI STTR merupakan alat yang sangat berguna dalam melindungi basis pajak Indonesia dari ancaman penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan perbedaan tarif antar negara.
Meningkatkan Keadilan Pajak dan Transparansi
Penerapan MLI STTR tidak hanya tentang meningkatkan pendapatan pajak negara, tetapi juga soal keadilan dan transparansi. Dengan adanya aturan ini, diharapkan semua perusahaan, baik lokal maupun multinasional, mematuhi kewajiban perpajakan mereka secara lebih adil. Ini sekaligus mengurangi ruang bagi perusahaan multinasional untuk menghindari pajak melalui praktik-praktik manipulasi harga transfer atau perpindahan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah.
Di sisi lain, penerapan MLI STTR juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang, penerapan ini diharapkan dapat membantu Indonesia dalam menjaga sumber daya fiskalnya, sehingga mampu mendanai berbagai program pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu, langkah ini juga selaras dengan persiapan Indonesia menuju keanggotaan dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).
Dampak Penerapan MLI STTR
Dalam implementasinya, MLI STTR diperkirakan akan berdampak pada 29 perjanjian P3B yang telah dimiliki Indonesia dengan negara mitra. Dengan kata lain, MLI STTR akan mempengaruhi ketentuan dalam perjanjian-perjanjian bilateral tersebut. Meski begitu, penerapan instrumen ini tetap membutuhkan proses ratifikasi oleh pemerintah. Hal ini untuk memastikan bahwa instrumen tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Lebih lanjut, penerapan MLI STTR akan dilakukan secara sistematis dan serentak tanpa melalui proses negosiasi bilateral antara negara-negara yang terlibat. Ini memungkinkan kebijakan pajak internasional yang lebih harmonis dan mengurangi potensi perbedaan interpretasi antar negara. Meski begitu, proses ratifikasi tetap diperlukan untuk memastikan kelancaran implementasi di tingkat domestik.
Komitmen Indonesia terhadap Transparansi Pajak
Penandatanganan MLI STTR merupakan salah satu langkah penting dalam upaya Indonesia meningkatkan transparansi pajak. Menteri Keuangan menegaskan bahwa mobilisasi sumber daya domestik sangat penting bagi kelangsungan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, MLI STTR menjadi alat yang membantu negara-negara untuk melindungi basis pajak mereka dari erosi pajak yang disebabkan oleh praktik-praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.
Ini sejalan dengan berbagai langkah yang telah diambil pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain menandatangani MLI STTR, pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperbaiki regulasi perpajakan domestik agar lebih adil dan transparan. Hal ini sangat penting agar Indonesia dapat tetap kompetitif di kancah global, tanpa mengorbankan kepentingan fiskal dalam negeri.
Baca juga: Cegah Penghindaran Pajak Korporasi, OECD Sarankan Indonesia Pakai Pemeriksaan Silang Biaya Operasional
Langkah Maju menuju Keanggotaan OECD
Langkah Indonesia dalam menandatangani MLI STTR juga dapat dilihat sebagai bagian dari persiapan negara menuju keanggotaan OECD. Sebagai salah satu organisasi ekonomi internasional paling berpengaruh, OECD memiliki standar-standar tinggi dalam berbagai aspek, termasuk perpajakan. Bergabungnya Indonesia dalam inisiatif global seperti MLI STTR menegaskan komitmen pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional yang ditetapkan oleh OECD.
Dalam jangka panjang, keanggotaan di OECD diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia, seperti akses yang lebih luas ke pasar internasional, serta peluang untuk terlibat dalam berbagai kebijakan ekonomi global. Oleh karena itu, langkah menandatangani MLI STTR tidak hanya penting bagi perpajakan, tetapi juga bagi posisi strategis Indonesia di kancah internasional.
