Bakal calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 (Bacapres 2024) hadir dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia dan INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) pada tanggal 8 November 2023 di Menara Bank Mega, Jakarta.
Dengan tema “Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusif, dan Unggul”, acara tersebut mendiskusikan arah kebijakan ekonomi Indonesia yang diusung oleh masing-masing bacapres 2024 dengan para ekonom yang hadir. Salah satu bacapres 2024 yang mengungkapkan ide dan gagasan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2023 adalah Anies Rasyid Baswedan.
Anies Baswedan memaparkan bahwa terdapat beberapa milestone yang sudah dan akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, seperti Satu Bangsa (Sumpah Pemuda 1928), Satu Negara (Proklamasi Soekarno – Hatta 1945), Satu NKRI (Mosi Integral Natsir 1950), Satu Tanah Air (Deklarasi Juanda 1957 dan UNCLOS 1982), dan Satu Kemakmuran (Visi Indonesia 2045). Menuju Indonesia 2045 itu bukan hanya tentang Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, tetapi Satu Kemakmuran yang langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia.
Permasalahan Ekonomi Menurut Anies Baswedan
Pertama, disparitas atau ketimpangan ekonomi menjadi masalah utama yang harus diselesaikan bagi Anies Baswedan. Masalah pengangguran belum berhasil diselesaikan meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Masyarakat hanya menjadi penonton dan tidak menikmati secara langsung besarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hal ini dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja terus menurun sejak tahun 2013 hingga 2022, padahal terjadi peningkatan investasi dari tahun ke tahun. Saat ini, peningkatan investasi terjadi pada sektor pertambangan yang mana hanya menyerap 1% tenaga kerja.
Padahal, terdapat sektor lain yang berkontribusi sekitar 44% dalam penyerapan tenaga kerja, yakni sektor pertanian dan manufaktur yang tidak mengalami peningkatan dari segi investasi. Permasalahan ini yang ingin diubah oleh Anies Baswedan agar peningkatan investasi dilakukan pada sektor yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
Kemudian, ketimpangan kualitas SDM antardaerah menjadi masalah kedua yang berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Menurutnya, peningkatan infrastruktur yang terjadi tidak disertai dengan kualitas layanan dikarenakan kualitas SDM yang tidak merata antar daerah. Untuk itu, perlu diluruskan beberapa paradigma agar menghadirkan Satu Kemakmuran, antara lain:
- Dari fokus utama kepada pertumbuhan menjadi fokus kepada pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan
- Dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan sektoral dan teritorial
- Dari orientasi menyelesaikan proyek pemerintah menjadi menuntaskan persoalan warga.
Baca juga: Ini Gagasan Asta Cita Oleh Prabowo di Sarasehan 100 Ekonom!
Empat Fokus Menuju Indonesia Adil Makmur
Untuk mewujudkan visi “Indonesia Adil Makmur untuk Semua”, terdapat empat fokus yang digagas, yaitu:
- Manusia
Fokus terhadap manusia bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia yang merata dengan misi menyediakan pendidikan, kesehatan yang berkualitas untuk semua, dan penguatan terhadap keluarga.
- Ruang Hidup
Fokus terhadap ruang hidup bertujuan untuk pemerataan akses ekonomi dan pengelolaan SDA berkelanjutan dengan misi memajukan kota dan desa, membuat lingkungan hidup yang lestari, dan keadilan ekologis.
- Interaksi
Fokus terhadap interaksi bertujuan untuk meningkatan produktivitas dan kesejahteraan sosial dengan misi biaya hidup murah, kebutuhan pokok tersedia, memperluas kepastian berusaha, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
- Institusi
Fokus terhadap institusi bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis dan investasi inklusif dengan misi memulihkan kualitas demokasi, berantas korupsi, hukum, dan HAM ditegakkan serta sinkronisasi dan konsistensi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Pengembalian Peran Koperasi dalam Perekonomian
Selain fokus tersebut, Anies Baswedan memberikan gagasan untuk merealisasikan ekonomi berkeadilan dengan peningkatan peran koperasi. Koperasi dapat menjadi salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Menurut Anies Baswedan, peran koperasi dapat mengurangi permasalahan pinjaman online yang sedang merajalela serta dapat menciptakan lapangan kerja dan upah yang berkeadilan, sehingga pengaktifan ulang koperasi menjadi penting. Terdapat agenda untuk membangkitkan kembali peran koperasi, yaitu
- Dorong penggunaan dan modernisasi usaha koperasi
- Tingkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dengan penataaan tata niaga melalui koperasi
- Hadirkan kebijakan afirmatif untuk sektor atau jenis komoditas tertentu di kawasan rural, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan untuk usaha koperasi.
Program Peningkatan SDM
Peningkatan SDM perlu difokuskan kepada sumbernya. Pasokan gizi yang baik kepada ibu hamil yang menjadi bahan baku pertama kualitas SDM. Saat ini, Indonesia tidak mempunyai arahan nasional terkait welfare atau kesejahteraan. Mulai dari angka kematian ibu hamil yang tolerable hingga angka stunting yang unacceptable, semuanya belum terukur dan mengakibatkan daerah berjalan sendiri-sendiri terhadap kesejahteraan ibu hamil, bayi, dan anak usia dini.
Lalu, peningkatan SDM juga difokuskan kepada aktivitas komunitas. Dengan situasi sekarang, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi penggerak dari struktur terkecil dalam tatanan masyarakat. Dasawisma PKK harus dijalankan untuk mengetahui kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Koperasi dan welfare dapat masuk melalui program pemerintah yang diakomodasi dengan memberdayakan PKK. Kesehatan mulai dari posyandu dan posbindu harus dihidupkan kembali.
Program Pengentasan Kemiskinan
Angka kemiskinan di Indonesia di tahun 2023 berkisar antara 9-10% dan ditargetkan turun ke 4-5% di tahun 2029 dengan harapan kemiskinan ekstrem menjadi 0%. Cara untuk pengentasan kemiskinan yang dipaparkan Anies Baswedan adalah dengan biaya hidup terjangkau.
Biaya hidup terjangkau dapat dicapai dengan memastikan suplai pangan dengan harga yang murah. Efisiensi dan transparansi informasi dari produksi hingga distribusi menjadi penting untuk dapat mendukung suplai pangan yang murah dengan pemanfaatan teknologi. Transparansi yang terjadi akan mengendalikan selisih harga yang terjadi di lapangan.
Pengentasan kemiskinan juga dapat dilakukan dengan mekanisme pasar. Untuk jangka pendek, dilakukan redistribusi pajak dalam bentuk subsidi dan jaminan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada yang membutuhkan sembari solusi jangka panjang dilakukan.
Subsidi harus tepat sasaran meskipun bukan menjadi hal yang mudah dilaksanakan. Namun, dengan kolaborasi bersama struktur terkecil seperti PKK, subsidi tepat sasaran seharusnya dapat dilakukan. Untuk jangka panjang, dilakukan inclusion to market sehingga tenaga kerja menjadi luas dan masyarakat yang tadinya hidup dari bantuan menjadi hidup dari income.
Program Ketenagakerjaan dalam Digitalisasi
Menurut Anies Baswedan, sektor privat di bidang pelatihan tenaga kerja yang meningkatkan skill secara praktis harus diberikan insentif. Bukan hanya melatih hardskill, tetapi juga melatih etika dan budaya kerja dengan persyaratan untuk ikut pelatihan yang mudah.
Pemerintah membantu menyiapkan kerja sama dengan sektor privat tersebut untuk dampak jangka pendek. Untuk jangka panjang, pola pengajaran di vokasi diubah dari orientasi akademik menjadi job training serta bermitra dengan sektor privat dalam penyerapan tenaga kerja.
Pengusaha RI Harus Jago Tandang
Anies Baswedan menginginkan pengusaha RI menjadi tamu mempesona di negeri orang. Bukan hanya jago kandang, tetapi juga harus jago tandang. Menurutnya, sektor-sektor potensial harus diberikan ruang lebih untuk berkembang dan mitra lokal harus menjadi bagian dari aktivitas investasi Indonesia di kancah internasional. Semua kebijakan yang akan dibentuk harus didasarkan kepada studi komparasi dengan wilayah dan negara lain agar kebijakan tidak menyusahkan bagi mitra lokal maupun investor dalam dan luar negeri.
Baca juga: Ganjar Pranowo Hadiri Sarasehan 100 Ekonom, Sebut Pentingnya Ekonomi Maritim
Langkah Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dipandang sebagai hal yang tradeoff atau tidak dapat terjadi secara bersamaan. Namun, menurut Anies Baswedan, terdapat langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara bersamaan, antara lain:
- Membangun Pusat Pertumbuhan Perekonomian
Pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia dilakukan di kota kecil, di mana kota kecil menjadi kota menengah dan kota menengah menjadi kota besar di berbagai wilayah Indonesia. Minimal terdapat 14 kota yang harus dikerjakan untuk dijadikan pusat pertumbuhan perekonomian di Indonesia, khususnya untuk pertumbuhan di luar Jawa.
- Pengembangan UMKM
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi mata rantai bagi bisnis korporasi yang diatur dalam regulasi.
- Hilirisasi dan Reindustrialisasi
Hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah terus dijalankan sambil mendorong reindustrialisasi dengan harapan menciptakan minimal 15 juta lapangan kerja dalam waktu 5 tahun.
- Perbaikan Tax Ratio
Berdasarkan International Monetary Fund (IMF), tax ratio ideal adalah 15%. Anies Baswedan mengatakan perbaikan tax ratio di Indonesia harus berkisar antara 13-16% dengan mendorong pemanfaatan APBN di sektor-sektor yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan.
Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Menurut Anies Baswedan, perlu adanya badan pengelolaan keuangan negara yang tahan atau resilience untuk menghadapi potensi krisis serta mendukung perekonomian dan sektor privat untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, perlu direalisasikannya badan penerimaan negara yang melakukan integrasi dan koordinasi dalam semua yang berkaitan dengan penerimaan negara.
Saat ini, terdapat dua badan terkait penerimaan negara, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Namun, perlu digarisbawahi bahwa pembentukan institusi baru tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat sehingga diperlukan transisi yang smooth agar tidak kacau balau.
