Baru-baru ini, Menko Adinterim Maritim dan Investasi Erick Thohir menyebutkan bahwa potensi harga tiket bioskop di seluruh Indonesia akan sama apabila standardisasi pajak film ditetapkan. Nantinya, akan ada sebagian dana dari tiket bioskop yang disisihkan untuk pendanaan film nasional.
Erick Thohir menyebutkan, bahwa harga tiket bioskop bisa saja sama di seluruh Indonesia. nantinya, jika pajak film sudah merata, akan ada sebagian dana dari tiket bioskop yang dimasukkan ke pendanaan film nasional.
Ia pun menegaskan tidak akan ada angka baru soal pajak film yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Menteri BUMN ini pun menjamin angkanya tetap mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Baca juga: Menonton Bioskop, Apakah Kena PPN?
Dalam UU HKPD disebutkan tarif bioskop diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jada tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat 1, disebutkan bahwa pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Ia menjelaskan, jika memungkinkan akan diratakan semuanya 10 persen, karena realitanya di daerah masih ada yang di atas 10 persen.
Pungutan pajak film di setiap daerah akan ditentukan setoran khusus untuk membantu industri film nasional yang disebutkan sebagai film fund. Sampai saat ini, belum dipastikan pihak yang akan mengelola setoran pajak film yang dikumpulkan pada masing-masing pemerintah daerah. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya badan baru yang akan mengelola dana tersebut.
Pada praktiknya nanti, alokasi untuk film nasional dikumpulkan melalui film fund. Hal ini masih akan dipastikan kembali melalui diskusi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Marves.
Baca juga: Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Kameramen Film
Erick Thohir pun memahami bahwa Pemerintah Daerah ingin mengumpulkan dana dari pajak film. Namun, semakin banyak film nasional yang diputar di daerah-daerah ini berarti akan menambah income. Apabila penyeragaman ini dilakukan di seluruh daerah, maka dapat membuat harga tiket bioskop menjadi lebih murah dan semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati bioskop di daerah.
Hal ini akan berdampak pada pemasukan daerah yang akan meningkat. Pada sejumlah daerah, tarif pajak film dinilai terlalu tinggi, sehingga mengurangi minta investor. Oleh karena itu, masih ada juga sejumlah daerah yang tidak memiliki bioskop, karena tarif pajaknya terlalu tinggi.
