Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), menyarankan agar insentif pajak bagi perusahaan yang bergerak di sektor hilirisasi nikel tidak dilanjutkan. Hal ini diungkap Bhima kepada Tempo, Selasa (15/10). Ia menyampaikan pandangan tersebut terkait dengan kemungkinan Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan yang baru.
Bhima menilai pemberian tax holiday dan tax allowance bagi perusahaan pengolahan nikel di Indonesia lebih banyak merugikan negara daripada mendatangkan manfaat. Selain menyebabkan potensi kehilangan penerimaan pajak yang besar, insentif ini dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pajak minimum global yang mulai diadopsi banyak negara. Pemerintah, menurutnya, perlu menghentikan kebijakan tersebut agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara.
Belanja pajak negara, yang menurut Bhima mencapai Rp 350 triliun per tahun, dinilai tidak efektif dalam mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Apalagi, industri smelter nikel dengan teknologi pirometalurgi Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas.
Baca juga: Ada Pengecualian PPh Natura di Sektor Pertambangan, Apa Saja?
Tantangan Hilirisasi: Dominasi Investor Asing dan Keterbatasan Nilai Tambah
Bhima menyoroti bahwa kebijakan hilirisasi belum memberikan manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia. Selain terbatasnya nilai tambah yang dihasilkan, kepemilikan mayoritas industri smelter didominasi oleh investor asing, terutama dari Tiongkok. Fahmy Radhi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, juga menyatakan bahwa sebagian besar keuntungan dari hilirisasi nikel justru dinikmati oleh pihak asing.
Berdasarkan catatan Bhima, Indonesia hanya memperoleh sekitar 30 persen keuntungan, sementara sisanya dibawa ke Tiongkok. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan utama hilirisasi yakni meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat ekonomi domestik hingga saat ini belum tercapai sepenuhnya.
Produk hasil hilirisasi juga masih terbatas pada tahap awal seperti feronikel dan nickel matte. Menurut Fahmy, idealnya proses hilirisasi harus mampu menciptakan ekosistem industri yang lebih besar, misalnya dengan membangun pabrik baterai kendaraan listrik di dalam negeri.
Dampak Sosial dan Ekonomi: Munculnya Masalah Kemiskinan di Daerah Sentra Nikel
Mengutip Koran Tempo, meski program hilirisasi dianggap memberikan dampak positif seperti penyerapan tenaga kerja, data menunjukkan bahwa kemiskinan di daerah sentra industri nikel justru meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Sulawesi Tengah naik dari 12,30 persen pada September 2022 menjadi 12,41 persen pada September 2023. Kondisi serupa juga terjadi di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan.
Alfarhat Kasman dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai kebijakan hilirisasi sering kali memicu konflik sosial. Warga kehilangan akses terhadap lahan pertanian dan wilayah tangkap nelayan akibat ekspansi industri smelter. Selain itu, pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan juga dilaporkan semakin meningkat.
Menurut Alfarhat, program hilirisasi telah memperluas perampasan ruang hidup masyarakat dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Ia juga mengkritik pemerintah yang tidak menganggap kerugian sosial dan lingkungan sebagai bagian dari kerugian negara.
Pemerintah Tetap Lanjutkan Program Hilirisasi Meski Hadapi Tantangan
Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa program hilirisasi akan tetap berjalan meski menghadapi sejumlah tantangan. Agus Cahyono Adi, juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyebut bahwa penurunan harga nikel merupakan salah satu risiko yang tengah dipantau. Namun, ia menegaskan bahwa program hilirisasi merupakan amanat undang-undang yang harus dilanjutkan.
Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menambahkan bahwa hilirisasi nikel telah memberikan sejumlah dampak positif, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi daerah. Ia mencatat bahwa pembangunan smelter sejak masa konstruksi telah menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 120 ribu orang di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Selain itu, nilai ekspor produk hilir nikel juga terus meningkat.
Pada 2022, ekspor feronikel mencapai 13,6 miliar dolar AS, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 7,08 miliar dolar AS. Sementara itu, nilai ekspor nickel matte melonjak 300 persen dari 0,95 miliar dolar AS menjadi 3,82 miliar dolar AS.
Baca juga: Sah! 22 Komoditas Hasil Pertambangan Ini Masuk Daftar Mineral Strategis Indonesia
Membangun Industri yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing
Para pakar sepakat bahwa hilirisasi nikel di Indonesia harus diarahkan pada pembangunan industri berkelanjutan dan berdaya saing. Yusuf Wibisono, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada insentif fiskal dan fokus pada peningkatan daya saing. Ia menyebut bahwa keberhasilan hilirisasi seharusnya didasarkan pada keunggulan komparatif, seperti birokrasi yang efisien dan tenaga kerja terampil, bukan sekadar larangan ekspor.
Yusuf juga mengingatkan agar hilirisasi diakhiri dengan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri domestik. Tanpa upaya tersebut, Indonesia hanya akan menjadi lokasi relokasi industri kotor yang merusak lingkungan dan menjadi pemasok barang setengah jadi bagi negara maju.
Pemerintah perlu berfokus pada kebijakan yang lebih strategis, seperti mendorong riset dan inovasi serta mendukung partisipasi pengusaha lokal dalam industri hilirisasi. Dengan demikian, hilirisasi nikel dapat benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional dan masyarakat sekitar.
