Hampir di seluruh dunia, sistem perpajakan digunakan sebagai sumber pendapatan utama pemerintah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, pajak juga memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, serta berfungsi sebagai alat regulasi ekonomi yang dapat memengaruhi tindakan ekonomi para pelaku bisnis.
Di kutip dari halaman resmi website kemenkeu, pentingnya pajak sangat ditekankan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti, karena pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara. Hingga akhir Mei 2023, penerimaan pajak telah mencapai angka yang signifikan, yaitu sekitar Rp830,3 triliun atau sekitar 48 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nufransa juga optimis bahwa target penerimaan pajak untuk tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang akan tercapai, meskipun ada kemungkinan peningkatan target penerimaan pajak pada tahun 2024. Optimisme ini didasarkan pada berbagai program strategis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), salah satunya adalah implementasi core tax system atau yang dikenal dengan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).
Baca juga: Persiapan PSIAP Tingkatkan Pelayanan dan Pengawasan Perpajakan
Dalam konteks ini, DJP telah melakukan berbagai reformasi perpajakan, termasuk perubahan dalam organisasi, peningkatan sumber daya manusia, dan pembaruan sistem informasi perpajakan. Reformasi ini juga memiliki dampak positif terhadap perlindungan masyarakat, terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PSIAP merupakan bagian integral dari upaya reformasi ini, dengan tujuan utama meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan dan memastikan bahwa yang mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar memberikan kontribusi pajak yang lebih tinggi.
DJP telah menargetkan pelaksanaan PSIAP secara nasional pada Mei 2024, dengan persiapan yang sudah dilakukan, termasuk pelatihan master trainer dan second trainer yang akan mengedukasi para pegawai DJP di seluruh Indonesia. PSIAP diharapkan dapat menciptakan sistem informasi administrasi perpajakan yang lebih efisien, meningkatkan layanan kepada wajib pajak, mengurangi potensi sengketa, dan mengurangi biaya kepatuhan pajak.
Baca juga: Website Edukasi Perpajakan hingga WA Bot, Inovasi DJP Persiapkan PSIAP
Dari sisi DJP, PSIAP akan memberikan alat yang lebih baik untuk pengawasan dan pemeriksaan pajak, memungkinkan pengawasan yang lebih tepat sasaran dan pemetaan profil pegawai berdasarkan kemampuan mereka. Selain manfaat ini, PSIAP juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap DJP, serta meningkatkan kepatuhan pajak dan kinerja penerimaan pajak secara keseluruhan.
Seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, diharapkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga akan meningkat. Meskipun PSIAP akan mempermudah kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dengan menyediakan layanan yang lebih efisien dan efektif, DJP juga berharap agar masyarakat mendukung upaya ini dan menjauhkan diri dari tindakan tidak etis seperti penyuapan pegawai pajak. Dengan harapan ini, PSIAP bukan hanya akan memajukan administrasi perpajakan, tetapi juga mendukung pembangunan negara yang lebih baik.
