Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan email blast kepada Wajib Pajak yang berisi imbauan untuk segera menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 melalui sistem Coretax.
Email tersebut dikirim atas nama Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto. Dalam pesannya, DJP menegaskan bahwa imbauan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban pemenuhan kewajiban perpajakan.
Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan wajib pajak setelah menerima email tersebut?
Cek Dulu: Sudah Lapor atau Belum?
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan status pelaporan SPT Tahunan.
- Jika belum melaporkan SPT Tahunan 2025, segera siapkan dokumen dan lakukan pelaporan.
- Jika sudah melaporkan SPT, email tersebut dapat diabaikan sebagaimana disampaikan DJP.
- Imbauan dikirim sebagai pengingat massal menjelang batas akhir pelaporan.
Dengan kata lain, email tersebut bukan surat teguran, melainkan pengingat agar Wajib Pajak tidak melewati tenggat waktu.
Lanjut Lapor SPT melalui Coretax
Jika Wajib Pajak belum melaporkan SPT, maka segeralah lakukan melalui Coretax yang bisa diakses melalui https://coretaxdjp.pajak.go.id/.Sebagai informasi, Coretax sendiri merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang mengintegrasikan layanan dan data perpajakan, baik dari internal maupun eksternal DJP.
Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam pelaporan. Informasi tata cara penyampaian SPT dapat diakses melalui:
- https://t.kemenkeu.go.id/coretaxSPT
- Media sosial resmi DJP @DitjenPajakRI
Baca Juga: Dapat Email Tunggakan Pajak dari DJP, Apa yang Harus Dilakukan?
Pastikan Ini sebelum Menyampaikan SPT
Agar proses pelaporan berjalan lancar, Wajib Pajak perlu melakukan beberapa persiapan berikut:
- Mengaktivasi akun Coretax.
- Melakukan registrasi kode otorisasi atau sertifikat elektronik.
- Memastikan data penghasilan, kredit pajak, dan informasi lainnya telah sesuai.
Persiapan ini penting, terutama jika mendekati batas waktu pelaporan untuk menghindari kendala teknis.
Perhatikan Batas Waktu dan Sanksinya
Mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), batas akhir penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:
31 Maret 2026 (tiga bulan setelah akhir tahun pajak)
Apabila terlambat menyampaikan SPT Tahunan, Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000. Karena itu, respons paling tepat atas email imbauan DJP adalah segera memastikan kewajiban pelaporan telah dipenuhi sebelum jatuh tempo.
Butuh Bantuan? Hubungi Kanal Resmi DJP
Jika mengalami kendala saat menggunakan Coretax, Wajib Pajak dapat menghubungi:
- Live chat melalui https://pajak.go.id
- Kring Pajak (021) 1500200
- Email: informasi@pajak.go.id
- Email resmi unit vertikal DJP (daftar tersedia di https://www.pajak.go.id/unit-kerja)
DJP juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Wajib Pajak dalam membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Dengan memahami isi email dan segera mengambil langkah yang tepat, Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Dapat Email Aktivasi Coretax DJP, Apa yang Harus Dilakukan?
FAQ Seputar Email Imbauan Lapor SPT dari DJP
1. Apakah email imbauan DJP berarti saya terkena sanksi?
Tidak. Email tersebut merupakan pengingat massal agar wajib pajak segera menyampaikan SPT Tahunan sebelum batas waktu berakhir. Jika Anda sudah melapor, email tersebut dapat diabaikan.
2. Bagaimana cara memastikan email tersebut resmi dari DJP?
Pastikan email dikirim atas nama resmi DJP dan tidak meminta data sensitif secara langsung. Untuk memastikan, Anda dapat mengecek informasi melalui kanal resmi DJP seperti situs pajak.go.id atau Kring Pajak 1500200.
3. Di mana saya harus melaporkan SPT Tahunan 2025?
Mulai tahun ini, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui sistem Coretax yang dapat diakses di https://coretaxdjp.pajak.go.id/.
4. Kapan batas akhir lapor SPT Tahunan Orang Pribadi?
Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 adalah 31 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
5. Apa sanksi jika terlambat melaporkan SPT Tahunan?
Apabila terlambat menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi, Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000.
