Diskresi dalam hukum perpajakan merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam pengelolaan dan penetapan kebijakan perpajakan untuk menilai secara subjektif penerapan peraturan, atau kebebasan menafsirkan peraturan perpajakan. Diskresi timbul dari kewenangan yang diberikan kepada otoritas pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Selain itu, ketidakjelasan dan ketidakpastian peraturan perpajakan itu sendiri menciptakan diskresi.
Dalam konteks tata negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah direvisi oleh UU Cipta Kerja mendefinisikan diskresi sebagai keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan untuk menangani masalah konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan panduan yang jelas atau ada ketidaklengkapan.
Dalam ranah perpajakan, penting untuk menggunakan diskresi dalam mengelola pemerintahan dengan memberikan wewenang kepada pihak terkait. Namun, menurut Kristiaji dan Tobing (2013), diskresi dalam perpajakan mencakup penilaian subyektif terhadap penerapan ketentuan perpajakan dan kemampuan untuk menginterpretasikan ketentuan perpajakan.
Pajak adalah elemen penting dalam sistem perpajakan karena memberikan fleksibilitas bagi otoritas pajak dalam menangani situasi yang tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang. Dalam praktiknya, peraturan pajak terkadang tidak dapat mencakup semua kondisi yang mungkin dihadapi oleh wajib pajak. Oleh karena itu, diskresi diperlukan untuk memfasilitasi kasus-kasus khusus atau situasi di mana aturan yang ada tidak cukup jelas.
Baca juga: Kenali Putusan Pengadilan Pajak
1. Perluasan Diskresi Pajak
Perluasan diskresi pajak merupakan wewenang yang diberikan kepada otoritas pajak dalam menafsirkan dan membuat peraturan pajak. Dalam beberapa kasus, diskresi pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk menyesuaikan kebijakan pajak dengan dinamika ekonomi yang berubah-ubah. Misalnya, di masa pandemi Covid-19 berbagai kebijakan pemerintah yang terdiri dari berbagai produk hukum Peraturan Menteri Keuangan di bidang perpajakan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak merupakan contoh penggunaan diskresi wewenang dalam pengumpulan dan penagihan pajak. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk memastikan pendapatan negara dari sektor pajak tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dasar pertimbangan pemerintah dalam menggunakan diskresi kewenangan pajak pada masa pandemi Covid-19 adalah metode pendekatan Doktrinal. Fleksibilitas dalam menggunakan diskresi kewenangan dalam pemungutan dan penagihan pajak selama pandemi Covid-19 telah dimanfaatkan untuk memfasilitasi program perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat, alokasi dana stimulus, dan relaksasi fiskal dengan lebih merata.
Namun, perluasan diskresi pajak juga dapat menimbulkan risiko seperti penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Patiro (2012), luasnya diskresi yang dimiliki oleh institusi publik menjadi salah satu pemicu penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana korupsi. Hemp dan Lind (2017) berpendapat bahwa diskresi yang terlalu luas dalam membuat keputusan adalah inti dari korupsi.Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Zainal Arifin Mochtar, mengungkapkan bahwa mayoritas permasalahan di otoritas perpajakan disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan, termasuk suap dan pemerasan. Penyalahgunaan wewenang muncul karena diskresi otoritas perpajakan yang terlalu besar. Zainal menyatakan bahwa penggunaan diskresi harus terbatas pada situasi-situasi khusus guna mencegah terjadinya kemacetan dalam pemerintahan.
2. Persempitan Diskresi Pajak
Menurut Wakil Ketua Komwasjak, Zainal Arifin Mochtar diskresi semestinya hanya diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu saja, yaitu dalam kondisi konkret atau untuk menghindari stagnasi pemerintahan.
Zainal menyatakan bahwa mayoritas permasalahan muncul akibat penyalahgunaan wewenang, seperti suap atau pemerasan. Menurutnya, hal ini terjadi karena diskresi yang terlalu luas. Oleh karena itu, ia menyarankan agar diskresi yang dimiliki otoritas pajak diperketat dengan memperjelas batasan-batasan wewenang pada setiap jabatan. Dengan demikian, peluang untuk menyalahgunakan diskresi demi kepentingan pribadi dapat diminimalkan.
Meski demikian, kita perlu memahami bahwa diskresi tetap diperlukan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Tanpa diskresi, jalannya pemerintahan bisa terhambat dan tidak efektif. Oleh karena itu, untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan perpajakan, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah.
Pertama, diskresi yang dimiliki otoritas perpajakan perlu diatur ulang. Dalam hal ini, manajemen diskresi menjadi penting. Muchsan (1998) mengemukakan dua cara untuk membatasi penggunaan diskresi, atau yang dikenal dengan istilah freies Ermessen: pertama, penggunaan diskresi tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah positif); kedua, diskresi hanya boleh digunakan untuk kepentingan umum.
Kedua, pemerintah perlu memperjelas aturan yang masih ambigu atau dapat ditafsirkan ganda. Hal ini penting untuk mengurangi kemungkinan interpretasi yang dilakukan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang, yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan.. Persempitan diskresi pajak bertujuan untuk membatasi wewenang otoritas pajak dalam menerapkan aturan yang lebih ketat dan terstandarisasi.
Persempitan pajak dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Hal ini terkait dengan usaha untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam administrasi pajak melalui kebijakan yang lebih seragam dan transparan. Diskusi ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur, termasuk dalam artikel “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Diskresi Pajak” oleh Siagian (2021), yang membahas peran penting transparansi dalam kebijakan perpajakan.
Baca juga: Alternative Dispute Resolution: Solusi Lain Selesaikan Sengketa Pajak
Di sisi lain, persempitan pajak seperti pengurangan fleksibilitas dalam mengatasi juga memiliki kelemahan, terutama dalam situasi krisis atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketika diskresi terbatas, otoritas pajak mungkin kekurangan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan pajak dengan cepat. Hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang kaku dan tidak responsif terhadap perubahan cepat di lapangan. Dalam situasi ini, wajib pajak yang terdampak krisis ekonomi mungkin tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari otoritas pajak.
Diskresi pajak memiliki peran penting dalam pengelolaan pajak, terutama dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga atau kondisi ekonomi yang berubah. Perluasan diskresi memungkinkan otoritas pajak untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan, namun dapat menimbulkan risiko ketidakpastian dan penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, persempitan diskresi meningkatkan kepastian hukum dan transparansi, tetapi dapat mengurangi fleksibilitas dalam menghadapi krisis.
Dalam praktiknya, tantangan utama bagi pemerintah adalah menemukan keseimbangan antara perluasan dan persempitan diskresi, sehingga kebijakan pajak tetap efektif, adil, dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dengan demikian, diskresi pajak dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan wajib pajak, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang adil dan transparan.
