Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa struktur Kementerian Keuangan tetap utuh dan sementara dalam waktu dekat belum ada arah dalam pembentukan Kementerian baru yang merupakan pecahan dari Kementerian Keuangan seperti yang telah digadang-gadang sebelumnya, yaitu Kementerian Badan Penerimaan Negara. Fungsi-fungsi penting seperti Pajak, Bea Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan tetap berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, tanpa rencana pemisahan.
Ia mengonfirmasi hal ini setelah bertemu dengan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024. Sri Mulyani menegaskan bahwa fokus diskusi dengan Prabowo lebih kepada penguatan sektor penerimaan negara dan perencanaan fiskal untuk mendukung program pemerintahan mendatang. Hal ini sekaligus menepis spekulasi yang sempat beredar bahwa fungsi Pajak dan Bea Cukai akan dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Ia menyatakan bahwa seluruh fungsi tersebut akan terus dikelola dalam satu kementerian demi memastikan efektivitas dan optimalisasi penerimaan negara.
Arahan Prabowo dalam Pengelolaan APBN
Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Sri Mulyani untuk meningkatkan efektivitas belanja negara, transfer ke daerah, dan investasi. Fokus ini ditujukan agar penerimaan negara tidak hanya meningkat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan APBN yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sri Mulyani Terima Tawaran sebagai Menteri Keuangan
Setelah diskusi panjang, Sri Mulyani menerima tawaran Prabowo untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Langkah ini menunjukkan kepercayaan Prabowo terhadap kepemimpinan dan pengalaman Sri Mulyani, yang sebelumnya memegang posisi yang sama selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pengalaman Sri Mulyani sebagai mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia juga menjadi faktor penting dalam pemilihannya. Kemampuannya dalam mengelola kebijakan fiskal dan ekonomi diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan baru, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.
Baca juga: Strategi Sri Mulyani Hadapi Target Pajak Ambisius Prabowo
Konsolidasi dan Penyusunan Kabinet Baru
Selain Sri Mulyani, sejumlah tokoh lain juga dipanggil oleh Prabowo untuk membahas susunan kabinet pemerintahan mendatang. Mulai dari profesional, akademisi, politikus, hingga tokoh agama, mereka hadir di kediaman Prabowo di Kertanegara untuk mendiskusikan peran dan penugasan mereka. Sejumlah nama besar, seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, dan Erick Thohir, termasuk dalam deretan tokoh yang hadir.
Sejauh ini, tercatat ada 49 tokoh yang diundang. Nama-nama tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat aktif, mantan perwira militer, dan petinggi organisasi masyarakat. Pertemuan berlangsung sejak sore hingga malam hari, menunjukkan intensitas persiapan kabinet baru yang dipimpin Prabowo.
Daftar Tokoh yang Dipanggil ke Kertanegara
Beberapa nama penting yang hadir meliputi:
- Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat)
- Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN)
- Erick Thohir (Menteri BUMN)
- Tito Karnavian (Mantan Kapolri dan Menteri Dalam Negeri)
- Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)
- Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Golkar dan Menteri ESDM)
Proses ini menjadi langkah awal dalam membentuk tim kerja yang solid untuk pemerintahan baru, dengan fokus memperkuat sektor-sektor strategis seperti ekonomi, perdagangan, dan investasi.
Fokus Kebijakan di Pemerintahan Mendatang
Pertemuan Sri Mulyani dengan Prabowo juga menekankan pentingnya konsistensi dalam kebijakan fiskal. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo ingin memastikan bahwa penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan PNBP bisa lebih optimal. Selain itu, Prabowo ingin memperbaiki efektivitas belanja negara dan memperkuat transfer ke daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: INDEF Menilai BPN Tak Cukup untuk Naikkan Rasio Pajak ke 23 Persen, Mengapa
Sri Mulyani menjelaskan bahwa langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja negara akan menjadi prioritas utama. Ia juga mengatakan perlunya investasi yang lebih produktif agar setiap alokasi anggaran memberi dampak positif bagi masyarakat dan mendukung pembangunan jangka panjang.
Tantangan ke Depan bagi Sri Mulyani
Kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan bukan tanpa tantangan. Dengan situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas fiskal, ia dihadapkan pada tugas berat. Optimalisasi penerimaan negara dan penyeimbangan belanja merupakan beberapa aspek yang akan menjadi fokus utamanya.
Selain itu, Sri Mulyani juga harus memastikan kebijakan fiskal dapat mengakomodasi target-target pembangunan yang diusung oleh Prabowo. Pemerintah baru diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi kesenjangan
Dengan perkembangan ini, masyarakat dapat berharap adanya kesinambungan kebijakan di sektor keuangan. Fokus Sri Mulyani untuk memperbaiki efektivitas belanja dan meningkatkan penerimaan negara akan menjadi penentu utama keberhasilan pemerintah baru. Tantangan yang dihadapi cukup besar, namun dengan pengalaman dan keahliannya, Sri Mulyani diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi perekonomian Indonesia.
