Mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan menerapkan skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) multi tarif. Kebijakan ini diambil untuk menjawab kritik atas rencana sebelumnya yang menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen secara menyeluruh. Dengan skema baru ini, tarif PPN akan bervariasi sesuai kategori barang dan jasa, demi menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan daya beli masyarakat.
Barang dan Jasa yang Dibebaskan dari PPN
Mengutip dari Kompas, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa ada sembilan jenis barang dan jasa yang tidak akan dikenakan PPN dalam skema multi tarif ini. Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Dasco merinci jenis-jenis barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN.
Barang Bebas PPN Multi Tarif:
- Bahan makanan pokok
- Listrik dengan daya di bawah 6.600 VA
- Air bersih
- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Jasa Bebas PPN Multi Tarif:
- Transportasi umum
- Layanan kesehatan
- Pendidikan
- Jasa keuangan
- Asuransi
Baca juga: Tata Cara Pengurangan PPN dan Pajak Barang Mewah Berdasarkan PMK 81/2024
Daftar ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat mengenai barang dan jasa yang tetap terjangkau setelah penerapan kebijakan PPN multi tarif.
Namun, pemerintah hingga kini belum merilis daftar rinci barang atau jasa yang akan dikenakan PPN 12 persen maupun 11 persen. Dasco menambahkan bahwa penyesuaian tarif PPN dilakukan secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat.
Penerapan Tarif PPN untuk Barang Mewah
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan diberlakukan hanya untuk barang mewah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat umum tidak terbebani oleh kebijakan pajak baru.
Menurut Presiden, kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan, namun pemerintah akan mengambil pendekatan selektif. Dengan demikian, barang yang tergolong sebagai kebutuhan masyarakat luas tetap dikenakan tarif PPN 11 persen atau bahkan dibebaskan dari PPN sama sekali.
Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk melindungi rakyat kecil dari dampak negatif kebijakan fiskal. Barang-barang kebutuhan dasar seperti bahan pangan pokok, layanan pendidikan, dan kesehatan akan tetap terjangkau.
Dampak Kebijakan pada Penerimaan Negara
Meskipun kebijakan multi tarif PPN ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, ekonom dan pengamat fiskal memperkirakan penerimaan negara dari pajak tidak akan mengalami peningkatan signifikan. Hal ini disebabkan oleh cakupan barang yang dikenakan tarif PPN 12 persen yang terbatas pada kategori barang mewah.
Menurut Dasco, pemerintah telah melakukan perhitungan atas potensi penerimaan yang hilang akibat kebijakan selektif ini. Target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 2.433 triliun dinilai ambisius, mengingat target tersebut lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak pada 2024 yang sebesar Rp 2.234 triliun.
Untuk mengatasi potensi defisit penerimaan, pemerintah akan memetakan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam kontribusi pajak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan target penerimaan tetap tercapai meskipun skema multi tarif diterapkan.
Tantangan Implementasi Kebijakan PPN Multi Tarif
Kebijakan multi tarif PPN juga menghadirkan tantangan dalam pelaksanaannya. Penetapan daftar barang mewah yang akan dikenakan PPN 12 persen memerlukan definisi yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, pengawasan implementasi di lapangan harus diperketat untuk mencegah potensi manipulasi pajak.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menjadi celah bagi oknum tertentu untuk menghindari kewajiban pajak. Misalnya, ada risiko penyesuaian kategori barang agar dikenakan tarif PPN yang lebih rendah.
Baca juga: PPN Bukan Solusi Utama Kerek Pajak? Ini Penjelasan LPEM FEB UI
Langkah Strategis Menuju Kebijakan yang Berkelanjutan
Selain fokus pada peningkatan penerimaan pajak, pemerintah juga diharapkan memperbaiki sistem administrasi perpajakan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak juga perlu ditingkatkan, sehingga kesadaran akan kontribusi pajak dapat membantu pencapaian target fiskal negara.
Pemerintah memiliki tugas besar untuk menjaga transparansi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kolaborasi antara instansi pajak dan lembaga pengawas menjadi kunci agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya adil, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan penerimaan negara.
Penerapan PPN multi tarif mulai 2025 adalah langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani masyarakat kecil. Kebijakan ini memberikan perlakuan khusus terhadap barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar, sambil tetap memberlakukan tarif PPN lebih tinggi untuk barang mewah.
Namun, tantangan dalam pelaksanaan, seperti definisi kategori barang dan pengawasan di lapangan, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pemerintah juga perlu mencari inovasi lain untuk memenuhi target penerimaan negara, terutama dalam menghadapi dinamika perekonomian yang terus berubah.
