Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat potensi pertumbuhan pasar pesawat pribadi di Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Bayu Sutanto, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA), dilansir dari Kompas.id. Mobilitas yang tinggi dan kebutuhan akan privasi telah mendorong banyak pengusaha dan pejabat untuk memilih carter pesawat pribadi, terutama untuk perjalanan bisnis dan liburan. Tren ini tidak hanya mencerminkan gaya hidup yang mewah, tetapi juga menimbulkan perhatian terkait aspek perpajakan yang harus dipenuhi oleh para pengguna layanan ini.
Seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan carter pesawat, penting bagi para pengguna dan penyedia jasa untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah Indonesia telah menetapkan ketentuan khusus terkait pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari jasa carter pesawat, baik untuk penerbangan domestik maupun internasional. Dengan demikian, pemahaman mengenai kewajiban pajak ini menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menghindari potensi sanksi.
Ketentuan Umum Pajak untuk Jasa Carter Pesawat
Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Ditjen Pajak (DJP), jasa carter atau sewa pesawat pribadi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15, baik untuk rute dalam negeri maupun luar negeri. PPh Pasal 15 merupakan aturan khusus yang diterapkan pada industri tertentu, termasuk penerbangan, yang perhitungannya didasarkan pada norma perhitungan penghasilan neto. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.
Baca juga: G20 Pertimbangkan Tarif Khusus Pajak Orang Kaya, Indonesia Bagaimana?
Subjek dan Objek Pajak dalam Carter Pesawat Pribadi
Lebih lanjut menurut Kepmenkeu No. 475/KMK.04/1996, subjek pajak yang diwajibkan membayar pajak ini adalah perusahaan penerbangan yang berdomisili di Indonesia dan memperoleh penghasilan dari perjanjian carter. Hal ini berarti bahwa semua perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia dan terlibat dalam bisnis carter pesawat harus memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, objek pajak dalam konteks ini adalah semua imbalan atau nilai pengganti, baik berupa uang atau nilai uang, yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian carter. Ini mencakup semua bentuk sewa pesawat, termasuk sewa ruangan pesawat untuk penumpang atau kargo (dikenal sebagai “space charter”).
PPh Pasal 15 dan Penghitungan Pajak atas Carter Pesawat
PPh Pasal 15 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam kasus carter pesawat, pajak ini diatur secara khusus dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, karena penghasilan dari bisnis ini tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum dalam PPh Pasal 16 ayat 1.
PPh Pasal 15 atas Carter Penerbangan Domestik
Objek Pajak
Dalam kategori penerbangan domestik, semua imbalan yang diterima oleh perusahaan penerbangan berdasarkan perjanjian carter dianggap sebagai objek pajak. Ini mencakup pengangkutan penumpang dan/atau barang yang dilakukan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia, atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Wajib pajak dalam hal ini adalah perusahaan penerbangan yang berdomisili di Indonesia (Subjek Pajak Dalam Negeri/Badan).
Tarif Efektif dan Dasar Pengenaan Pajak
Tarif PPh Pasal 15 yang terutang adalah 30% dari norma Penghitungan Penghasilan Neto, yang mana norma ini dihitung sebesar 6% dari peredaran bruto. Dengan demikian, tarif efektif PPh yang terutang adalah 1,8% dari peredaran bruto. Pelunasan pajak sebesar 1,8% ini kemudian dapat dikreditkan sebagai pembayaran PPh Pasal 23, yang dapat diperhitungkan terhadap PPh yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Baca juga: Insentif Perpajakan Jadi Solusi Penurunan Harga Tiket Pesawat?
Contoh Perhitungan Pajak
PT Maju Jaya, sebuah perusahaan di Indonesia, menyewa satu unit pesawat milik Nusantara Airways untuk rute Jakarta-Surabaya. Harga carter yang disepakati adalah sebesar Rp1.200.000.000.
Berdasarkan aturan PPh Pasal 15, tarif efektif yang terutang adalah 1,8% dari peredaran bruto. Perhitungan pajak yang harus dipotong oleh PT Maju Jaya adalah sebagai berikut:
- Harga Carter: Rp1.200.000.000
- Tarif PPh Pasal 15: 1,8% dari peredaran bruto
PPh yang terutang= 1,8% × Rp1.200.000.000 = Rp21.600.000
Dengan demikian, PT Maju Jaya harus memotong PPh Pasal 15 sebesar Rp21.600.000 dari pembayaran yang dilakukan kepada Nusantara Airways. Pajak yang dipotong ini nantinya dapat dikreditkan oleh Nusantara Airways dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badannya untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Penting bagi para pengguna dan penyedia layanan carter pesawat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, PPh Pasal 15 memainkan peran penting dalam mengatur perpajakan di sektor ini, dengan ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh perusahaan penerbangan yang terlibat dalam bisnis carter pesawat. Kepatuhan terhadap peraturan ini tidak hanya akan memastikan kelancaran operasional bisnis, tetapi juga menghindarkan perusahaan dari potensi sanksi perpajakan.
