Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai acuan awal penyusunan RAPBN 2026. Penyampaian ini dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam agenda pengantar dan keterangan pemerintah atas KEM PPKF 2026 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.
Sri Mulyani menyoroti bahwa penyusunan KEM PPKF 2026 menghadapi tantangan kompleks akibat perubahan tatanan global. Fragmentasi geopolitik, proteksionisme, dan pergeseran dari kerja sama multilateral menjadi kompetisi antarnegara menjadi konteks penting yang membentuk asumsi makro ekonomi 2026.
Asumsi Makro Ekonomi RAPBN 2026: Target dan Realitas
Berikut ini adalah rincian asumsi dasar makro ekonomi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam KEM-PPKF RAPBN 2026:
|
Indikator |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) |
5,2 |
5,2 – 5,8 |
5,3 – 6,1 |
5,6 – 7,0 |
5,8 – 8,0 |
| Inflasi (%) |
2,5 |
1,5 – 3,5 |
1,5 – 3,5 |
1,5 – 3,5 |
1,5 – 3,5 |
| Nilai Tukar (Rp/USD) |
16.000 |
16.500 – 16.900 |
15.700 – 16.900 |
15.700 – 16.900 |
15.700 – 16.900 |
| Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) |
7,0 |
6,6 – 7,2 |
6,3 – 7,3 |
6,0 – 7,0 |
6,0 – 7,0 |
| Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel) |
82 |
60 – 80 |
60 – 80 |
60 – 80 |
60 – 80 |
| Lifting Minyak Mentah (rbph/ribu barel per hari) |
605 |
600 – 605 |
568 – 696 |
567 – 792 |
578 – 901 |
| Lifting Gas Bumi (rbsmph/ribu barel setara minyak per tahun) |
1.005 |
953 – 1.017 |
904 – 1.118 |
1.023 – 1.345 |
1.110 – 1.539 |
Sumber: Kementerian Keuangan
Kesepakatan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan APBN Tahun Anggaran 2026
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada 7 Juli 2025, DPR dan Pemerintah menyepakati Kesimpulan Besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam dokumen KEM-PPKF sebagai acuan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2026.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro:
- Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy): 5,2 – 5,8
- Inflasi (%, yoy): 1,5 – 3,5
- Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD): 16.500 – 16.900
- Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%): 6,6 – 7,2
Target Pembangunan:
- Tingkat Pengangguran Terbuka (%): 4,44 – 4,96
- Tingkat Kemiskinan (%): 6,5 – 7,5
- Gini Rasio (indeks): 0,377 – 0,380
- Indeks Modal Manusia: 0,57
- Indeks Kesejahteraan Petani (NTP): 0,7731
- Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Baru (%): 37,95
Pertumbuhan Ekonomi dan Target Ambisius
Pemerintah memperkirakan bahwa perekonomian nasional akan tumbuh di kisaran 5,2% hingga 5,8% pada 2026. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 Bappenas yang menargetkan 5,8% hingga 6,3%, target ini menunjukkan optimisme dalam menjaga momentum pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.
Baca Juga: Berapa Target Sasaran Inflasi Tahun 2025, 2026, dan 2027?
Stabilitas Nilai Tukar dan Suku Bunga SBN
Pada tahun 2026, nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak dalam kisaran Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS. Hal ini mencerminkan antisipasi terhadap ketidakpastian global. Sementara itu, suku bunga SBN tenor 10 tahun tahun 2026 dipatok antara 6,6% hingga 7,2%, sebagai refleksi kebijakan moneter dan sentimen pasar keuangan.
Tekanan Inflasi dan Harga Energi
Dengan target inflasi 2026 sebesar 1,5% – 3,5%, pemerintah berusaha menjaga daya beli masyarakat tanpa mengabaikan potensi gejolak harga pangan dan energi. Adapun asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$60 – US$80 per barel, menjadi dasar perhitungan pendapatan negara dari sektor migas.
Fokus Pembangunan: Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan
Selain indikator makroekonomi, pemerintah juga menetapkan target sosial yang dalam KEM-PPKF 2026, antara lain:
- Tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan 0%, sejalan dengan komitmen global menuju pembangunan berkelanjutan (SDGs).
- Tingkat kemiskinan umum diharapkan turun ke level 6,5% – 7,5%.
- Rasio gini sebagai indikator ketimpangan ditargetkan stabil di 0,377 – 0,380.
- Indeks Modal Manusia (IMM) diproyeksikan meningkat menjadi 0,57, mencerminkan upaya perbaikan kualitas SDM.
- Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke kisaran 4,44% – 4,96%.
Baca Juga: Tax Amnesty 2025: Peluang atau Ancaman Bagi Kepatuhan Pajak?
Tantangan: Dari Globalisasi Menuju Fragmentasi
Sri Mulyani menyatakan bahwa dunia sedang mengalami fase baru, di mana era dominasi globalisasi dan kolaborasi antarnegara yang tumbuh setelah Perang Dunia II mulai tergeser oleh kecenderungan proteksionis dan persaingan antarnegara. Pendekatan yang menekankan pada kepentingan nasional, seperti slogan my country first dan orientasi ke dalam (inward looking) kembali mencuat. Perubahan arah ini berdampak pada sistem tata kelola ekonomi dunia yang semakin tidak menentu, sehingga menuntut kesiapsiagaan lebih tinggi dalam merancang kebijakan fiskal nasional yang adaptif.
Kesimpulan: Mempersiapkan Fondasi Fiskal yang Adaptif dan Responsif
Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2026 dalam KEM PPKF 2026 mencerminkan tekad pemerintah untuk tetap optimis namun realistis di tengah lanskap global yang penuh tantangan. Dengan fokus pada pertumbuhan berkualitas, penguatan daya saing, serta perlindungan sosial, pemerintah berupaya menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memastikan kesejahteraan rakyat dalam tantangan global yang saling berkompetisi.
