Apa Perbedaan Jasa Konstruksi Pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2)?

Merujuk pengertian diantara PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) memiliki kesan kemiripan dari objek yang dikenakan, yaitu bidang jasa konstruksi. Wajib pajak pun kerap dibuat bingung dengan kedua pasal tersebut terkait kapan dikenakan PPh 23 atau PPh Final 4 Ayat (2). Meski terkesan mirip, pada kedua Pasal tersebut memiliki sejumlah perbedaan terkait regulasi perpajakan pada jasa konstruksi.

Berikut merupakan beberapa perbedaan diantara PPh 23 Jasa Konstruksi dengan PPH 4 Ayat (2) Usaha Jasa Konstruksi.

Subjek Pajak

Perbedaan pertama yang mungkin paling mudah untuk ditemukan yaitu perbedaan frasa terkait aktivitas yang dijalankan oleh subjek pajak. Dimana pada PPh Pasal 23 yaitu “Jasa Konstruksi”, sedangkan pada PPh Pasal 4 Ayat (2) yaitu “Usaha Jasa Konstruksi”.

Meski kedua peraturan ini sama-sama menggunakan frasa “Jasa Konstruksi”, tetap terdapat perbedaan dimana pada PPh Pasal 4 Ayat (2) menggunakan “Usaha Jasa Konstruksi” dan pada PPh Pasal 23 tidak terdapat frasa “Usaha”. Perbedaan cara penulisan kedua regulasi ini tentunya menjadi pembeda dasar pada subjek pajak, walaupun subjek pajak yang dimaksud sekilas mirip, yaitu sama-sama terkait jasa konstruksi.

PPh Pasal 23 Jasa Konstruksi dikenakan terhadap badan usaha dalam negeri, dimana telah terdaftar sebagai pengusaha pada bidang jasa konstruksi. Maka dari itu, penghasilan maupun imbalan yang diterima oleh wajib pajak pengusaha jasa konstruksi tersebut akan dikenakan PPh 23 Jasa Konstruksi.

Sementara itu, untuk PPh Pasal 4 Ayat (2) akan dikenakan terhadap wajib pajak dengan bidang usaha jasa konstruksi. Sehingga, seluruh penghasilan atau imbalan yang diterima wajib pajak di bidang usaha jasa konstruksi akan dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Sifat Pengenaan PPh atas Jasa Konstruksi

Perbedaan berikutnya dari kedua regulasi tersebut adalah perbedaan sifat pengenaannya. Dimana PPh Pasal 23 adalah pajak yang bersifat tidak final, sehingga penghasilan yang dikenakan PPh 23 akan digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum pada SPT Tahunan PPh Badan. Atau dapat dikatakan PPh tidak final sebagai pajak yang belum selesai.

Sedangkan, PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah pajak yang bersifat final, artinya pajak yang telah selesai. Maka pada SPT Tahunan PPh Badan tidak akan digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Tarif PPh atas Jasa Konstruksi

PPh Pasal 23 Jasa Konstruksi

Sesuai dengan PMK-141/2015 yang membahas terkait objek PPh yang bersifat tidak final serta termasuk dalam PPh 23 salah satunya yaitu jasa konstruksi. Untuk PPh Pasal 23 jenis jasa konstruksi dikenakan tarif sebesar 2 persen yang dihitung dari jumlah bruto nilai jasa.

Peraturan Baru PPh Final Usaha Jasa Konstruksi (PPh Pasal 4 Ayat 2)

Peraturan ini termuat dalam PP No. 9 Tahun 2022 yaitu tentang perubahan kedua atas PP 51/2008 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Tarif baru ini mulai berlaku sejak 21 Februari 2022. Dalam perubahan peraturan ini terdapat perubahan pada tarif pengenaan pajak final yang wajib ditanggung penerima penghasilan. Terdapat sejumlah tarif yang mengalami penurunan.

Adapun, tarif yang kini berlaku dan perbedaan dengan tarif sebelumnya berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yaitu:

Memiliki SBU/SKK
- 1,75 persen untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) bagi usaha orang perseorangan. Tarif sebelumnya dalam PP 51/2008 yaitu sebesar 2 persen untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi Kecil.
- 2,65 persen untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh penyedia jasa yang memiliki SBU selain dengan kualifikasi Kecil (kualifikasi Menengah dan Besar) serta selain yang memiliki sertifikat kompetensi kerja bagi usaha orang perseorangan. Tarif sebelumnya dalam PP 51/2008 yaitu sebesar 3 persen untuk jasa pelaksana konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi Menengah atau Besar.
- 3/3,5 persen untuk jasa perencanaan maupun pengawasan atau jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan SBU (baik kualifikasi kecil, menengah, ataupun besar) atau dengan sertifikat kompetensi kerja bagi usaha orang perseorangan. Tarif sebelumnya dalam PP 51/2008 yaitu sebesar 4 persen terhadap jasa perencanaan atau pengawasan, dengan kualifikasi kecil, menengah, ataupun besar.

Sertifikasi dan Klasifikasi Usaha

Pada PPh Pasal 4 Ayat (2) yang menggunakan frasa “Usaha Jasa Konstruksi”, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek pajak yaitu subjek yang bidang usahanya secara formal adalah jasa konstruksi. Dimana yang masuk dalam kategori ini hanya pengusaha yang telah memiliki sertifikasi dalam bidang jasa konstruksi dan telah memperoleh kualifikasi (baik berupa kualifikasi kecil, kualifikasi menengah, maupun kualifikasi besar).

Pengusaha dalam hal ini yaitu yang telah memperoleh izin usaha pada bidang jasa konstruksi, yaitu Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Sertifikasi lain yang berlaku dapat berupa sertifikasi yang dikeluarkan langsung oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang berupa Surat Badan Usaha (SBU) yang berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya.

Permudah Pembuatan Bukti Potong Dengan e-Bunifikasi Pajakku

Jasa konstruksi sebagai Wajib Pajak Badan tentu membutuhkan Bukti Potong sebagai salah satu kewajiban perpajakannya. Untuk mempermudah pengelolaannya, jasa konstruksi dapat melakukan pengelolaan Bukti Potong dengan e-Bunifikasi Pajakku.

e-Bunifikasi merupakan layanan pembuatan Bukti Potong Unifikasi yang disediakan Pajakku untuk PPh pasal unifikasi, yaitu pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan PER 23/PJ/2020 yang telah Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021) dan Lisensi resmi DJP SK KEP-211/PJ/2022. Beragam fitur unggulan yang dapat memudahkan Kamu dalam penggunaannya, seperti: