Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 tercatat mengalami penurunan. Bank Indonesia (BI) dalam rilis Statistik Utang Luar Negeri (SULNI) pada Kamis (15/1/2026) menyebutkan, total ULN Indonesia mencapai US$423,8 miliar, lebih rendah dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar US$424,9 miliar.
Jika dikonversi ke rupiah dengan asumsi kurs Rp16.870 per dolar AS, nilai tersebut setara dengan Rp7.149 triliun. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,2% (year on year/yoy), melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,5% (yoy).
Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia
Secara umum, penurunan ULN Indonesia pada November 2025 dipengaruhi oleh melemahnya ULN pemerintah dan swasta. Berikut rinciannya:
- Total ULN Indonesia: US$423,8 miliar
- ULN Pemerintah: US$209,8 miliar
- ULN Swasta: US$191,2 miliar
Dari sisi struktur, ULN Indonesia masih tergolong sehat karena didominasi utang jangka panjang dan rasio terhadap PDB tetap terkendali.
ULN Pemerintah Mengalami Penurunan
ULN pemerintah tercatat sebesar US$209,8 miliar pada November 2025, turun dibandingkan Oktober 2025 yang mencapai US$210,5 miliar. Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah melambat dari:
- Oktober 2025: 4,7% (yoy)
- November 2025: 3,3% (yoy)
Perlambatan ini dipengaruhi oleh pergerakan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan ULN tetap dilakukan secara hati-hati, terukur, dan akuntabel. Sebagai instrumen pembiayaan APBN, ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional dan menjaga keberlanjutan fiskal.
Baca Juga: Fasilitas Perpajakan untuk Proyek Pinjaman Luar Negeri: Apa Saja Keuntungannya?
Alokasi ULN Pemerintah Berdasarkan Sektor
Pemanfaatan ULN pemerintah tersebar di berbagai sektor strategis, antara lain:
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: 22,2%
- Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib: 19,7%
- Jasa Pendidikan: 16,4%
- Konstruksi: 11,7%
- Transportasi dan Pergudangan: 8,6%
Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang, dengan porsi mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
ULN Swasta Juga Menurun
Selain pemerintah, ULN swasta juga mengalami penurunan. Pada November 2025, posisinya tercatat sebesar US$191,2 miliar, lebih rendah dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar US$191,7 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta mencatat kontraksi:
- November 2025: -1,3% (yoy)
- Oktober 2025: -1,5% (yoy)
Perkembangan ini dipengaruhi oleh lebih rendahnya kontraksi ULN perusahaan nonlembaga keuangan.
Sektor Penyumbang Terbesar ULN Swasta
ULN swasta didominasi oleh beberapa sektor, yaitu:
- Industri Pengolahan
- Jasa Keuangan dan Asuransi
- Pengadaan Listrik dan Gas
- Pertambangan dan Penggalian
Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 80,5% dari total ULN swasta.
Baca Juga: Kepatuhan Membayar Pajak Bisa Mengurangi Utang Negara, Fakta atau Mitos?
Singapura Masih Jadi Pemberi Utang Terbesar
Berdasarkan negara asal kreditur, posisi utang Indonesia hingga November 2025 adalah sebagai berikut:
- Singapura: US$56,32 miliar (naik 1,02%)
- Amerika Serikat: US$26,42 miliar (turun 1,41%)
- China: US$23,32 miliar (turun 0,31%)
- Jepang: US$19,70 miliar (turun 0,65%)
Singapura masih menjadi pemberi utang terbesar bagi Indonesia, sementara AS dan China kompak mengalami penurunan. Pada November 2025, posisi utang Indonesia kepada dua negara dengan ekonomi terbesar dunia menunjukkan tren yang searah. Rinciannya:
- Utang ke AS: turun US$0,38 miliar atau 1,41% secara bulanan
- Utang ke China: turun US$0,07 miliar atau 0,31% secara bulanan
Selama ini, pembiayaan dari China banyak mengalir ke proyek-proyek infrastruktur besar, seperti jalan tol, pelabuhan, dan transportasi. Sementara itu, kontribusi AS lebih banyak terlihat pada sektor bernilai tambah tinggi, seperti teknologi, energi, dan pengembangan industri.
Struktur ULN Indonesia Tetap Sehat
Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia masih berada dalam kondisi sehat. Hal ini tercermin dari:
- Rasio ULN terhadap PDB: 29,3% (turun dari 29,4%)
- Porsi ULN jangka panjang: 86,1% dari total ULN
Pemerintah dan BI terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan ULN agar tetap terkendali serta mendukung stabilitas ekonomi.
