Terbaru, Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Agustus 2024

No.

Aturan dalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pemberian Sanksi Administratif terhadap

Tarif bunga/bulan

1.

Pasal 19 ayat (1)

SKPKB atau SKPKB tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, namun tidak atau kurang dibayar saat jatuh tempo pelunasan.

0,58%

2.

Pasal 19 ayat (2)

Wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3.

Pasal 19 ayat (3)

Wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

4.

Pasal 8 ayat (2)

Kurang bayar pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa.

1,00%

5.

Pasal 8 ayat (2a)

Wajib pajak membetulkan sendiri SPT Masa (sebelum pemeriksaan) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.

6.

Pasal 9 ayat (2a)

Terlambat melakukan penyetoran PPh Masa.

7.

Pasal 9 ayat (2b)

Terlambat melakukan penyetoran PPh Tahunan/PPh Pasal 29.

8.

Pasal 14 ayat (3)

Penerbitan STP oleh DJP akibat PPh yang tidak/kurang bayar; Berdasarkan hasil penelitian, ada pajak yang kurang dibayar akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

9.

Pasal 8 ayat (5)

Pengungkapan ketidakbenaran SPT setelah pemeriksaan tetapi belum diterbitkan surat ketetapan pajak (SKP).

1,42%

10.

Pasal 13 ayat (2)

SKPKB terbit karena pajak yang terutang tidak/kurang dibayar akibat dari hal-hal yang diatur pada Pasal 13 ayat 1 huruf (a) sampai dengan (e) UU KUP.

1,83%

11.

Pasal 13 ayat (2a)

SKPKB terbit karena PKP belum melakukan penyerahan, tetapi telah menerima pengembalian/telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN.

12.

Pasal 13 ayat (3b)

Tambahan sanksi administratif atas penerbitan SKPKB dalam hal SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; Terdapat PPN dan PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan lebih bayar, atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%; Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan (Pasal 28 UU KUP) atau kewajiban saat diperiksa (Pasal 29 UU KUP).

2,25%

No.

Aturan dalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pembayaran Bunga sebagai imbalan atas

Tarif bunga/bulan

1.

Pasal 11 ayat (3)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu satu bulan sejak permohonan.

0,58%

2.

Pasal 17B ayat (3)

SKPLB terlambat diterbitkan setelah satu bulan jangka waktu berakhir.

3.

Pasal 17B ayat (4)

SKPLB diterbitkan karena pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan: tidak dilanjutkan penyidikan, dilanjutkan penyidikan tetapi tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan, atau dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan tetapi diputus bebas atau lepas.

4.

Pasal 27B ayat (4)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya.