Tax Control Framework (TCF) dapat diartikan sebagai kerangka kerja kontrol pajak. TCF merujuk pada pendekatan terstruktur yang diterapkan oleh organisasi untuk mengelola dan memantau risiko terkait pajak secara efektif. Tujuan utamanya adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, mengoptimalkan proses perpajakan, dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak.
Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Penting bagi perusahaan dalam pengendalian pajak serta pengimplementasian atas prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance (GCG). Perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab nya tidak hanya pada departemen atau divisi saja, melainkan juga mengurus pajaknya. Sebagaimana diatur dalam UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yaitu tanggung jawab perpajakan perusahaan melekat pada pengurus atau direksi perusahaan.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) serta Pasal 32 UU KUP menyatakan bahwa pengurus perusahaan terdapat tanggung jawab yang harus diemban terhadap aspek perpajakan perusahaan. Pengurus yang dimaksud dalam hal ini adalah mencakup jajaran dewan direksi, komisaris serta pemegang saham mayoritas.
Selain dilihat dari sisi hukum positif, bahwa pengimplementasian dari Good Corporate Governance menjadi urgensi dalam pengelolaan perusahaan. Menurut OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) bahwa salah satu prinsip atas tata kelola perusahaan yang baik adalah tanggung jawab dari dewan direksi.
Dewan direksi memiliki tanggung jawab dalam meninjau strategi dari perusahaan, mengawasi kinerja, serta memastikan bahwa perusahaan telah taat dan patuh akan hukum serta standar yang relevan, termasuk juga dengan hukum dan standar pajaknya.
Elemen Kunci Tax Control Framework
Berikut adalah elemen-elemen kunci yang termasuk dalam tax control framework:
1. Struktur Tata Kelola
Ini mencakup definisi peran dan tanggung jawab dalam organisasi terkait dengan kepatuhan perpajakan dan pengawasan. Ini termasuk pembentukan Departemen Pajak atau fungsi yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko pajak dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi perpajakan.
2. Manajemen Risiko Pajak
Identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko pajak adalah langkah penting. Ini melibatkan evaluasi risiko potensial yang terkait dengan posisi perpajakan yang diambil oleh organisasi dan penerapan kontrol untuk mengelola risiko tersebut secara efektif.
3. Kebijakan dan Prosedur
Kebijakan dan prosedur yang jelas dibentuk untuk memandu aktivitas kepatuhan perpajakan. Ini dapat mencakup area seperti perencanaan pajak, persyaratan dokumentasi, tenggat waktu pelaporan, dan kontrol internal terkait pelaporan keuangan terkait pajak.
4. Dokumentasi dan Penyimpanan Catatan
Menjaga dokumentasi yang akurat dan lengkap sangat penting untuk mendukung posisi perpajakan dan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Ini termasuk catatan transaksi, perhitungan, pelaporan, dan korespondensi dengan otoritas pajak.
5. Kontrol Internal
Implementasi kontrol internal memastikan bahwa proses perpajakan dieksekusi dengan akurat dan sesuai dengan kebijakan dan regulasi. Ini dapat melibatkan segregasi tugas, proses peninjauan, dan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas kepatuhan perpajakan.
6. Pelatihan dan Kesadaran
Program pelatihan dan kesadaran yang berkelanjutan membantu memastikan bahwa karyawan memahami peran mereka dalam kepatuhan perpajakan dan diperbarui tentang perubahan dalam undang-undang dan regulasi perpajakan yang dapat mempengaruhi organisasi.
7. Monitoring dan Pengujian
Pemantauan dan pengujian secara teratur terhadap Tax Control Framework diperlukan untuk menilai efektivitasnya. Ini dapat mencakup audit internal, peninjauan pelaporan pajak, dan penilaian kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
8. Hubungan dengan Otoritas Pajak
Menjalin hubungan kerja sama dengan otoritas pajak sangat penting. Ini melibatkan komunikasi yang transparan, respons tepat waktu terhadap pertanyaan, dan keterlibatan proaktif dalam masalah perpajakan.
9. Peningkatan Berkelanjutan
Tax Control Framework harus menjadi objek tinjauan dan peningkatan berkelanjutan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam undang-undang perpajakan, struktur organisasi, dan operasi bisnis.
Baca juga: Wajib Pajak Badan Bisa Dapat Diskon PPh Badan 3%, Ini Syaratnya
Fungsi Tax Control Framework
Fungsi TCF adalah untuk membantu organisasi mengelola risiko pajak secara efektif dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah beberapa fungsi utama TCF:
1. Meningkatkan Kepatuhan Pajak
TCF membantu organisasi untuk memahami dan mematuhi semua peraturan perpajakan yang relevan. Ini termasuk pemahaman yang mendalam terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta regulasi lain yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya TCF, organisasi dapat mengidentifikasi risiko kepatuhan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.
2. Manajemen Risiko Pajak
TCF membantu dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko pajak yang mungkin timbul dari berbagai kegiatan bisnis. Hal ini termasuk risiko terkait dengan interpretasi undang-undang perpajakan, penentuan harga transfer, struktur perusahaan, dan transaksi khusus lainnya yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak.
3. Optimalisasi Efisiensi Pajak
Dengan mengimplementasikan TCF, organisasi dapat mengoptimalkan proses perpajakan mereka. Ini mencakup standarisasi prosedur-prosedur pajak, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, dan implementasi kontrol internal yang efektif untuk memastikan kualitas laporan pajak.
4. Transparansi dan Akuntabilitas
TCF membantu meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak. Dengan memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas, serta dokumentasi yang tepat, organisasi dapat memberikan informasi yang akurat kepada otoritas pajak dan pihak lainnya. Hal ini juga membantu dalam menjaga tingkat akuntabilitas organisasi terhadap kewajiban pajak mereka.
5. Peningkatan Hubungan dengan Otoritas Pajak
Implementasi TCF yang baik dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini mencakup kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap permintaan informasi atau audit dari DJP, serta menjaga dialog yang terbuka dan konstruktif dengan pihak berwenang.
6. Peningkatan Manfaat Keuangan
Dengan meminimalkan risiko pajak yang tidak terduga dan memastikan kepatuhan yang baik, TCF dapat memberikan manfaat keuangan jangka panjang bagi organisasi. Hal ini termasuk mengurangi potensi sanksi atau denda, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan kas dan biaya operasional yang terkait dengan pajak.
Implementasi TCF tidak hanya bertujuan untuk mematuhi peraturan perpajakan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen risiko secara keseluruhan, sesuai dengan kebijakan dan praktik perpajakan yang berlaku di dalam negeri.
