Pemerintah telah mencatat kinerja APBN hingga 12 Desember 2023 mengalami defisit senilai Rp35 Triliun. Angka ini setara dengan 0,17% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit terjadi, karena realisasi pendapatan negara tercatat senilai Rp2.553,2 triliun. Sementara itu, realisasi belanja negara telah tercatat senilai Rp2.588 triliun.
Ia juga menyebutkan, definisi anggaran ini tergolong sangat kecil. Defisit sebesar Rp35 triliun ini dinilai lebih kecil dari desain defisit awal yang sebesar Rp598 triliun serta yang diturunkan menjadi Rp479,9 triliun. Sri Mulyani pun menjelaskan pendapatan negara yang senilai Rp2.553,2 triliun tumbuh sebesar 4,1%.
Nilai realisasi ini setara dengan 103,7% dari target awal atau 96,8% dari target yang sebelumnya direvisi melalui Perpres 75/2023. Pendapatan negara ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan telah tercatat senilai Rp1.996,4 triliun.
Baca juga: BUMN Sumbang Dividen Rp74,1 Triliun, Naik 150% Dari Target
Penerimaan ini terdiri atas pajak sebesar Rp1.739,8 triliun serta kepabeanan dan cukai senilai Rp356,5 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp554,5 triliun. Kemudian, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.840,4 triliun, sedangkan transfer ke daerah hingga Rp747,8 triliun.
Sri Mulyani pun meminta jajarannya untuk mengoptimalkan pendapatan negara hingga akhir tahun. Ia menyebutkan belanja ini masih mengalami kontraksi 4,1%, namun penyebabnya bukan karena belanja K/L yang menurun, tetapi karena subsidi BBM mengalami penurunan. Pada APBN 2023, pun pemerintah awalnya merancang defisit senilai Rp598,2 triliun atau 2,84% PDB.
Kemudian, target ini direvisi melalui Perpres 75/2023 menjadi senilai Rp479,9 triliun atau 2,27% PDB. Adapun, sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah saat menjelang tutup buku. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan belanja pemerintah perlu dipercepatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun.
Suahasil juga menyebutkan presiden telah meminta para menteri dan kepala lembaga untuk lebih memperhatikan serapan belanja negara hingga akhir tahun. Meskipun tahun anggaran 2023 belum selesai, presiden pun meminta menteri dan kepala lembaga untuk mulai menyerap alokasi belanja 2024.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pemilu Tidak Boleh Ganggu Pembangunan
Dalam hal ini, kementerian atau lembaga pun diminta untuk merealisasikan belanja sejak dini mengingat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 telah diserahkan. Kementerian Keuangan juga akan mempercepat pelaksanaan transfer ke daerah pada akhir tahun ini. Ia berharap transfer ke daerah mampu melengkapi kesiapan Pemda memaksimalkan serapan anggaran pada 2023.
Suahasil juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III/2023 masih menunjukkan kinerja yang positif. Selama 2023, pertumbuhan ekonomi telah diestimasi mencapai 5%. Saat inflasi, angkanya pun masih terjaga di level 2,9% meski menunjukkan tren kenaikan. Ia menyebutkan inflasi harga pangan perlu perhatian khusus, terutama saat menuju bulan akhir Desember di Natal dan tahun baru, karena pada saat inilah permintaan produk pangan meningkat.
