Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai akhir Desember 2022 mengalami peningkatan. Negara berhasil mengantongi PNBP sebesar Rp 588,3 triliun pada periode 2022. Angka ini setara dengan 122,2% dari target yang tertuang dalam Perpres 98/2022. Angka ini pun menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penerimaan PNBP Indonesia.
Sri Mulyani mengungkap bahwa penerimaan ini juga naik sebesar 28% dari capaian pada tahun 2021. Utamanya, PNBP ini disumbang dari kenaikan harga komoditas yang terjadi sepanjang tahun 2022.
Terdapat 5 (lima) komponen yang menyumbang total realisasi PNBP. Pertama, PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang tercatat senilai Rp 148,5 triliun atau naik sebesar 53,7% dari penerimaan periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 96,6 triliun. Peningkatan ini ditopang oleh kenaikan Indonesia Crude Price (ICP), meski lifting minyak dan gas mengalami penurunan.
Baca juga Sri Mulyani Sebut Sekolah Vokasi Ini Dipungut PNBP
Kedua, PNBP SDA nonmigas yang tercatat senilai Rp 120,1 triliun atau tumbuh sebesar 127,2% dari penerimaan pada periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 52,9 triliun. Hal ini didorong oleh peningkatan harga komoditas minerba terutama batubara.
Ketiga, komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) membukukan pendapatan senilai Rp 40,6 triliun atau tumbuh sebesar 33,1% secara tahunan. Dengan capaian ini, penerimaan KND bahkan telah menembus 109,5% dari target yang dipatok oleh pemerintah. Adanya kenaikan setoran dividen BUM ini didominasi oleh sektor perbankan.
Keempat, pendapatan PNBP lainnya tercatat senilai Rp 196,3 triliun atau tumbuh sebesar 28,7% secara tahunan. Capaian ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan penjualan hasil tambang, pendapatan DMO (minyak mentah), serta layanan pada kementerian/lembaga seperti layanan perizinan tenaga kerja asing, layanan administrasi hukum, dan layanan kepolisian.
Baca juga Imbas Jumlah Pernikahan Turun, Setoran PNBP Kemenag Berkurang
Kelima, komponen BLU menunjukkan kinerja yang berbeda. Pendapatan BLI turun sebesar 34,3% secara tahunan menjadi Rp 82,8 triliun dari pencapaian tahun sebelumnya yang senilai Rp 126 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai dampak dari larangan sementara ekspor CPO dan kebijakan tarif pungutan ekspor CPO.
Sebagai informasi kembali, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa pendapatan negara APBN tahun 2022 terealisasi Rp 2.626,4 triliun atau sebesar 115,9% dari target berdasarkan Perpres 98/2022 sebesar Rp 2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 30,6% sejalan dengan pemulihan perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif tinggi.
