Sebuah koalisi empat partai politik sayap kiri di Prancis, Nouveau Front Populaire (NFP) berhasil mendapatkan suara terbanyak di pemilihan parlemen dalam putaran kedua pemilu legislatif Prancis 2024. Pencapaian ini sekaligus mengalahkan koalisi tengah Presiden Emmanuel Macron dan koalisi sayap kanan National Rally.
Namun, NFP tidak langsung memenangkan pemilihan parlemen secara keseluruhan karena gagal mencapai kursi mayoritas di Assemblée Nationale Constituante atau Majelis Konstitutante Nasional Prancis. Akibat dari hasil ini, Prancis sedang berada pada ketidakpastian politik yang sebelumnya belum pernah terjadi dan memaksa NFP berkoalisi dengan partai lain.
Program Kebijakan NFP Prancis
Meski demikian, NFP telah mengumumkan beberapa rencana program kebijakan ekonomi yang menuai pro dan kontra di Prancis, di antaranya:
- Meningkatkan Upah Minimum
NFP berencana menaikkan upah minimum hingga 14% yang menjadi sebuah langkah yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja.
- Pengurangan Pajak untuk Warga Berpenghasilan Rendah
Sebagai upaya untuk mendukung kalangan pekerja dan warga berpenghasilan rendah, NFP berencana mengurangi nominal pajak bagi kalangan ini.
- Meningkatkan Gaji Pekerja Layanan Masyarakat
Untuk meningkatkan kinerja, NFP berencana meningkatkan gaji pekerja layanan masyarakat.
- Menurunkan Batas Usia Pensiun
Usia pensiun akan diturunkan dari 64 tahun menjadi 60 tahun sehingga memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menikmati masa pensiun lebih awal.
- Kontrol Harga Kebutuhan Pokok
NFP menjanjikan akan menjaga harga pada makanan pokok, listrik, gas, dan bensin agar tetap terjangkau.
- Investasi di Fasilitas Umum Ramah Lingkungan
NFP juga berkomitmen untuk meningkatkan investasi di fasilitas umum yang ramah lingkungan, dengan anggaran setidaknya 150 miliar Euro selama 3 tahun.
Baca Juga: G20 Pertimbangkan Tarif Khusus Pajak Orang Kaya, Indonesia Bagaimana?
Rencana Implementasi Kebijakan
Untuk mewujudkan program kebijakan yang direncanakan, NFP mengusulkan untuk memungut pajak hingga 90% bagi warga berpendapatan tinggi di Prancis. Warga berpendapatan tinggi yang dimaksud adalah warga yang memiliki penghasilan tahunan di atas 400 ribu Euro (di atas Rp7 miliar). Usulan ini dikenal juga dengan istilah “Tax The Rich!”.
Namun, tarif pajak 90% ini tidak serta-merta dikenakan atas seluruh total penghasilan tahunan yang didapatkan. Jadi, selisih penghasilan tahunan yang berada di atas 400 ribu Euro saja yang rencananya akan dikenakan tarif pajak 90%.
Sebagai contoh, Damien mendapatkan pendapatan 410 ribu Euro dalam setahun, maka 10 ribu Euro nya yang akan dikenakan pajak 90%. Sementara, 400 ribu Euro nya dikenakan tarif pajak normal. Melalui kebijakan ini, NFP berharap dapat menurunkan pajak dan meningkatkan kesejahteraan bagi kalangan pekerja berpenghasilan rendah.
Kontroversi Kebijakan Pajak Orang Kaya 90 Persen di Prancis
Meskipun kebijakan ini disambut dengan antusias oleh sebagian besar pendukung NFP, beberapa pengamat meragukan kemampuan finansial negara untuk mendanai program-program ini melalui tarif pajak 90% untuk orang kaya di Prancis.
Selain itu, banyak yang menilai bahwa kebijakan pajak 90% ini dinilai dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi karena merugikan para investor dan pengusaha di Prancis.
Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire juga menyatakan kekhawatirannya bahwa program ini berpotensi merusak kebijakan yang telah dibangun selama tujuh tahun terakhir, serta mempertanyakan keabsahan dan efektivitas dari kebijakan tersebut.
