Pemerintah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan semangat kerja keras membangun bangsa melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur. Dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 yang digelar pada Jumat, 15 Agustus 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan postur anggaran yang mencerminkan tekad pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Proyeksi Pendapatan Negara 2026: Tumbuh 9,8%
Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun, tumbuh 9,8% dibandingkan outlook 2025. Kontributor utama pertumbuhan ini berasal dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan mencapai Rp2.692 triliun, atau tumbuh 12,8% year-on-year (yoy).
- Penerimaan pajak diproyeksikan mencapai Rp2.357,7 triliun, naik 13,5%.
- Pendapatan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp334,3 triliun, tumbuh 7,7%.
- PNBP mengalami penurunan 4,7% menjadi Rp455 triliun, terutama akibat menurunnya setoran dividen BUMN.
Sri Mulyani menyebutkan target penerimaan pajak yang ambisius ini merupakan upaya serius dalam memperkuat ketahanan fiskal di tengah tantangan global, termasuk pelemahan harga komoditas.
Belanja Negara 2026: Prioritas Pembangunan
Belanja negara dalam RAPBN 2026 dirancang sebesar Rp3.786,5 triliun, meningkat 7,3% dari outlook 2025. Anggaran ini diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi melalui delapan agenda prioritas nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp3.136,5 triliun, naik 17,8%.
- Belanja K/L: Rp1.498,3 triliun, tumbuh 17,5%.
- Belanja non-K/L: Rp1.638,2 triliun, tumbuh 18%.
- Transfer ke Daerah: Rp650 triliun, mengalami kontraksi 24,8% dari tahun sebelumnya, namun tetap diarahkan untuk mendukung agenda prioritas nasional.
Baca Juga: Strategi Pemerintah Hadapi Target Pendapatan Negara 2026
Delapan Agenda Prioritas RAPBN 2026
- Ketahanan Pangan: Dukungan pencetakan sawah baru, pupuk bersubsidi, bibit unggul, dan mekanisasi pertanian.
- Ketahanan Energi: Peningkatan produksi migas, transisi energi bersih, dan pengembangan energi terbarukan.
- Makan Bergizi Gratis: Untuk 82,9 juta penerima manfaat, dari siswa hingga ibu hamil.
- Pendidikan Bermutu: Rp757,8 triliun dialokasikan untuk pendidikan inklusif dan berdaya saing.
- Kesehatan Berkualitas: Revitalisasi RS, pengendalian penyakit, Cek Kesehatan Gratis.
- Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM: 80.000 Koperasi Merah Putih untuk mendukung ekonomi kerakyatan.
- Pertahanan Semesta: Modernisasi alutsista dan penguatan komponen cadangan.
- Percepatan Investasi dan Perdagangan Global: Diperkuat melalui proyek Danantara dan pembangunan 3 juta rumah rakyat.
Defisit dan Pembiayaan: Menjaga Kesehatan Fiskal
Defisit RAPBN 2026 ditargetkan sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap PDB, lebih rendah 3,5% dari tahun sebelumnya. Keseimbangan primer juga membaik dengan defisit primer diperkirakan turun ke angka Rp39,4 triliun.
Pembiayaan anggaran sebesar Rp638,8 triliun diarahkan untuk menjaga efektivitas belanja investasi dan mengendalikan rasio utang.
“Kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat,” tegas Menkeu Sri Mulyani.
Postur RAPBN 2026 menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun bangsa dengan pendekatan fiskal yang berkelanjutan, adil, dan inklusif. Dengan penguatan pendapatan, efisiensi belanja, serta fokus pada pembangunan prioritas, APBN 2026 diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional.
Sumber: Konferensi Pers: RAPBN dan Nota Keuangan 2026 dan Siaran Pers Kementerian Keuangan
