Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan pertemuan kedua Asia Initiative. Adapun, acara ini digelar pada 31 Agustus 2022 sampai dengan 2 September 2022 di Bali. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 negara anggota Global Forum dan 5 organisasi internasional, baik secara tatap muka maupun online.
Dalam unggahannya di Twitter, DJP menyampaikan bahwa acara ini merupakan agenda high-level meeting dalam rangka membahas prioritas regional Asia di bidang transparansi perpajakan dan exchange of information.
DJP juga menjelaskan bahwa acara ini mempunyai beberapa tujuan. Pertama, untuk menindaklanjuti First Asia Initiative Meeting dan Asia Initiative Ministerial Meeting and Signing Ceremony, yang mana pada 14 Juli 2022 lalu sebanyak 11 negara telah menandatangani Deklarasi Bali.
Baca juga Indonesia dan 10 Negara di Asia Sepakat Tidak Sembunyikan Pengemplang Pajak
Adapun, kesebelas negara tersebut diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Makau, Maladewa, Brunei Darussalam, dan India. Negara-negara yang tergabung dalam Asia Initiative sudah berkomitmen untuk memperkuat pertukaran informasi mengenai perpajakan.
Kedua, untuk membahas area kerja yang akan menjadi fokus dan prioritas Asia Initiative. Ketiga, untuk berdiskusi dan berbagi praktik terbaik mengenai penerapan pertukaran informasi keuangan yang efektif.
Keempat, untuk mendiskusikan pengalaman terkait penerapan voluntary disclosure program dengan dukungan exchanged of information. Kelima, untuk membicarakan upaya membangun kerangka beneficial ownership yang efektif. Keenam, untuk mempromosikan penggunaan exchange of information yang efektif pada administrasi perpajakan di Asia.
Baca juga Transparansi Pajak Pada Presidensi G20 Indonesia
Seperti diketahui bahwa dalam jangka pendek, transparansi pajak yang difasilitasi oleh Asia Initiative mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan penerimaan dalam negeri atau domestic resource mobilization (DRM).
Sementara dalam jangka panjang, Asia Initiative mempunyai peran penting dalam upaya perang melawan penghindaran pajak, pengelakan pajak, serta praktik-praktik perpajakan yang tidak dibenarkan (unacceptable tax practices).
