Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk kemitraan antara dua atau lebih pihak dalam menjalankan suatu usaha atau proyek bersama. Dalam konteks perpajakan, salah satu aspek yang penting dalam KSO adalah penggunaan faktur pajak. Faktur pajak memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa kewajiban perpajakan terkait dengan transaksi dalam KSO dapat dipenuhi dengan benar. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 79 Tahun 2024, yang mengatur mekanisme faktur pajak dalam KSO, ada sejumlah hal yang perlu dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama ini.
Definisi Faktur Pajak dalam KSO
Faktur pajak adalah dokumen yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu transaksi yang melibatkan barang atau jasa telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Faktur ini sangat penting karena menjadi dasar bagi wajib pajak untuk mengkreditkan pajak masukan yang telah dibayar atau dikenakan dalam transaksi. Dalam konteks KSO, faktur pajak memastikan bahwa setiap transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dicatat dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Baca juga: Kini Tidak Semua KSO Harus Ber-NPWP, Ini Syaratnya
Faktur Pajak dalam KSO Berdasarkan PMK 79/2024
PMK 79/2024 menetapkan beberapa ketentuan penting mengenai penggunaan faktur pajak dalam KSO. Salah satu hal yang ditekankan dalam peraturan ini adalah bahwa setiap transaksi yang dilakukan dalam kerangka KSO harus dilengkapi dengan faktur pajak yang sesuai. Meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam KSO dapat berbagi tanggung jawab dalam hal pembayaran pajak, penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam KSO kepada pihak lainnya tetap harus tercatat dengan benar dalam faktur pajak.
Peraturan ini juga menegaskan bahwa faktur pajak yang diterbitkan dalam KSO harus mencantumkan informasi yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab sebagai pihak yang melakukan penyerahan barang atau jasa. Faktur pajak ini akan digunakan oleh pihak yang membeli barang atau jasa untuk mengkreditkan pajak masukan, yang nantinya akan dikompensasikan dengan pajak keluaran.
Baca juga: Fitur Prepopulated Permudah Proses Isi SPT Tahunan secara Otomatis di Coretax (CTAS)
Pentingnya Faktur Pajak untuk Kepatuhan Perpajakan
Faktur pajak tidak hanya berfungsi sebagai bukti transaksi tetapi juga sebagai alat untuk memastikan kepatuhan perpajakan dalam KSO. Dengan faktur pajak yang benar dan lengkap, perusahaan atau pihak dalam KSO dapat menghindari risiko sanksi administratif atau denda dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak dalam KSO untuk memastikan bahwa faktur pajak diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, PMK 79/2024 juga mengatur tata cara pelaporan dan pencatatan faktur pajak, yang harus dilakukan secara teratur dan transparan. Kegagalan dalam membuat atau melaporkan faktur pajak dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak, yang pada akhirnya berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam KSO, baik secara finansial maupun reputasional.
Peran Faktur Pajak dalam Pengelolaan Keuangan KSO
Dalam pengelolaan keuangan KSO, faktur pajak memegang peran yang sangat penting. Dengan adanya faktur pajak yang sah, pihak-pihak dalam KSO dapat lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan mereka dan memastikan bahwa pajak yang dibayarkan sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Hal ini juga memudahkan pihak-pihak dalam KSO untuk memproses klaim pajak yang terkait dengan PPN yang telah dibayar atau dikreditkan.
Berdasarkan PMK 79/2024, setiap pihak yang terlibat dalam KSO diharapkan memiliki sistem pencatatan yang baik dalam rangka memastikan bahwa faktur pajak yang diterbitkan dapat dilaporkan dengan akurat dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan. Dengan demikian, transparansi dan akurasi dalam pencatatan faktur pajak juga berkontribusi pada keberhasilan pengelolaan proyek KSO secara keseluruhan.
