Batas waktu pelaporan insentif Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2025 menjadi perhatian banyak Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 6 PMK 10/2025, penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPh 21/26 dianggap sebagai pelaporan DTP apabila dilakukan paling lambat 31 Januari 2026.
Pertanyaannya, jika pembetulan dilakukan setelah tanggal tersebut, apakah insentif DTP otomatis hangus? Mengutip pembahasan dari kanal Telegram FAQ Coretax, berikut penjelasannya.
Permasalahan yang Sering Muncul
Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPh 21/26 di atas 31 Januari 2026, tetapi perubahan tersebut:
- Tidak terkait dengan komponen DTP
- Hanya memperbaiki data bukti potong (bupot) lain
- Tidak mengubah nilai DTP yang telah dilaporkan sebelumnya
Apakah dalam kondisi ini hak atas insentif DTP untuk Masa Pajak Januari–Desember 2025 menjadi gugur?
Insentif Tidak Hangus
Pembetulan setelah 31 Januari 2026 tidak memengaruhi status DTP, selama perubahan tersebut tidak menyentuh komponen DTP yang telah dilaporkan. Dengan kata lain:
- Insentif tetap berlaku
- Hak atas DTP tidak dibatalkan
- Pembetulan administratif tetap diperbolehkan
Namun, terdapat batasan yang perlu diperhatikan.
Baca Juga: Mengenal Status SPT Normal: Definisi, Fungsi, dan Bedanya dengan SPT Pembetulan
Kondisi yang Tidak Diperkenankan
Pembetulan menjadi bermasalah apabila:
- Mengakibatkan penambahan nilai DTP
- Mengubah realisasi DTP yang telah dilaporkan sebelumnya
Jika setelah pembetulan terdapat tambahan DTP, maka atas penambahan tersebut tidak diperkenankan untuk diakui sebagai bagian dari insentif.
Fokus Ketentuan Pasal 6 PMK 10/2025
Secara substansi, pembatasan waktu dalam Pasal 6 PMK 10/2025 berfokus pada:
- Pelaporan realisasi DTP
- Ketepatan waktu penyampaian insentif
Ketentuan tersebut tidak menutup ruang pembetulan transaksi non-DTP, sepanjang tidak menambah atau mengubah nilai DTP yang sudah dilaporkan. Artinya, pembetulan data lain di dalam SPT tetap dimungkinkan tanpa menghilangkan hak atas insentif.
Hal yang Perlu Diperhatikan Wajib Pajak
Agar tidak terjadi kesalahan administrasi, pastikan:
- Angka PPh 21 DTP yang sudah dilaporkan tetap konsisten
- Komponen DTP tidak ikut berubah atau terhapus
- Perubahan hanya terbatas pada transaksi non-DTP
Ketelitian dalam melakukan pembetulan menjadi kunci agar sistem tidak membaca adanya perubahan realisasi DTP.
Dengan memahami ketentuan ini, Wajib Pajak tidak perlu khawatir melakukan pembetulan setelah 31 Januari 2026, selama tidak menyentuh komponen DTP. Kepatuhan tetap terjaga dan hak atas insentif tetap aman sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Ketentuan Insentif PPh 21 DTP untuk Sektor Padat Karya dan Pariwisata Menurut PMK 72/2025
FAQ Seputar Dampak Pembetulan SPT Masa PPh 21/26 terhadap Insentif DTP
1. Apakah pembetulan SPT Masa PPh 21/26 setelah 31 Januari 2026 membuat insentif DTP hangus?
Tidak. Insentif DTP tidak hangus selama pembetulan tidak mengubah atau menambah nilai DTP yang telah dilaporkan sebelumnya.
2. Apa yang dimaksud batas waktu 31 Januari 2026 dalam PMK 10/2025?
Batas waktu tersebut merupakan tenggat pelaporan atau pembetulan SPT Masa PPh 21/26 yang diakui sebagai pelaporan realisasi DTP Tahun Pajak 2025.
3. Apakah boleh membetulkan bukti potong (bupot) setelah 31 Januari 2026?
Boleh, sepanjang pembetulan hanya bersifat administratif dan tidak berkaitan dengan komponen DTP yang telah dilaporkan.
4. Apakah penambahan nilai DTP dalam pembetulan setelah tenggat waktu diperbolehkan?
Tidak. Jika pembetulan setelah 31 Januari 2026 mengakibatkan penambahan DTP, maka tambahan tersebut tidak dapat diakui sebagai insentif.
5. Apa yang perlu diperhatikan saat melakukan pembetulan SPT agar insentif DTP tetap aman?
Pastikan angka PPh 21 DTP yang telah dilaporkan tidak berubah, tidak terhapus, dan tidak mengalami penambahan agar sistem tidak membaca adanya perubahan realisasi DTP.
