UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, menyerap jutaan tenaga kerja dan menyumbang signifikan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Namun, salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kebijakan perpajakan yang berubah-ubah. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan tarif pajak untuk UMKM menjadi sorotan, dengan adanya penurunan maupun kenaikan pajak yang memengaruhi berbagai sektor bisnis kecil. Lalu, apa sebenarnya dampak dari naik-turunnya pajak bagi para pengusaha kecil ini?
Penurunan Tarif Pajak UMKM
Dalam upaya mendukung UMKM, pemerintah Indonesia sempat menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dari 1% menjadi 0,5% melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak pelaku UMKM dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang. Penurunan tarif ini membantu meningkatkan likuiditas bisnis kecil, sehingga mereka dapat mengalokasikan dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar pajak, ke dalam kegiatan operasional atau investasi yang lebih produktif. Bagi bisnis kecil, penurunan tarif pajak ini berarti peningkatan daya saing, terutama dalam lingkungan ekonomi yang ketat. Pengurangan pajak juga memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pertumbuhan bisnis tanpa merasa terlalu terbebani oleh kewajiban perpajakan.
Baca juga: Kemenkeu Wacanakan Evaluasi PPh UMKM 0,5%
Dampak Kenaikan Pajak Bagi UMKM
Di sisi lain, kenaikan pajak yang diberlakukan secara berkala atau berdasarkan perubahan kebijakan fiskal bisa menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, jika pajak UMKM naik, maka profitabilitas bisnis kecil dapat terpengaruh. Sebagian besar UMKM memiliki margin keuntungan yang tipis, sehingga peningkatan tarif pajak meskipun kecil dapat memotong pendapatan yang tersedia untuk reinvestasi atau operasional sehari-hari. Selain itu, naiknya pajak dapat menghambat pelaku UMKM dalam meningkatkan skala bisnis mereka. Ketika beban pajak bertambah, mereka mungkin akan kesulitan untuk menambah modal atau melakukan ekspansi usaha. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membatasi pertumbuhan UMKM dan memengaruhi daya saing mereka, baik di pasar domestik maupun internasional.
Tantangan dan Peluang
Meskipun kenaikan pajak bisa menambah beban, di sisi lain ini juga mendorong pelaku UMKM untuk lebih profesional dalam pengelolaan keuangan mereka. Dengan kewajiban membayar pajak yang lebih tinggi, pengusaha UMKM diharapkan lebih transparan dan akuntabel dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan yang lebih formal, yang seringkali memerlukan rekam jejak pajak dan laporan keuangan yang baik.
Baca juga: Strategi Perpajakan UMKM di Tahun 2025: Pilihan Antara NPPN dan Pembukuan
Naik-turunnya pajak UMKM memiliki dampak signifikan bagi bisnis kecil di Indonesia. Penurunan tarif pajak membantu meningkatkan daya saing dan meringankan beban pengusaha kecil, sementara kenaikan pajak dapat menambah tantangan bagi mereka. Oleh karena itu, kebijakan pajak yang konsisten dan mendukung UMKM menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di masa depan.
