Rumah ibadah merupakan tempat sakral bagi setiap orang yang beragama. Rumah ibadah itu sendiri di definisikan sebagai tempat atau sarana yang digunakan bagi setiap orang beragama untuk beribadah menurut ajaran ataupun kepercayaan dari masing-masing agama itu sendiri.
Merujuk dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, rumah ibadah merupakan bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu (khusus), tempat ini digunakan untuk beribadat bagi setiap pemeluk dari masing-masing agama itu sendiri secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa majemuk dimana memiliki beragam suku, kebudayaan, hingga kepercayaan/agama. Masing-masing dari kepercayaan/agama tersebut memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Dalam hal ini, terdapat 6 agama resmi yang telah diakui secara hukum oleh Negara, diantarnya Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari masing-masing agama tersebut, semuanya memiliki tempat untuk dijadikan sebagai rumah ibadah.
Memiliki bangunan atau tempat yang dijadikan sebagai rumah ibadah, apakah rumah ibadah dapat dijadikan sebagai pengenaan dalam aspek perpajakan khususnya PPN? Terkait hal tersebut mari simak informasinya di bawah ini.
Aspek Pajak Pertambahan Nilai Rumah Ibadah
Pada dasarnya, setiap barang dan/atau jasa yang telah memenuhi syarat dapat dibebankan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dikenakan atas:
- Penyerahan atas BKP (Barang Kena Pajak) di dalam wilayah Pabean dan dilakukan oleh Pengusaha
- Impor BKP (Barang Kena Pajak)
- Penyerahan atas JKP (Jasa Kena Pajak) di dalam wilayah Pabean dan dilakukan oleh Pengusaha
- Pemanfaatan yang dilakukan atas BKP tidak berwujud dari luar wilayah Pabean di dalam wilayah Pabean
- Pemanfaatan yang dilakukan atas JKP dari luar wilayah Pabean di dalam wilayah Pabean
- Ekspor atas BKP berwujud oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak)
- Ekspor atas BKP tidak berwujud oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak)
- Ekspor atas JKP oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).
Berbicara soal rumah ibadah, dapat dikatakan Lembaga keagamaan tersebut merupakan sebuah Lembaga yang memberikan pelayanan atau jasa bagi para pemeluknya. Hal yang menjadi pertanyaan di sini ‘apakah jasa yang diberikan rumah ibadah termasuk dalam objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
Secara umum, pemungutan atas PPN dapat dilakukan apabila barang dan/atau jasa terkait memenuhi kriteria sebagai barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Dalam hal ini, baik barang dan/atau jasa menjadi salah satu objek PPN yang bersifat ‘negative list’ atau dapat diartikan bahwa seluruh barang dan/atau jasa merupakan JKP. Namun, terdapat pengecualian terhadap beberapa barang dan/atau jasa yang di tetapkan dalam UU PPN.
Merujuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2022, yang mana aturan tersebut mengatur perihal PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas Penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) tertentu. Dalam aturan tersebut dijelaskan besaran tarif yang dikenakan hingga penegasan mengenai PPN yang dikenakan atas jasa keagamaan.
Baca juga: Apakah Zakat Dikenakan Pajak?
Jenis Jasa Keagamaan Non PPN
Sebagaimana yang telah diatur dalam PMK No. 71 Tahun 2022 di mana aturan tersebut menyebutkan penegasan terhadap pengenaan PPN atas jasa keagamaan. Berikut adalah beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan atas keterkaitan PPN terhadap jasa keagamaan:
Jasa Keagamaan
Dalam hal ini, jasa keagamaan merupakan jasa yang dikecualikan dalam pengenaan PPN atau tidak kena PPN, yang mana jasa tersebut terdiri dari:
- Jasa atas pelayanan rumah ibadah
- Jasa atas pemberian khotbah, ceramah, ataupun dakwah
- Penyelenggaraan acara atau kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan
- Jasa lainnya di bidang keagamaan.
Jasa Perjalanan Ibadah
Dalam hal ini, yang termasuk dalam jasa perjalanan ibadah ialah seperti umroh, haji, dan perjalanan ibadah sejenis lainnya. Perjalanan ibadah tersebut merupakan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN atau jasa tidak dikenakan PPN (Non JKP). Berikut adalah contoh dari perjalanan ibadah yang tidak dikenakan PPN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2020:
- Bagi umat Islam penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus dan umroh ke Kota Mekkah hingga Madinah
- Bagi peserta perjalanan ibadah yang beragama Katolik penyelenggaraan perjalanan ibadah ke negara Vatikan hingga penjalan ke Kota Lourdes
- Bagi peserta perjalanan ibadah yang beragama Kristen protestan penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Yerusalem hingga ke Kota Sinai
- Bagi peserta perjalanan ibadah yang beragama Hindu penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Uttar Pradesh hingga Kota Haryana
- Bagi peserta perjalanan ibadah yang beragama Budha penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Bodh Gaya hingga Kota Bangkok
- Bagi peserta perjalanan ibadah yang beragama Konghucu penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Qufu.
Baca juga: Bagaimana Perpajakan Pada Penerbitan Buku?
Jenis Jasa Keagamaan Dikenakan PPN
Dalam hal ini, jenis jasa keagamaan yang dikenakan PPN ialah Jasa perjalanan ibadah keagamaan. Jika pada poin sebelumnya telah dijelaskan bahwa perjalanan ibadah, baik umroh, haji, hingga perjalanan ibadah sejenis lainnya tidak dikenakan PPN, maka yang dimaksud dari poin ini ialah pada jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaannya, baik dari pemerintah maupun biro perjalanan wisata.
Berikut ialah penjelasan singkat mengenai jasa perjalanan ibadah yang dikenakan PPN berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2022 yang dibedakan berdasarkan tarif:
Tarif PPN 1,1% atas Jasa Perjalanan
Sebagaimana yang dimaksud dalam PMK Nomor 71 Tahun 2022, dimana dalam pemberlakuan tarif 1,1% ialah berlaku pada jasa perjalanan yang dilakukan ke tempat lain selama masa perjalanan ibadah keagamaan. Pemberlakuan PPN ini dapat dilakukan apabila dalam paket jasa perjalanan ibadah terdapat penawaran perjalanan ke tempat lainnya yang dirinci dalam 1 paket perjalanan. Sebagai contoh, paket perjalanan ibadah umroh yang sekaligus dengan perjalanan wisata lain ke Turki atau negara-negara lainnya.
Tarif PPN 0,55% atas Jasa Perjalanan
Sebagaimana yang dimaksud dalam PMK Nomor 71 Tahun 2022, dimana dalam pemberlakuan tarif 0,55% ialah berlaku pada jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan yang dilakukan ke tempat lain selama masa perjalanan ibadah keagamaan. Pemberlakuan PPN ini dapat dilakukan apabila dalam paket jasa perjalanan ibadah terdapat penawaran perjalanan ke tempat lainnya, namun perjalanan tambahan/wisata tersebut tidak dirinci dalam 1 paket perjalanan.
Jadi dapat disimpukan bahwa pengenaan pajak atas rumah ibadah atau lebih tepatnya atas jasa yang diberikan tidak dikenakan PPN. Sesuai dengan PMK Nomor 71 Tahun 2022, yang dikenakan PPN ialah jasa atas perjalanan ke tempat lainnya dan/atau perjalanan tambahan ke tempat wisata selama masa perjalanan ibadah keagamaan. Dengan demikian jasa keagamaan berserta jasa perjalanan untuk ibadah keagamaanya tidak termasuk dalam pengenaan PPN.
