Pajak Profesi: Apakah Gardener Membayar Pajak?

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak dikunjungi oleh banyaknya wisatawan mancanegara. Hal tersebut didukung oleh potensi kehindahan alam dan suasana kebudayaan yang unik. Potensi tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Pekerjaan yang identik dengan para wisatawan salah satunya pekerjaan di hotel, villa, hingga resort.

Pekerja di sana merupakan orang-orang yang ahli pada bidangnya masing-masing. Semua memegang peranan penting dalam kegiatan usaha tersebut. Tak terkecuali seorang gardener. Gardener adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam menata keindahan kebun atau taman. Pekerjaan yang sering dinilai mudah ini pada dasarnya memegang peranan penting dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat wisata.  

Pemberi kerja yang memperkejakan seorang gardener wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti melakukan pemotongan pajak yang terutang. Lantas, apakah gardener membayar pajak sama seperti pekerja lainnya?

Menurut aturan perpajakan beserta aturan turunannya semua orang wajib membayar pajak, jika telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Bagi seseorang yang memperoleh penghasilan yang mana menambah kemampuan ekonomis termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, dan dalam nama dan bentuk apapun dikenakan pajak sesuai dengan aturan perpajakan, dikecualikan bagi objek yang ditetapkan sebagai non objek pajak. 

Kewajiban Perpajakan Gardener

Penghasilan dari pemberi kerja yang diberikan kepada pegawai dalam hal ini dikenakan pajak apabila penghasilan netto lebih besar dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) jika gardener merupakan pegawai tetap.

Dalam hal gardener merupakan pegawai tidak tetap atau buruh harian perhitungan pajak berdasarkan upah yang diperoleh sehari dan diakumulatifkan selama waktu bekerja. atas pajak yang telah dopotong tersebut wajib disetorkan oleh pemberi kerja dan bagi pegawai wajib memiliki NPWP dan atas pajak yang dipotong wajib melaporkannya pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.  

Saksi apabila wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau menyalahgunakan NPWP, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara maka dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sedangkan, jika wajib pajak orang pribadi telah memiliki NPWP namun tidak melaporkan SPT Tahunan maka dikenai sanksi berupa denda Rp 100.000 untuk satu SPT yang tidak dilaporkan dalam satu tahun pajak. 

Perhitungan Perpajakan Gardener

Dalam hal seorang gardener merupakan pegawai tetap yang menerima tunjangan dari pemberi kerja. Maka atas penghasilan tersebut dihitung berdasarkan gaji pokok ditambah dengan tunjangan dikurangi dengan biaya jabatan, iuran yang dibayarkan sendiri dan PTKP, sehingga memperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang akan dijadikan dasar perhitungan tarif PPh terutang. 

 Baca juga Pajak Profesi: Pajak Notaris, Cek Tarif dan Aturan Terbarunya!

Contoh Kasus Pertama

Tuan Adi bekerja di suatu resort sebagai gardener (pegawai tetap) dengan memperoleh penghasilan sebulan berupa gaji Rp 5 juta, Jaminan Kecelakaan Kerja yang dibayar pemberi kerja 1% dari gaji, yang dibayar sendiri Rp 50.000. Jaminan Kematian yang dibayar pemberi kerja 0,3% dari gaji, yang dibayar sendiri Rp 50.000. BPJS Kesehatan yang dibayar pemberi kerja Rp 150.000 Iuran hari tua dibayar sendiri 2% dari gaji dan iuran pensiun Rp 120.000 dibayar sendiri. Tuan Adi menikah pada bulan oktober tahun 2022 dan belum memiliki anak. Berapa PPh terutang Tuan Adi di tahun 2022?

Jawab: 

Karena Tuan Adi menikah pada bulan oktober 2022, maka perlakuan PTKP Tuan Adi di tahun 2022 tetap Tidak Kawin dan tanpa tanggungan. Hal tersebut dikerenakan perlakuan subjektif wajib pajak Tuan Adi terhitung pada saat kondisi per 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, kewajiban subjektif dalam hal PTKP Tuan Adi berubah menjadi Kawin pada saat tahun pajak 2023, sehingga jika pada kondisi yang sama perhitungan Tuan Adi menjadi: 

Karena neto setahun Tuan Adi lebih kecil dari pada PTKP maka, tidak ada PPh terutang  

Baca juga Pajak Profesi: Pajak atas Penghasilan Agen Properti

Contoh Kasus Kedua

Tuan Adi bekerja di suatu resort sebagai gardener (pegawai tetap) dengan memperoleh penghasilan sebulan berupa gaji Rp 8 juta, Jaminan Kecelakaan Kerja yang dibayar pemberi kerja 2% dari gaji, yang dibayar sendiri Rp 50.000. Jaminan Kematian yang dibayar pemberi kerja 1% dari gaji, yang dibayar sendiri Rp 50.000. BPJS Kesehatan yang dibayar pemberi kerja Rp 150.000 Iuran hari tua dibayar sendiri 2% dari gaji dan iuran pensiun Rp 120.000 dibayar sendiri. Tuan Adi menikah pada bulan oktober tahun 2022 dan belum memiliki anak. Berapa PPh terutang Tuan Adi atas gaji dan bonus di tahun 2023 jika pada bulan November 2023 Tuan Adi mendapatkan bonus Rp 2 juta. 

Jawab: 

Dalam hal gardener merupakan pegawai tidak tetap atau buruh harian, maka perhitungan pajak terutang dihitung berdasarkan penghasilan per hari 

Contoh Kasus Ketiga

Tuan Bisma merupakan buruh harian sebagai garnener dengan penghasilan per hari Rp 100.000 bekerja selama 30 hari. Berapakah pajak yang harus dipotong?

Karena upah sehari kurang dari Rp 450.000 maka tidak dipotong pajak. Pemotongan pajak dilakukan apabila penghasilan sehari lebih dari Rp 450.000 atau upah kumulatif lebih dari Rp 4,5 juta. 

Jika penghasilan per hari Tuan Bisma sebesar Rp 500.000 dan bekerja selama 7 hari, maka PPh per hari dihitung dengan cara: 

Dalam hal wajib pajak memperoleh penghasilan yang menambah kemampuan ekonomi, maka wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tak terkecuali, bagi pegawai atau pekerja sebagai gardener. Perhitungan PPh terutang gardener tergantung pada kewajiban subjektifnya apakah merupakan subjek pajak pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap dalam hal ini sebagai buruh harian.